Opini Oleh: M. Intania, S.H. (Wartawan)
“Manusia lebih senang hancur oleh sanjungan daripada terselamatkan oleh berbagai kritikan” – Norman Vincent Peale
Pada dasarnya kritikan merupakan penilaian terhadap kualitas, baik itu negatif maupun positif atas kinerja seseorang atau sesuatu yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan suatu hal. Jadi sangat naïf jika ada seseorang (apalagi pejabat publik) yang merasa alergi (phobia) terhadap kritikan dan memandang kritikan sebagai upaya orang lain untuk menjatuhkan dirinya. Sehingga tak segan segan “menginstruksikan” para buzzer nya untuk menyerang personal si pengkritik sebagai upaya untuk pengalihan isu, membungkam, mempersekusi dan bahkan mengkriminalisasi, dll.
Hal itu menggambarkan tidak siapnya mental seseorang untuk menjadi pejabat publik, karena sikap terbawa perasaan (baper) nya lebih dominan daripada sikap dewasa dalam berpolitik yang demokratis dan logis
“Semoga di Sumatera Barat dan Tanah Datar ini tidak ada pejabat publik yang baperan dan phobia dengan kritikan yang kemudian mempolesnya dalam bentuk pencitraan semu.” gumam Wan Labai seraya mempelajari data data yang masuk dari netizen atas kinerja pemerintahan kabupaten Tanah Datar dibawah kepemimpinan Eka Putra – Ahmad Fadly selama 8 (delapan) bulan berjalan ini.
Tak terasa sudah 8 (delapan) bulan pasangan Eka-Fadly memimpin Tanah Datar sejak dilantik Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu di Jakarta. Biasanya lumrah ada penilaian publik atas 100 hari kerja pemimpin daerah, tapi untuk menghindari alasan “kan baru 3 bulan kerja, lagian ada bencana Galodo, pasti belum nampak hasil kerjanya”, hehehe. Padahal Eka Putra bukan orang baru dalam memimpin Tanah Datar. Tapi ya sudahlah, untuk menghindari polemik, mari kita bahas kinerja pemerintah Eka-Fadli selama 8 bulan berjalan ini.
Akankah ada progress yang signifikan untuk kemajuan Tanah Datar dibawah kepemimpinan Eka-Fadly? Penulis akan ulas dari perspektif penulis sebagai kritikan terbuka untuk mengingatkan kembali kita semua atas catatan-catatan berikut ini:
1) Belum ada pernyataan resmi Bupati Tanah Datar sebagai komitmen nyata dukungan untuk pemberantasan korupsi yang merugikan keuangan daerah / negara atas penanganan perkara indikasi korupsi di Tanah Datar yaitu:
a) Perkara dugaan korupsi alat kesehatan (Alkes) di RSUD Ali Hanafiah tahun anggaran 2023 yang masih ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat,
b) Indikasi korupsi pembangunan ruang Cytotoxic dan ruang CT Scan yang jadi atensi Polres Tanah Datar, dan
c) Indikasi penyalahgunaan keuangan daerah di BUMD Perumda Tuah Sepakat tahun buku 2022, 2023, dan 2024 yang saat ini dalam tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar.
Atau jangan jangan ada oknum lingkar kekuasaan yang terlibat sehingga membuat Bupati terpaksa harus mengambil sikap diama? Wallahu’alam.
2) Tidak terbaca dari jalur informasi resmi Pemkab Tanah Datar tentang progres penanganan penyelesaian konflik batas wilayah antara Simawang dengan Sulit Air, konflik batas wilayah Malalo – Sumpur, konflik batas wilayah Lintau dengan Lipat Kain, dll.
Hal ini mengindikasikan adanya pembiaran atau setidaknya menggambarkan ketidakmampuan / tidak adanya upaya lanjutan komitmen untuk finalisasi penyelesaian konflik perbatasan tersebut. Mengindikasikan lemahnya peran lobi Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat daerah bila sudah berurusan dengan pemerintah kabupaten lain maupun lemahnya upaya lobi ke pemerintah pusat terkait.Ketidak jelasan dan tidak transparannya pertanggungjawaban pengunaan dana bencana alam Galodo Mei 2024 kepada publik yang kata Eka Putra pada saat arahan dan orasi ilmiah dalam acara wisuda UNP ke 351 pada tanggal 2 Juli 2024 yang menyebutkan dapat bantuan dari pusat sebanyak 2,5 triliun rupiah, namun hingga saat ini tidak jelas kemana alokasi dan realisasi bantuan tersebut disalurkan.
3) Pelaksanaan program unggulan Bajak Gratis tahun 2025 yang dikhawatirkan tidak terserap anggarannya sehingga merugikan kaum tani karena capaiannya baru tercatat 36,44% hingga 20 Oktober 2025. Hal ini menjadi pertanyaan publik atas ketidakseriusan pemerintahan Eka-Fadly kepada kaum tani, atau hanya sekedar lips service semata?
Sekarang malah bikin progul baru dengan nama keren Babendi untuk bantuan biaya tanam padi (ingat ya, untuk padi) yang dianggarkan 17 miliar rupiah untuk optimalisasi lahan seluas 5.476 HA. Padahal luas sawah di Tanah Datar itu sekitar 20.000 HA, atau hanya bisa tercover sekitar 25% saja! Sementara progul Bajak Gratis itu sendiri capaiannya mengkhawatirkan karena sudah akhir tahun dan sudah hampir selesai musim tanam terakhir tahun 2025.
Atau jangan-jangan anggaran progul Bajak Gratis dialokasikan ke progul Babendi ? Wallahu’alam. Nanti akan ketahuan saat adanya audit dari BPK RI. Yang penting ada seremonial peresmiannya.
4) Sentra Holtikultura yang gegap gempita diresmikan pada tanggal 6 Mei 2025 dimana terlihat SDMnya diberdayakan sedang memproduksi saos tomat / sambal, namun produksi perdananya justru baru ada pada tanggal 18 Oktober 2025, alias 5 (lima) bulan kemudian ! dan itupun diproduksi dalam skala puluhan kilo, atau setara dengan produksi skala rumahan!
Jadi mengherankan karena biaya produksi sejak diresmikan hingga baru produksi sekitar puluhan kilo sudah dipastikan tidak akan sebanding. Apakah operasionalnya masih disubsidi Pemkab Tanah Datar? Tidak jelas transparansi publiknya. Maka tidak salah ada penilaian bahwa peresmian Sentra Holtikultura tersebut terkesan hanya sekedar proyek pencitraan semu semata. Yang penting ada! Nanti dievaluasi aja sambil berjalan jika ada kritikan masyarakat.
5) Janji pelaksanaan olah raga tradisional Pacu Kuda 2 kali setahun di hadapan Prabowo tidak jelas komitmennya di tahun 2025 ini. Sementara Pordasi Kabupaten / Kota lainnya sudah melaksanakan agenda kerjanya. Apakah ini sekedar gimmick omon omon semata? Wallahu’alam. Makanya jangan tanya lagi kemana perginya Calendar of Event Tahun 2025, hehehe. Ini menandakan ketidaksiapan dalam merancang kegiatan pariwisata Tanah Datar yang berkelanjutan!
6) Penjelasan bupati Eka Putra tentang rekonstruksi pasca Galodo di Indo Jalito pada tanggal 3 Mei 2025 lalu tidak kelihatan realiasinya di lapangan. Tidak jelas jembatan jembatan mana saja yang sudah direkonstruksi BNPB. Tidak jelas sudah berapa rumah swakelola yang sudah dibangun, tidak jelas berapa Sabo Dam dan dimana saja Sabo Dam yang sudah dikerjakan untuk percepatan recovery persawahan petani.
6) Upaya jemput bola untuk mendapatkan kucuran dana dari pusat juga terkesan pasif. Padahal dulu saat kampanye digadang-gadangkan punya relasi dengan orang pusat. Orang pusat mana? Publik Tanah Datar hanya perlu tahu anggaran mana yang bisa dibawa oleh Eka Putra dan Ahmad Fadly ke Tanah Datar?
Tentu kurang elok jika dibandingkan dengan kinerja Bupati lain, seperti Bupati Dharmasraya misalnya yang jelas terpublikasi kerjanya membawa dana pusat ke Kabupaten Dharmasraya. Contohnya Dharmasraya dapat tambahan kuota BPJS Kesehatan PBI Pusat 23.639 jiwa, Bupati Dharmasraya pada 10 September 2025 menemui Menteri Pertanian difasilitasi anggota DPR RI dan akhirnya dapat bantuan pertanian dan peternakan, dan mampu menjalin jaringan lintas partai di DPR RI sehingga dapat bantuan seperti bantuan Alsintan dari aspirasi H. Alex Indra Lukman (PDIP) dan bantuan proyek tower BTS untuk menutupi area blank spot dari Andre Rosiade (Gerindra). Jadi jelas dan nyata capaian yang dilakukan oleh Bupati Dharmasraya untuk meraih bantuan dari pusat. Usaha Tanah Datar ? Wallahu’alam!
Mengevaluasi progres beberapa poin diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak jelas rencana kerja pemerintahan Eka-Fadly dalam menuntaskan pekerjaan rumah Pemkab Tanah Datar. Setidaknya kurang terlihat keterbukaan informasi publik yang semestinya harus disampaikan kepada masyarakat secara berkala.
Penulis dulu pernah menyampaikan pandangan perlunya pemerintah daerah untuk melakukan program efisiensi, baik dalam pengunaan ATK, biaya perjalanan dinas, biaya beban gaji ASN dan PPPK, dll. Nah sekarang terbukti kan ? Sementara kemampuan untuk meningkatkan PAD tidak berbanding lurus dengan beban biaya yang mesti ditanggung pemerintah daerah.
Di tengah kegamangan pemotongan anggaran dari pusat, terlihat belum ada solusi taktis yang diambil pemerintah Eka-Fadly untuk keluar dari zona beban yang mesti ditanggung. Tidak terlihat juga penentuan skala prioritas yang mesti diambil untuk bisa memetakan mana yang mesti dihadapi terlebih dahulu.
Alih alih BUMD Perumda Tuah Sepakat diproyeksikan akan jadi mesin penambah PAD Tanah Datar, eh malah merugi dan akhirnya menjadi atensi pihak Kejari Tanah Datar untuk mengungkap indikasi penyelewengan pengunaan keuangan daerah.
Trus mana lagi sumber sumber PAD yang bisa digarap atau diciptakan? Belum terbaca oleh publik hingga saat ini. Maka oleh sebab itu, sudah saatnya pemerintahan Eka-Fadly fokus untuk memenuhi janji janji politik dan menyelesaikan isu isu krusial daerah. Sudah saatnya untuk menghentikan pencitraan semu dan tuntaskan tanggung jawab politiknya untuk kemaslahatan masyarakat Tanah Datar, bukan untuk sekelompok eks tim pendukung atau masyarakat kecamatan tertentu saja.
