Ketika Siswa Memilih Mundur dari Sekolah Rakyat, Jadi siapa yang perlu disalahkan?

Opini Oleh: Gerta Prayoga
(Mahasiswa Ilmu Sejarah FIB Universitas Andalas)

Sekolah Rakyat hadir dengan harapan besar. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Dengan sistem pendidikan berasrama, negara tidak hanya menawarkan sekolah, tetapi juga tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan lingkungan pendidikan yang lebih terarah.

Namun, di balik gagasan besar tersebut, muncul sebuah fenomena yang patut diperhatikan. Sejumlah siswa memilih mengundurkan diri. Bagi sebagian orang, siswa yang mundur mungkin dianggap sebagai persoalan sederhana. Ada yang tidak betah di asrama, ada yang ingin kembali ke sekolah sebelumnya, ada yang merasa terlalu jauh dari orang tua, dan ada pula yang memilih tetap dekat dengan keluarganya.

Tetapi fenomena ini tidak seharusnya hanya dilihat sebagai persoalan siswa yang “tidak betah”. Ada persoalan sosial yang lebih besar di balik keputusan tersebut. Pada tahap awal pelaksanaan Sekolah Rakyat, Menteri Sosial menyebut terdapat 115 anak yang batal masuk dari total 9.705 calon siswa. Alasan yang muncul cukup beragam, mulai dari memilih sekolah reguler, tidak nyaman tinggal di asrama, kesulitan jauh dari keluarga, hingga keinginan untuk tetap mendampingi orang tua tunggal.

Setelah program berjalan, pemberitaan kembali mencatat adanya 114 siswa yang mengundurkan diri. Pemerintah kemudian melakukan dialog dan menyiapkan calon pengganti agar kuota pendidikan tetap terpenuhi.
Angka tersebut mungkin terlihat kecil dibandingkan keseluruhan jumlah siswa. Namun, angka tidak selalu menceritakan keseluruhan persoalan.
Satu siswa yang mundur tetap memiliki alasan. Dan alasan itulah yang perlu didengarkan.

Sekolah bukan hanya soal bangku dan buku. Pendidikan sering kali dipahami melalui angka, berapa siswa yang diterima, berapa sekolah yang dibangun, berapa banyak anggaran yang digunakan, dan berapa siswa yang lulus. Padahal, pendidikan juga menyangkut manusia. Seorang anak yang tiba-tiba harus tinggal jauh dari orang tua tentu menghadapi perubahan besar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan baru, teman baru, guru baru, aturan baru, serta kehidupan asrama yang mungkin berbeda dengan kehidupan di rumah.

Baca Juga :  Wabup Tanah Datar Beserta Forkopimda Hadiri Acara Peringatan Otonomi Daerah

Kasus di Kota Batu, misalnya, menunjukkan dua siswa mengundurkan diri karena tidak mampu berjauhan dengan orang tua dalam waktu yang lama. Pihak sekolah juga menyatakan bahwa siswa tidak dapat dipaksa untuk tetap mengikuti program.
Fenomena serupa terjadi di Kota Serang. Lima orang siswa mengundurkan diri menjelang kegiatan belajar mengajar dimulai karena anak-anak tersebut masih terlalu muda untuk berpisah dari orang tua. Orang tua mereka pun merasa keberatan dengan kondisi tersebut.

Dari sini terlihat bahwa persoalan Sekolah Rakyat bukan semata-mata tentang apakah fasilitas sekolah tersedia atau tidak. Persoalannya juga menyangkut kesiapan sosial dan emosional siswa serta keluarganya. Sekolah yang baik bukan hanya sekolah yang mampu menerima siswa, tetapi juga sekolah yang mampu membuat siswa merasa diterima. Jangan cepat menyalahkan siswa. Ada kecenderungan untuk melihat siswa yang mundur sebagai pihak yang tidak mampu beradaptasi.

Menurut saya, cara pandang seperti ini perlu dihindari. Anak-anak yang masuk Sekolah Rakyat berasal dari latar belakang keluarga dan lingkungan sosial yang berbeda. Mereka bukan kelompok yang seragam. Ada anak yang mungkin sudah terbiasa tinggal jauh dari keluarga. Namun, ada pula anak yang sejak kecil selalu berada bersama orang tua. Ketika keduanya ditempatkan dalam sistem asrama yang sama, tentu respons mereka tidak akan sama.

Di sinilah kebijakan pendidikan perlu melihat manusia secara lebih utuh.
Zaiyardam Zubir dan Lindayanti dalam kajiannya mengenai masyarakat petani di Riau menunjukkan bahwa persoalan sosial-ekonomi tidak berdiri sendiri. Kondisi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, dan kebijakan negara.
Mereka bahkan menegaskan bahwa persoalan dapat muncul ketika kebijakan yang dibuat penguasa tidak mampu melindungi kepentingan masyarakat (Zubir & Lindayanti, 2017, hlm. 79).

Memang, tulisan Zaiyardam Zubir tersebut tidak secara khusus membahas Sekolah Rakyat. Namun, pemikirannya dapat menjadi kaca mata untuk melihat bahwa kebijakan negara selalu berhadapan dengan kondisi masyarakat yang nyata.
Artinya, kebijakan yang baik di atas kertas belum tentu langsung cocok ketika diterapkan kepada seluruh masyarakat.

Baca Juga :  SILATURRAHMI KETIKA PANDEMI

Keluarga Tidak Bisa Dipisahkan dari Pendidikan
Salah satu hal yang paling penting dari fenomena siswa mundur adalah hubungan antara anak dan keluarga.
Keluarga bukan sekadar pihak yang mengurus administrasi sekolah. Bagi sebagian anak, keluarga adalah pusat kehidupan sosial mereka. Ketika seorang anak harus tinggal di asrama, maka yang berubah bukan hanya tempat tidurnya. Pola interaksi, kebiasaan sehari-hari, hubungan dengan orang tua, dan cara mereka menjalani kehidupan juga berubah.

Karena itu, keputusan anak untuk mundur tidak selalu berarti menolak pendidikan. Bisa jadi mereka sedang memilih bentuk pendidikan yang menurut mereka lebih sesuai dengan kondisi keluarga.
Pemberitaan Suara.com juga mencatat beberapa alasan siswa mengundurkan diri sebelum program berjalan, antara lain karena jarak, sudah diterima di sekolah lain, atau memilih sekolah yang lebih dekat dengan tempat tinggal.

Kalau begitu, pertanyaannya bukan hanya, “Mengapa siswa mundur?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah, “Apakah sistem yang kita tawarkan sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka?”
Masyarakat bukan sekadar penerima kebijakan. Dalam melihat program pendidikan, masyarakat sering ditempatkan sebagai penerima manfaat. Pemerintah membuat program, masyarakat menerima program, kemudian keberhasilan diukur dari seberapa banyak masyarakat yang mengikuti.

Cara pandang tersebut perlu diperluas. Masyarakat seharusnya ditempatkan sebagai subjek.Mereka memiliki pengalaman, kebutuhan, pertimbangan, dan pilihan sendiri. Karena itu, kebijakan pendidikan seharusnya tidak hanya berbicara kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masyarakat.
Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa kondisi sosial masyarakat perlu dipahami secara multidimensional. Persoalan ekonomi, sosial, budaya, dan kebijakan tidak dapat dipisahkan begitu saja.

Dalam konteks Sekolah Rakyat, pemerintah perlu memahami bahwa keputusan seorang anak untuk tinggal di asrama juga berkaitan dengan kondisi keluarganya, budaya tempat tinggalnya, hubungan sosialnya, dan tingkat kesiapan anak.
Dengan kata lain, anak bukan angka dalam daftar penerimaan siswa.

Evaluasi Bukan Berarti Program Gagal
Dan tidak melihat pengunduran diri siswa sebagai bukti bahwa Sekolah Rakyat gagal. Justru sebaliknya, fenomena ini dapat menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah.
Program baru tentu membutuhkan proses penyesuaian. Ketika ditemukan siswa yang tidak cocok dengan sistem asrama, pemerintah dapat mengevaluasi bagaimana proses seleksi dilakukan. Ketika ada anak yang kesulitan berjauhan dengan orang tua, pendekatan pendampingan perlu diperkuat.

Baca Juga :  Hasil Nyata Kerja Bersama, Menteri Nusron Ungkap Lebih dari Rp23 Triliun Selamat dari Mafia Tanah

Guru Besar IPB, Prof. Lala M. Kolopaking, juga menyarankan pentingnya pemetaan sosial-budaya, pendekatan partisipatif, dialog, dan kurikulum yang sesuai dengan konteks masyarakat dalam merespons persoalan siswa yang mundur.
pendekatan semacam ini penting. Sebelum seorang anak masuk ke dalam sistem, perlu dipastikan bukan hanya apakah ia memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga apakah ia dan keluarganya benar-benar siap.

Pendidikan yang Mendengarkan
Pada akhirnya, persoalan siswa yang mengundurkan diri dari Sekolah Rakyat membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar tentang pendidikan. Apakah keberhasilan pendidikan hanya diukur dari jumlah siswa yang masuk? Ataukah keberhasilan juga diukur dari kemampuan sekolah memahami kebutuhan siswa?

Sekolah Rakyat memiliki tujuan yang baik: memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan. Karena itu, program tersebut layak mendapatkan dukungan sekaligus evaluasi yang kritis. Kritik bukan berarti menolak program. Kritik justru diperlukan agar program yang baik dapat menjadi lebih baik.
Dari sudut pandang mahasiswa, saya melihat fenomena ini sebagai pengingat bahwa setiap kebijakan publik selalu berhadapan dengan manusia yang memiliki kehidupan berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksa semua anak memiliki pengalaman yang sama.

Jika ada siswa yang mundur, jangan buru-buru bertanya mengapa mereka tidak mampu menyesuaikan diri. Sesekali, kita juga perlu bertanya apakah sistem pendidikan yang kita buat sudah cukup mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan mereka. Sebab pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang membawa anak masuk ke sekolah. Pendidikan juga tentang membuat mereka merasa bahwa sekolah adalah tempat di mana mereka dapat tumbuh, belajar, dan tetap menjadi bagian dari kehidupan yang mereka cintai. (*)

Sumber gambar: google play