Opini Oleh: Gerta Prayoga
(Mahasiswa Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas
Opini Mahasiswa)
Keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi salah satu peristiwa politik yang menarik perhatian publik. Peristiwa ini bukan hanya menyangkut pergantian pejabat dalam struktur pemerintahan, tetapi juga membuka ruang pertanyaan mengenai dinamika kekuasaan, hubungan antar elite politik, serta masa depan koalisi yang terbentuk dalam Pemilihan Presiden 2024.
Jika melihat lebih jauh, pengunduran diri Gibran tidak dapat dilepaskan dari konteks politik yang melatarbelakanginya. Gibran merupakan sosok yang memiliki hubungan politik dan kekeluargaan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Sementara itu, posisinya sebagai wakil presiden merupakan bagian dari pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto. Dengan demikian, mundurnya Gibran berpotensi membawa konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar kekosongan jabatan.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah peristiwa ini menjadi tanda bahwa hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi mulai mengalami keretakan?
Dalam politik, hubungan antar elite tidak selalu dibangun atas dasar kesamaan pandangan atau kepentingan jangka panjang. Koalisi sering kali terbentuk karena adanya kepentingan yang saling menguntungkan pada momentum tertentu.
Namun, ketika kepentingan tersebut mulai berubah, hubungan yang sebelumnya terlihat solid dapat mengalami pergeseran.
Kondisi ini menarik untuk dilihat dalam hubungan Prabowo dan Jokowi. Keduanya pernah berada dalam satu barisan politik yang sama untuk memenangkan Pilpres 2024. Akan tetapi, kesamaan kepentingan pada masa pemilihan belum tentu menjamin keselarasan politik dalam menjalankan pemerintahan.
Mundurnya Gibran kemudian dapat dibaca sebagai momentum untuk menguji seberapa kuat hubungan politik tersebut. Meskipun demikian, tidak tepat apabila langsung menyimpulkan bahwa Prabowo dan Jokowi telah benar-benar berpisah jalan. Dibutuhkan bukti dan perkembangan politik lebih lanjut untuk memastikan apakah terdapat konflik kepentingan di antara keduanya.
Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah persoalan legitimasi dan tanggung jawab seorang pejabat publik. Jabatan wakil presiden bukanlah sekadar posisi politik yang dapat dipandang sebagai bagian dari pembagian kekuasaan antar kelompok. Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Oleh karena itu, pengunduran diri seorang wakil presiden seharusnya tidak hanya dilihat dari kepentingan politik para elite, tetapi juga dari alasan, tanggung jawab, dan konsekuensi yang harus diterima oleh negara. Publik berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai dinamika yang melatarbelakangi keputusan tersebut.
Di sisi lain, persoalan ini juga memperlihatkan pentingnya supremasi hukum dalam kehidupan demokrasi. Tidak boleh ada pejabat yang ditempatkan di atas aturan hukum hanya karena memiliki hubungan keluarga, kekuatan politik, maupun kedekatan dengan kekuasaan. Demokrasi akan kehilangan maknanya apabila hukum hanya berlaku bagi masyarakat biasa, sementara elite politik memiliki ruang untuk menghindari pertanggungjawaban.
Bagi masyarakat, peristiwa ini seharusnya menjadi momentum untuk melihat politik secara lebih kritis. Jangan sampai perhatian publik hanya terpusat pada siapa yang akan menggantikan posisi wakil presiden, sementara persoalan yang lebih mendasar, seperti transparansi kekuasaan, akuntabilitas pejabat, dan konsistensi penegakan hukum justru terabaikan.
Pada akhirnya, mundurnya Gibran bukan sekadar persoalan pergantian figur dalam pemerintahan. Peristiwa ini menjadi ujian bagi demokrasi Indonesia, khususnya dalam melihat hubungan antara kekuasaan, hukum, dan kepentingan publik.
Apakah benar mundurnya Gibran menjadi awal keretakan hubungan politik Prabowo dan Jokowi? Waktu dan perkembangan politik yang akan menjawabnya. Namun, satu hal yang harus tetap menjadi pegangan adalah bahwa keberlangsungan negara tidak boleh bergantung pada hubungan pribadi antarelite politik.
Sebab, dalam sistem demokrasi, kekuasaan bukanlah milik keluarga, kelompok, ataupun individu tertentu. Kekuasaan merupakan mandat rakyat yang harus dijalankan berdasarkan konstitusi dan dipertanggungjawabkan kepada publik. (*)
Sumber gambar: Instagram
