Oleh: Laura Yuwidya Putri
(Mahasiswa Departemen Ilmu Politik Unand)
Seperti yang kita ketahui saat sekarang ini birokrasi di Indonesia telah mengalami banyak perubahan yang kemudian berkembang seiring dengan terciptanya reformasi. Perkembangan birokrasi ini tentunya membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga akan menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif, dan berkesinambungan.
Oleh sebab itu, birokrasi harus mampu mengemban dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih saja terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
Misalnya, banyak ditemukan seorang birokrat yang ditempatkan di posisi yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Akibatnya, kinerja dalam pemerintahan tidak akan berjalan dengan optimal yang dapat menghambat efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan negara.
Selain itu, akan membentuk budaya nepotisme yang sulit diatasi. Hal ini akan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat yang nantinya berujung kepada tindakan anarkis yang akan merugikan banyak pihak. Pemerintah harus berupaya untuk mencegah supaya hal ini tidak terjadi. Untuk mencegah hal tersebut diperlukan tranparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Adrianto (2007), tranparansi merupakan keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap informasi terkait seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah.
Tranparansi menjadi prinsip penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah sehingga setiap keputusan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan. Tranparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga mereka akan mendukung setiap kebijakan yang dibuat.
Namun, terdapat tantangan dalam menerapkan tranparansi dalam pemerintahan. Perlu upaya yang tepat agar dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi menjadi tindakan yang tepat mengurangi peluang timbulnya perilaku yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Untuk mengakses berbagai informasi, masyarakat dapat memperolehnya melalui media massa.
Dikutip dari buku Analisis Teks Media (2020) oleh Dinul Mubaraq, “Media massa merupakan suatu alat komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan dan menyampaikan pesan kepada khalayak ramai”. Media massa ini bersifat satu arah yang berarti informasi disampaikan oleh satu pihak tanpa adanya umpan balik.
Media massa dapat berupa media massa cetak seperti surat kabar dan majalah, dan media massa elektronik seperti radio, dan televisi. Masyarakat harus bisa memanfaatkan media tersebut agar penyebaran informasi dapat tersebar dengan baik. Media massa ini cepat atau lambat akan mempengaruhi sosial budaya masyarakat.
Dalam penyelenggaran pemerintahan, media massa menjadi salah satu sarana untuk mendorong keterbukaan informasi dan tranparansi dalam birokrasi. Media massa menjadi penyeimbang dalam proses demokrasi dan sebagai sarana untuk penyampaian informasi dari pemerintah kepada rakyat.
Hal ini berarti media massa dapat menjangkau lapisan masyarakat dari kalangan bawah hingga atas, sehingga tidak adanya batasan bagi siapapun untuk memperoleh sumber informasi.
Dalam proses penyelenggaran pemerintahan, perlu adanya pengawasan yang efektif melalui media massa. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat supaya masyarakat dapat mengawasi kegiatan birokrasi tentang berbagai kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan adanya tranparansi ini, akan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran etika, dan potensi pelanggaran lainnya.
Media massa harus memainkan perannya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Adanya informasi yang jelas dan mudah dipahami, media massa dapat membantu masyarakat dalam memahami isu-isu disekitarnya.
Dengan demikian, media massa dapat menjadi agen perubahan yang mendorong terwujudnya birokrasi yang lebih transparan. Perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan rakyat sehingga demokrasi yang sudah tercipta dapat dipertahankan sebagaimana mestinya. (*)
Gambar: diambil dari google free access
