Batusangkar, Jurnal Minang. Tim observasi dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberatan Korupsi (KPK) RI melakukan peninjauan ke Kabupaten Tanah Datar terkait masuknya Kabupaten Tanah Datar sebagai daerah Percontohan Kabupaten Anti Korupsi pada Selasa (5/3/2024), di Gedung Indojolito Batusangkar.
Rombongan yang dipimpin Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Friesmount Wongso disambut Sekretaris Daerah Iqbal Ramadi Payana, jajaran staf ahli asisten dan kepala OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.Kepala.
Kunjungan KPK RI ke Kabupaten Tanah Datar untuk meninjau langsung karena masuk nominasi menjadi salah satu kabupaten/kota di Indonesia yang terpilih menjadi daerah calon percontohan kabupaten dan kota antikorupsi. Pada pertemuan tersebut Bupati Tanah Datar Eka Putra diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Erizanur mengatakan program percontohan kabupaten dan kota antikorupsi bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam memberantas antikorupsi.
Program ini menyentuh perbaikan tata kelola pemerintah, peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan publik serta peningkatan integritas penyelenggaraan pemerintah yang berakhir pada penegakan anti korupsi, tidak hanya lingkungan pemerintah, tapi juga seluruh elemen di masyarakat,”
Bupati menekankan selama ini Pemkab Tanah Datar telah berupaya memberantas dan menyatakan perang pada korupsi yang tentu sejalan dengan tujuan program tersebut. “Komitmen kami Pemerintah Tanah Datar tidak mentolerir tindak pindak korupsi baik kegiatan yang merugikan keuangan, suap, gratifikasi dan lainnya.
Apabila ada indikasi apratur yang melakukan tindak pidana, kami kepala daerah akan membiarkan pihak terkait untuk menindak tegas, tidak akan memberikan bantuan apapun kepada yang bersangkutan. Karena perbuatan itu sangat merugikan tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat,” terangnya.
“Alhamdulillah, sejak menjabat kami komit menyatakan perang dan lawan korupsi, hingga saat ini belum ada aparatur di Pemkab Tanah Datar yang terindikasi korupsi, ini adalah salah satu bukti, kami selalu ingatkan kepada seluruh aparatur, kami tidak menerima setoran apapun terkait kegiatan apapun, promosi jabatan, perizinan maupun pengadaan,”
Sementara itu, Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Friesmount Wongso menjelaskan kedatangannya dan rombongan ke Tanah Darar bertujuan untuk silahturahmi sekaligus mengenalkan program-program KPK dalam rangka upaya pemberantasan korupsi.
.“Tujuan kedatangan untuk melakukan kegiatan observasi terhadap Kabupaten dan Kota yang telah diusulkan oleh kementrian terkait dan pemerintah Provinsi untuk menjadi percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi TA. 2024,” jelasnya.
Friesmount juga menjelaskan program tersebut merupakan program kolaborasi antara KPK, Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.“Bukan sebuah sistem baru atau program yang dibuat khusus seperti program-program yang sudah ada. Program ini mensinergikan semua program yang sudah ada dan mungkin sudah dilakukan dengan tujuan pengimplementasian nilai-nilai integritas (JUMAT BERSEPEDA KK) dan mencegah terjadinya perilaku korupsi,” katanya
.“Program ini program berkelanjutan yang sebelumnya tahun 2021-2023, KPK melakukan pembentukan Desa Antikorupsi dan tahun 2024-2027 dilanjutkan dengan kabupaten dan kota,” tambahnya. (Kasdi Ray/Red.Jm)
