Opini Oleh: Muhammad Intania, SH
(Advokat & Pengamat Sosial Politik)
“Gadang Suok Indak Manganyang!”. Begitulah pepatah Minang untuk menggambarkan karena banyaknya program yang dibuat tapi tak sukses alias “asal ado” untuk sekedar pelepas tanya masyarakat saja.
Melalui tulisan ini penulis akan mengajak netizen cerdas Luhak Nan Tuo untuk menelaah salah satu Program Unggulan (Progul) Pemerintahan Era Baru dibawah kepemimpinan Bupati Eka Putra, yaitu Menciptakan 1.000 Wirausahawan Baru dan Lapangan Pekerjaan Baru per Tahun. Tulisan ini sebagai bagian dari menjalankan fungsi kontrol sosial dan menambah wawasan berpikir kita serta kedewasaan dalam berdemokrasi yang berkualitas.
Program yang disodorkan kepada masyarakat badarai terkesan bombastis sekali. Kenapa tidak, karena judulnya saja dalam bahasa yang mudah dipahami adalah Menciptakan 1.000 Wirausahawan Baru Per Tahun dan menciptakan 1.000 Lapangan Pekerjaan Baru Per Tahun. Apa logis ? Apa Rasional ? Nah mari kita telaah bersama berdasarkan perspektif penulis sebagai berikut:
- Wirausahawan berarti sektor usaha non formal. Di tengah kondisi keuangan APBD yang defisit, maka menciptakan lapangan usaha non formal sebanyak 1.000 usaha per tahun adalah tidak masuk akal (Non Sense). Berapa anggaran yang sanggup disediakan untuk 1 orang wirausahawan agar bisa mandiri membuka usahanya? Anggap saja 1 usaha butuh anggaran 5 juta, maka dalam 1 tahun harus disediakan anggaran Rp. 5 Milyar, belum termasuk biaya pelatihan, biaya monitoring, dll.
- Apalagi tekad Pemkab Tanah Datar dibawah kepemimpinan Bupati Eka Putra yang katanya mau menciptakan (baca: membuka baru) 1.000 jenis lapangan pekerjaan. Sudahkah diukur dan sudahkah didata jenis jenis dan sektor lapangan pekerjaan yang bisa dibuka itu? Berapa banyak jenis lapangan pekerjaan baru untuk sektor pariwisata? Berapa banyak dibuka lapangan pekerjaan baru di sektor pertanian, UKM / UMKM baru, sektor IT / konten kreatif, dll? Jangan jangan Pemkab Tanah Datar tidak punya data terukur untuk memasang target capaian, hehehe.
Logika saja, jenis-jenis lapangan baru apa saja yang tersedia di Tanah Datar? Paling hanya puluhan jenis lapangan pekerjan baru saja. Ini malah dicatatkan seribuan, memangnya tiap tahun Bupati Eka Putra bisa ciptakan 1.000 lapangan pekerjaan baru di Tanah Datar? Mikir!
3). Data dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Datar menyebutkan bahwa Pemkab Tanah Datar untuk Progul Nomor 1 hanya mampu melaksanakan PELATIHAN untuk calon wirausahawan. BUKAN MENCIPTAKAN WIRAUSAHAWAN BARU! Itu pun TIDAK MENCAPAI TARGET. Lantas dimana prestasi Pemerintah Kab. Tanah Datar dibawah kepemimpinan Bupati Eka Putra?
“Jangan lah para pendukung asal puja puji saja dan anti kritik. Lihat data di dinas terkait. Kalau sayang, justru diingatkan pimpinannya itu. Jangan pula takut “dapua indak barasok” karena sejatinya “sayang ka anak dilacuti” bukan dinina bobokan dengan sanjungan merdu, hehehe.
Mari analisa data diatas, Pemkab Tanah Datar hanya mampu merealisasikan pelatihan kewirausahawan rata rata hanya 26,80 % per tahun! Sebuah angka statistik yang SANGAT MENGECEWAKAN. Artinya hanya ¼ lebih sedikit capaiannya dari target yang ditetapkan. Apa fungsi kontrol manajemen dari seorang Bupati Eka Putra? Apa tidak dilakukan rapat evaluasi secara berkala untuk membahas progress capaian progul progul ? Atau terlupakan karena kesibukan acara seremonial yang tidak mau didelegasikan kepada Wabup dan Sekda serta Asisten, dll?
Data diatas baru capaian pelatihan saja, belum hasil untuk wirausahawan yang bisa mandiri dari program pelatihan yang didapat! Jika margin of errornya 25%, maka hanya sekitar 201 orang yang sukses berwirausaha dan sekitar 67 orang yang gagal berwirausaha. Apakah Bupati Eka Putra punya data riil nya? Berapa persen per sektor? Wallahu’alam, hehehe. Maka lebih transparanlah kepada publik. Jangan terkesan lips service saja!
Jadi kesimpulannya menurut perspektif penulis dari analisa data yang diberikan adalah bahwa Progul Menciptakan 1.000 Wirausahawan Baru dan Lapangan Pekerjaan Baru Per Tahun TERBUKTI GAGAL alias tak tercapai, dan dibawah standar.
Adapun penyebab kegagalannya dari perspektif penulis adalah sebagai berikut:
- Program yang dicanangkan tidak realistis. Sepertinya saat membuat program tidak dilakukan telaah / kajian terlebih dahulu.
- Program tidak dibuatkan blue printnya, juknis, juklak, skema, evaluasi, dll.
- Program tidak didukung dengan ketersediaan anggaran daerah. Pemkab juga tidak mampu “mensingkronkan” program tersebut dengan program Pemerintahan Jokowi, sehingga program “terpaksa direalisasikan” untuk sekedar penjawab tanyo masyarakat.
- Kontrol Manajemen dari Bupati Eka Putra berbasis capaian berdasarkan tenggat waktu (deadline) dan penetapan strategi diperkirakan tidak ada / minim sehingga pencapaiannya tidak fokus.
Lantas untuk Progul Nomor 1 ini, apa yang bisa diambil manfaatnya untuk masyarakat banyak? Hanya 804 orang yang dapat pelatihan selama kurun 3 (tiga) tahun! Katanya 1.000 orang per tahun? Jauah panggang daripado api!
Makanya realistis lah dalam bersikap. Realistis juga dalam menilai. Sejatinya seseorang yang menjalankan kontrol sosial adalah seseorang yang peduli dan mau meluangkan waktunya untuk memberikan sumbangsih pemikiran untuk jadi pedoman bagi stakeholder Tanah Datar secara GRATIS. Jangan malah dianggap musuh dan malah dikriminalisasi segala!
Karena dianggap gagal dan mengecewakan, sebaiknya netizen Luhak Nan Tuo berpikis logis saja, apakah kegagalan dan kekecewaan ini tetap ingin DILANJUTKAN? Atau, kegagalan dan kekecewaan ini disudahi sampai disini untuk jargon PERUBAHAN yang lebih baik?
Salam Perubahan
