Pers Release dari Perantau
Sehubugan dengan adanya perjalanan Wali Nagari Pitalah beserta perangkat nagari dan KAN Pitalah ke Jakarta tgl 18 Juni 2022, dan karena ada informasi yang “gonjang ganjing” tentang perjalanan Wali Nagari beserta perangkat nagari Pitalah tersebut sebanyak 12 orang ke Jakarta, maka kami dari perantau pitalah di Jakarta ingin mempertanyakan kepada Wali Nagari Pitalah tentang beberapa hal:
- Ada dugaan miss komunikasi dan kurang harmonis antara perantau dengan rombongan yang akan berangkat: kami mempertanyakan, dimana kurang harmonisnya? Kami tidak ada mengundang secara resmi tetapi aparat nagari yang minta diundang. Kami di rantau tidak ada urgensinya dan tidak ada juga untungnya perjalanan tersebut buat nagari Pitalah, sebaliknya diduga perjalanan tersebut menghamburkan uang karena rombongan yang berangkat sebanyak 12 orang.
- Pak Wali Nagari berangkat diduga dengan surat izin Bupati untuk menghadiri acara nagari Pitalah, dan biayanya diduga ditanggung oleh uang nagari Pitalah. Kenyataannya yang diadakan pertemuan di Jakarta, di jalan Pemuda, Jak Tim. Kok tiba tiba pak wali mengatakan dia punya agenda masing-masing. Menurut testimoni beberapa orang yang ikut menyatakan kekesalan/kekecewaan karna ketidakhadiran pak wali di jalan Pemuda tersebut. Informasi yang diperoleh bahwa Wali Nagari Pitalah diduga menghadiri acara IKB (Ikatan Keluarga Batipuh) sementara biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan tersebut diduga masuk dalam biaya yang diduga dibebankan dalam anggaran nagari Pitalah.
- Istri wali nagari Pitalah juga ikut dalam perjalanan ini yang katanya mempergunakan biaya pribadi, tolong dibuktikan.
- Ketua KAN juga ikut, apakah ketua KAN masuk dalam struktur perangkat pemerintahan nagari?
Jadi kami segenap anak nagari pitalah yang ada di perantauan Jakarta, memohon supaya aparat nagari Pitalah jujur dan terbuka dalam memberikan keterangan karena kami perlu untuk mengetahuinya.
Jakarta, 8 Agustus 2022. Diketahui oleh Ketua IKPBT (H. Calvin) dan Sekretaris (H. A. Dt. Majo Indo)
Catatan: Surat asli ditandatangani dan distempel organisasi. Redaksi hanya mengedit kalimat dan tata bahasa agar lebih efisien dan sesuai dengan tata penulisan.
