Tanah Datar, Jurnal Minang. Fraksi Partai Nasdem dengan juru bicara Junaidi Dt. Rajo Mangkuto mengatakan perubahan APBD bukan sekedar penyesuaian angka dan struktur anggaran, tetapi merupakan momentum untuk mengevaluasi kembali prioritas pembangunan dan memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Anggota Fraksi Partai Nasdem Tanah Datar Junaidi Dt.Rajo Mangkuto pada pandangan umum fraksi APBD Perubahan tahun 2026 Selasa, 8 /9-2026 di ruang sidang utama yang dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra SE MM, Wakil Ketua Kamrita, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly,S.Psi, Sekda Tanah Datar Abdurrahman Hadi, Forkopimda, Kepala OPD, serta undangan lainnya.
Kondisi ekonomi saat ini terdapat indikator makro mengalami perbaikan pertumbuhan ekonomi dari 5,27 persen, menjadi 5,54 persen, tingkat pengangguran terbuka dari 5,11 persen menjadi 5,07 persen , kemiskinan menjadi 3,28 persen, dan IPM dari 77,32 persen menjadi 77,86 persen.
Fraksi Partai Nasdem mengapresiasi proyeksi tersebut, namun indikator makro harus dikonfirmasi dengan kondisi rill masyarakat, ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya terletak pada angka pertumbuhan, tetapi pada sejauh mana masyarakat memperoleh pelayanan dasar, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perlindungan sosial.
Pendapatan daerah dan kemandirian fiskal pendapatan daerah meningkatkan sekitar 113,967 persen atau 9,87 persen, dari 1,154 persen menjadi 1,268 persen, namun terdapat persoalan mendasar yaitu PAD justru turun 6,37 persen, dari sekitar Rp 202,023 menjadi Rp 189,158.- Miliar. Sementara pendapatan transfer meningkat 13,42 persen dari sekitar Rp 950,439 Miliar menjadi Rp 1,077,978.- fraksi Nasdem memandang PAD sebagai sinyal bahwa kemandirian fiskal daerah masih perlu diperkuat.
Fraksi Partai Nasdem juga menyoroti penyertaan modal BUMD pembiayaan meningkat menjadi Rp 4,2 Miliar. Nota keuangan membuka ruang penyertaan modal kepada BUMD dan fraksi Partai Nasdem mendukung penguatan BUMD sepanjang memiliki dasar investasi yang jelas dan terukur, memberikan manfaat bagi daerah serta berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Jika penyertaan modal tersebut dialokasikan kepada bank nagari, Pemda perlu memberikan penjelasan yang lebih konkret, antara lain berapa nilai penyertaan modal, bagaimana proyeksi devidennya, apa manfaat langsung bagi daerah serta sejauh mana penyertaan modal tersebut akan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, petani dan sektor ekonomi produktif masyarakat.
Ketika berbagai program pembiayaan yang sebelumnya diharapkan mampu memberikan manfaat melalui Bank Nagari belum sepenuhnya memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat, Fraksi Partai Nasdem masih menemukan UMKM kecil yang mengalami kesulitan mengakses pembiayaan formal dan pada akhirnya terjerat pinjaman dari rentenir.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat bukan semata mata keterbatasan modal perbankan, tetapi juga menyangkut kemudahan akses, persyaratan, pendamping, kecepatan pelayanan serta keberpihakan program pembiayaan kepada pelaku usaha kecil. Oleh karena itu jangan sampai modal daerah terus bertambah tetapi akses masyarakat terhadap pembiayaan tetap sulit, penyertaan modal harus diikuti dengan kebijakan yang memastikan bahwa manfaatnya benar benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya UMKM kecil, petani dan pelaku usaha produktif di daerah.
Fraksi Partai NASDEM meminta Pemda terlebih dahulu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas, manfaat, dan realisasi program pembiayaan Bank Nagari yang telah berjalan termasuk berapa banyak UMKM Kecil yang telah memperoleh pembiayaan, berapa yang telah memperoleh pembiayaan, serta apakah program tersebut mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman informal atau rentenir serta apakah program tersebut benar benar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. (Kasdi Ray/Red.Jm)
