Tanah Datar, Jurnal Minang. Bupati Tanah Datar Eka Putra mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak khususnya Badan Anggaran DPRD yang telah melakukan pembahasan Rancangan peraturan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2027 bersama TAPD, sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang telah ditetapkan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra para Rapat Paripurna DPRD. Persetujuan Bersama DPRD Tanah Datar Dan Bupati Tanah Datar Terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. Senin 16 November 2026,yang di hadiri Forkopimda,kepala OPD serta undangan lainnya.
Setelah melalui rangkaian proses pembahasan Rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2027 ,masing masing fraksi menyampaikan pendapat akhir, kemudian dilakukan penanda tanganan berita acara persetujuan antara Kepala daerah dengan pimpinan DPRD terhadap Ranperda tentang APBD 2027.
Selanjutnya rancangan ini akan disampaikan kepada Gubernur untuk di evaluasi, hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Perda tentang APBD tahun 2027 nantinya akan ditindaklanjuti secara bersama akan disampaikan kepada Gubernur antara Badan Anggaran DPRD dengan TAPD, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2027.
Ranperda tentang APBD tahun 2027 yang baru saja kita setujui bersama merupakan hasil dari proses pembahasan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 tahun 2026 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2027. Kemudian Permenkeu nomor 2 tahun 2026 tentang perubahan kedua atas Permenkeu No.110 tahun 2023 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya.
Selanjutnya 3. Surat Kemenkeu nomor S-95/PK/2026 tanggal 29 Sep 2026 tentang penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke daerah tahun anggaran 2027. serta mempedomani KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2027 yang disepakati tanggal 5 Agustus 2026.
Ranperda APBD tahun anggaran 2027 memuat pemenuhan anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
Diantaranya untuk pemenuhan belanja wajib fungsi pendidikan, kesehatan dan belanja infrastruktur, pelayanan publik serta dukungan prioritas pembangunan nasional, meliputi penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, ketahanan pangan, program makan bergizi gratis dan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta penggunaan hasil penerimaan pajak daerah yang ditentukan penggunaannya dan isu strategis lainnya.
Seluruh alokasi anggaran tersebut disinergikan dengan pencapaian target RPJMD dan prioritas pembangunan nasional, dan meminta kepada perangkat daerah dan seluruh ASN untuk meningkatkan profesionalisme dalam pencapaian target kinerja pembangunan daerah pada masing-masing OPD dengan mempedomani peraturan perundang undangan yang berlaku, serta menghindari perbuatan melawan hukum, ujarnya. (Kasdi Ray)
