Tanah Datar, Jurnal Minang. Wakil Bupati (Wabup) Tanah Datar, Ahmad Fadly, S.Psi., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan yang diselenggarakan di Aula Bappedalitbang pada Jumat (2/10/2026). Rapat koordinasi tersebut memaparkan capaian positif penanganan kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar yang mencatatkan tren penurunan secara konsisten.
Berdasarkan data Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025–2029, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,59 persen.
Angka tersebut menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni 4,54 persen pada tahun 2021, 4,26 persen pada tahun 2022, 4,16 persen pada tahun 2023, serta 4,28 persen pada tahun 2024.
Capaian tingkat kemiskinan Kabupaten Tanah Datar sebesar 3,59 persen tersebut berada konsisten di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang tercatat sebesar 5,35 persen, serta jauh di bawah rata-rata nasional yang berada pada angka 8,47 persen pada tahun 2025.
Wabup Ahmad Fadly menyampaikan bahwa keberhasilan penurunan angka kemiskinan ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh jajaran pemangku kepentingan di Tanah Datar.
“Capaian tingkat kemiskinan Tanah Datar yang berhasil kita tekan hingga 3,59 persen pada tahun 2025 ini merupakan bukti nyata dari efektivitas program-program terintegrasi yang telah dijalankan. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Upaya penanggulangan kemiskinan harus terus diperkuat agar dampaknya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Tanah Datar periode 2025–2029 berfokus pada tiga strategi utama, yaitu program penyelamatan (protektif) melalui bantuan sosial, program pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar dan infrastruktur.
“Kita mengarahkan penanganan kemiskinan melalui tiga pilar utama, mulai dari perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kemandirian warga, hingga pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar. Melalui sinergi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), kita optimistis dapat memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan di Kabupaten Tanah Datar,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa melalui Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menegaskan komitmennya untuk terus menyelaraskan program-program strategis daerah dengan kebijakan nasional guna menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar melalui berbagai program terintegrasi yang mencakup tiga pilar utama, Program Penyelamatan, Program Pemberdayaan dan dan Program Fasilitatif,” ujarnya. (Kasdi Ray/Red. Jm)
