Batusangkar, Jurnal Minang. Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menekankan semua elemen dan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus mampu melakukan inovasi serta memaksimalkan peluang yang ada untuk mendukung program pembangunan yang telah disusun.
Hal ini disampaikannya saat Rapat Koordinasi (Rakor) Program Unggulan dan Program Strategis Daerah, Rabu (2/9/2026) di aula eksekutif yang diikuti Kepala Bappeda Litbang Adriyanti Rustam dan TP4D Tanah Datar.
“10 Program Unggulan dan 7 Program Strategis Tanah Datar saat ini pelaksanaannya terganggu akibat efesiensi anggaran dari Pemerintah Pusat, namun karena itulah diharapkan OPD pengampu harus mampu melahirkan inovasi,” ujar Fadly.
Dikatakan Wabup lagi, saat ini kita dituntut lebih jeli untuk memaksimalkan potensi program dan bantuan yang berada dan dilaksanakan Pemerintah Pusat.
“Sangat banyak program dan kegiatan Pemerintah Pusat yang bisa dimanfaatkan daerah, salah satunya Kementerian Pertanian yang memberikan berbagai bantuan pertanian,dan banyak yang lain,” sampainya.
Ditambahkan Ahmad Fadly, keterbukaan dan dukungan semua pihak dalam mempermudah para investor menanamkan modalnya juga merupakan hal sangat membantu pencapaian program unggulan dan program strategis.
“Mari kita dukung dan permudah investor menanamkan modal di daerah kita. Banyak dampak positif nanti yang bisa dimanfaatkan, seperti CSR, tenaga kerja lokal sampai penyediaan bahan baku dari daerah lokal,” tukasnya.
Sebelumnya Kepala Bappeda Litbang Adriyanti Rustam memaparkan capaian dan progres pelaksanaan Program Unggulan dan Program Strategis pada Triwulan II 2026.
“Pencapaian dan pelaksanaan dari OPD pengampu Program Unggulan dan Program Strategis pada Triwulan II beragam, ada yang melebihi target dan ada yang masih jauh dari target atau rendah,” sampainya.
Karena itu, tambah Adriyanti, kepada program dengan capaian rendah perlu mendapat perhatian khusus dan segera dilakukan percepatan.
“Memang keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam mencapai target yang telah ditentukan, termasuk regulasi, perencanaan dan administrasi masih mempengaruhi kecepatan realisasi beberapa kegiatan. Dan yang tidak kalah penting adalah lebih memperkuat koordinasi lintas OPD dan Nagari,” pungkasnya. (Kasdi Ray/Red.Jm)
