Jakarta, Jurnal Minang. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria bahwa seluruh persiapan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, telah rampung dan siap memasuki tahap pelaksanaan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Eka Putra usai melakukan pertemuan dengan Menteri PU dan COO Danantara di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
“Insya Allah pada September 2026 nanti ada dua agenda besar yang akan kita laksanakan, yaitu peresmian Hunian Tetap (Huntap) di Rambatan sebanyak 79 unit dan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Sekolah Rakyat di Tanjung Alam,” ujar Eka Putra.
Bupati menjelaskan, pembangunan Huntap di Kecamatan Rambatan merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang didukung Danantara dan dikerjakan oleh PT Nindya Karya. Menurutnya, kualitas pembangunan huntap mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena dinilai kokoh, tertata, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Senada dengan itu, Direktur Utama PT Nindya Karya Firmansyah menyebut pembangunan Huntap Tanah Datar dilakukan dengan standar konstruksi yang baik sehingga diharapkan mampu memberikan hunian yang aman dan layak bagi masyarakat terdampak bencana.
Selain membahas Huntap, pertemuan tersebut juga membahas kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Tanjung Alam. Bupati menyampaikan, lokasi pembangunan seluas sekitar 23 hektare telah selesai dipersiapkan. Lahan tersebut merupakan hibah dari keluarga besar COO Danantara Dony Oskaria kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
Menurut Bupati Eka Putra, Sekolah Rakyat Tanjung Alam dirancang memiliki kapasitas hingga 3.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Kehadiran sekolah tersebut diyakini tidak hanya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat sekitar.
“Keberadaan Sekolah Rakyat akan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat. Kebutuhan pangan, seperti beras, telur, daging, ayam, sayuran, hingga berbagai layanan pendukung lainnya akan meningkat seiring beroperasinya sekolah ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, peserta didik Sekolah Rakyat diprioritaskan berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 atau 20 persen kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi terbawah berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan harapan anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan yang lebih baik.
Bupati juga optimistis keberadaan Sekolah Rakyat akan memberikan multiplier effect terhadap perekonomian daerah. Aktivitas kunjungan orang tua maupun kebutuhan operasional sekolah diperkirakan akan meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Tanjung Alam.
Eka Putra menegaskan, proses pematangan lahan telah selesai sehingga pembangunan fisik siap dimulai melalui groundbreaking yang dijadwalkan pada September 2026. Dengan kapasitas mencapai 3.000 siswa, Sekolah Rakyat Tanjung Alam diproyeksikan menjadi Sekolah Rakyat terbesar di Indonesia.
Sebagai informasi, pada tahun ajaran 2026/2027, pemerintah telah mengoperasikan 182 Sekolah Rakyat di berbagai daerah dengan jumlah peserta didik sekitar 45 ribu siswa. Pemerintah juga menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga tahun 2029 sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. (Kasdi Ray/Red.Jm)
