Opini Oleh: Ahmad Rizal Chaniago (Peneliti dan Akademisi)
Beberapa waktu belakangan ini, suhu politik di Luak Nan Tuo semakin meningkat. Berbagai media online dan media sosial memunculkan bakal calon bupati Tanah Datar kedepan. Hampir setiap hari dimunculkan tokoh tokoh yang patut atau ditakok takok saja untuk diusung. Pilkada sudah menjadi tema diskusi setiap hari bagi pemerhati dan pemain politik, termasuk oleh para buzzer bayaran dan pendukung yang tidak rasional sekalipun.
Siapa yang dimunculkan? Misalnya, ada Suherman, Richi Aprian, Eka Putra, Doni Karson, Indra Gunalan, Budiman, Surya Tri Harto, Anton Yondra dan banyak lagi. Dari pantauan di medsos, para pendukung mulai terpola. Ini menandakan bahwa marketing politik tim sukses ataupun konsultan mulai jalan. Galeh mulai laku, tinggal membungkus saja.
Yang menarik untuk disimak adalah sosok Richi Aprian yang sering “diserang” baik secara internal maupun eksternal. Secara teori komunikasi politik, jika seseorang sering diserang, dihujat, difitnah, diperbincangkan baik atau buruknya, pertanda dia menjadi objek yang menarik (Holmes: 1999).
Terkait Richi Aprian, dia adalah ketua DPD Nasdem Tanah Datar yang sah sampai saat ini. Persoalan dia akan diusung oleh Nasdem atau tidak, itu adalah urusan nanti. Untuk didukung oleh partai politik, tidak mesti menjadi ketua partai!
Untuk mendapatkan dukungan menjadi bakal calon kepala daerah dari sebuah partai politik, setidaknya ada tiga hal yang harus ada: 1) komunikasi politik, 2) jalur lobi yang kuat, 3) cost politik.
Pengalaman menunjukkan bahwa banyak partai politik dalam pilkada bupati dan gubernur yang tidak mendukung kadernya sendiri. Persoalan menang atau kalah adalah persoalan lain nantinya.
Dulu, pada pileg th 2020 di Tanah Datar misalnya, Beti Sadiq Pasadigoe dan Editiawarman diusung oleh PAN dan PPP, kedua calon tersebut bukan kader partai yang bersangkutan kecuali mungkin dikaderkan atau dibuatkan KTA sebelum didukung karena menyesuaikan dengan aturan partai.
Begitu juga Pasangan Jon Enardi dan Syafruddin, didukung oleh Nasdem, Hanura dan PDIP. Keduanya bukan kader partai tersebut. Hanya peminta rekomendasi dukungan sesaat.
Richi Aprian juga bukan kader lama Gerindra ketika didukung, tetapi dia dijadikan “kader kilat” sebelum didukung mendampingi Eka Putra dari partai Demokrat. Menang juga.
Hanya Zuldafri Darma dan Sultani yang diusung oleh partai mereka karena keduanya adalah kader partai masing masing. Kalah juga!
Jadi, menurut pendapat saya, bisa saja Richi Aprian maju bersama partai Nasdem maupun tanpa partai Nasdem. Mengapa demikian? Karena partai memiliki kepentingan yang berbeda pula pada saat pilkada.
Kesuksesan calon pada Pilkada tidak sepenuhnya tergantung partai pengusung tetapi tergantung bagaiman tim memainkan strategi politik di lapangan.
Partai kecil pun yang mengusung, jika figur layak jual, strategi jitu, jadilah pasangan tersebut. Ingat, dulu Gamawan Fauzi menang di Pilgub Sumbar didukung oleh PBB dan PDIP.
Jika ada riak riak di partai Nasdem Tanah Datar khusus, ada yang suka dan tidak suka dengan kepemimpinan Richi Aprian sebagai ketua misalnya, itu hal yang lumrah saja dalam partai politik. Mungkin ada kader atau pengurus partai yang tidak mendapat “perhatian” yang sama, maka muncul intrik intrik politik.
Sekuat apapun penolakan kader di daerah terhadap ketua partai sendiri, jika sudah ada mandat dari di DPP di tangan calon, mereka terpaksa harus mendukung saja. Jika tidak setuju, terpaksa harus keluar partai atau main dua kaki atau tiarap sekalian.
Mungkinkah Richi Aprian maju bersama Nasdem? Sangat mungkin. Mungkinkah Richi Aprian tidak didukung Nasdem? Mungkin juga. Sebab, kata ahli politik, kepastian dalam politik adalah ketidakpastian itu sendiri.
Kalau sebuah novel berjudul “Masih ada kapal ke Padang,” maka dalam politik bisa diberi judul “Masih banyak partai yang akan mengusung.”
