Rektor UIN Batusangkar: Tolak Politik Uang, Politisasi SARA dan Cerdas Bermedia

Padang, Jurnal Minang. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar) gelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif bersama organisasi masyarakat. Hal ini dalam rangka pengawasan,dan demi kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Sumbar.

Hadir sebagai pemateri Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar Prof. Delmus Puneri Salim,Ph.D. yang mengupas “Membangun Kepedulian Pemuda dan Pemudi kepada Bangsa dan Negara dengan Melakukan Pencegahan di setiap Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Sumatera Barat secara Partisipatif (Pemuda/i Tolak Politik Uang, Tolak Politisasi SARA dan Cerdas Bermedia Sosial)”.

Prof. Bidang Politik Islam ini menegaskan, bahwa periodesasi kepemimpinan telah diatur oleh Undang-Undang (UU), oleh karenanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus berlangsung dengan prinsip bebas, jujur, dan adil.
“Pentingnya partsipasi masyarakat dalam pilkada karena partisipasi masyarakat dalam Pilkada berarti memberi mandat kuat dalam pemerintahan lokal, meningkatkan legitimasi dan mendukung kebijakan yang diambil”.

Dalam paparanya Prof. Delmus katakan, mari membangun budaya masyarakat menolak praktik politik uang, serta pencerdasan masyarakat terkait dengan praktik politik uang. Hal tersebut harus terus dilakukan karena ikhtiar sekecil apapun untuk membangun budaya-budaya baru sebagai antitesa dari budaya politik uang yang selama ini membudaya di tengah masyarakat.

Lebih lanjut Prof. Delmus mengatakan di hadapan Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (NU) Sumbar dan Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama Sumbar, harapan ini bisa dicegah bahkan diminimalisir atau dihilangkan.

Sehingga ke depan sistem demokrasi yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya adalah sistem demokrasi yang benar- benar sudah sesuai dengan pakem demokrasi yang tidak lagi melakukan praktik-praktik culas dalam demokrasi.“ tegasnya.

Prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diamanahkan oleh konstitusi negara Indonesia bisa dapat dilaksanakan dengan baik melalui sistem demokrasi yang sehat,“ tutup Prof. Delmus.

Baca Juga :  KAJATI Sumbar Siap Dampingi Pembangunan di Pasbar

Juga hadir narasumber yang lain, Dr. Novia Nengsih, MA.Ek., CIFA. Yang juga KaProdi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar, serta Muhammad Khadafi, Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sumbar. (Doni/Red.JM)