Pagaruyung, Jurnal Minang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Datar menjelaskan dana Transfer Keuangan Daerah tahun 2026 sejumlah Rp 2,784.120.Miliar dan pada APBD perubahan tahun 2026 Rp. 673.400.000. total anggaran Rp 3,3 Miliar. Kegiatan yang difasilitasi Kadis Kominfo Tanah Datar Dedi Triwandono berlangsung di aula gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Jumat, 23 Okt 2026 dihadiri para jurnalis yang ada di Tanah Datar.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Datar Mulkhairi,SPd Dt.Rajo Gagah mengatakan, untuk SDN, ada 11 kegiatan, SMPN ada 2 kegiatan yaitu Eks SMPN 5 Batusangkar dan SMPN 1 Batipuh Selatan yang terdampak bencana karena pagar sekolah roboh. Akibat air bah gedung sekolah dimasuki lumpur.
Untuk APBD tahun 2026 dan APBD Perubahan juga dipergunakan untuk rehap sekolah diantaranya SDN 3 Malalo, SDN 11 Tambangan, SDN Limakaum, Sungaitarab, Bungo Tanjung, Batipuah, Tapi Selo, Guguak Malalo, Tanjung Barulak Batipuh, Batipuah Ateh dll. dengan kegiatan, rehab ruang, mobiler,dll.
Realisasi kegiatan hingga saat ini bulan Oktober sudah mendekati 100 persen sedangkan lokasi sekolah yang memperoleh bantuan adalah sekolah terdampak bencana alam yang terjadi di Tanah Datar.
Mulkhairi, S.Pd. menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan difokuskan pada sekolah-sekolah yang membutuhkan penanganan akibat dampak bencana. Perbaikan dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing sekolah, mulai dari rehabilitasi ruangan hingga pengadaan mobiler dan pembenahan fasilitas pendukung lainnya, sehingga sarana pendidikan dapat kembali dimanfaatkan secara optimal.
Ia berharap dukungan anggaran melalui Transfer Keuangan Daerah (TKD) dan APBD Perubahan Tahun 2026 dapat memberikan manfaat nyata bagi sekolah-sekolah yang terdampak bencana di Kabupaten Tanah Datar. Dengan perbaikan tersebut, pihak sekolah diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan.
Dalam kesempatan itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Datar juga menekankan pentingnya pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan serta koordinasi dengan pihak terkait diperlukan agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu, dengan kualitas yang baik, dan benar-benar menjawab kebutuhan sekolah maupun masyarakat di lingkungan sekitarnya. (Kasdi Ray)
