Tanah Datar, Jurnal Minang. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, Ardinal Yulti, S.SiT., memimpin rapat monitoring dan evaluasi kegiatan kantor yang digelar pada Selasa (27/5) di aula Kantor Pertanahan setempat. Rapat ini membahas berbagai agenda penting terkait pelaksanaan program strategis tahun 2025.
Ardinal Yulti,S,SiT menekankan perlunya percepatan pada sejumlah program prioritas, termasuk realisasi anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), program sertipikasi tanah ulayat, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta sertipikasi tanah wakaf dan Barang Milik Daerah (BMD).
“Saya minta semua jajaran untuk mengawal dan mempercepat pelaksanaan program sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan harus terpantau progresnya, dan hambatan yang muncul segera dicarikan solusinya,” tegas Ardinal di hadapan para pejabat struktural dan koordinator substansi.
Salah satu fokus pembahasan adalah sertipikasi tanah ulayat yang tahun ini ditargetkan sebanyak tiga bidang. Program ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi sebelumnya bersama Kementerian ATR/BPN. Ardinal juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pihak nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta perbaikan dokumen alas hak agar proses pengukuran dapat segera dilaksanakan.
Sementara itu, untuk program PTS
Kepala Kantor menekankan agar proses pengumuman berkas dapat segera dilakukan. Ia juga meminta panitia ajudikasi untuk langsung turun ke lapangan tanpa menunggu, termasuk saat hari libur pada Kamis dan Jumat.
“Libur bukan alasan untuk menunda pekerjaan. Lapangan harus jalan, karena progres kita akan terus dipantau,” ujarnya.
Terkait program sertipikasi tanah wakaf, tahun ini Kantor Pertanahan Tanah Datar menargetkan 27 bidang tanah tersertipikasi, yang terdiri dari 19 masjid dan 8 mushala. Ardinal meminta semua pihak untuk mendukung penuh proses ini agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.
Adapun untuk sertipikasi Barang Milik Daerah, ditargetkan sebanyak 50 bidang terselesaikan tahun ini. Namun hingga saat ini, baru beberapa berkas yang masuk. Kepala Kantor meminta percepatan dari unit-unit terkait agar target dapat tercapai sesuai jadwal.
Dalam bidang pelayanan masyarakat, Ardinal mengingatkan pentingnya menerima seluruh bentuk pengaduan dari warga. Namun demikian, ia menegaskan bahwa setiap aduan harus disertai persyaratan lengkap, yakni fotokopi KTP, alamat yang jelas, serta nomor telepon yang bisa dihubungi.
“Kita harus terbuka menerima semua masukan dari masyarakat. Tapi pastikan, dokumen pendukungnya lengkap agar bisa segera ditindaklanjuti,” tutup Ardinal.
Rapat ini mencerminkan keseriusan Kantor Pertanahan Tanah Datar dalam mendorong percepatan program nasional serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan transparan. (Kasdi Ray/Red.Jm)
