Bupati Tanah Datar Paparkan Sejarah Bajak Gratis di Depan Tim Penilai Nasional

Tanah Datar, Jurnal Minang.com. Setelah berhasil melewati tahap II penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2023 beberapa waktu lalu di Jakarta dan berhasil masuk 12 besar nasional, hari ini Rabu (5/4/2023) kabupaten Tanah Datar kembali menjalani penilaian tahap akhir (tahap III) oleh tim penilai independen Prof. Dr. Hermanto Siregar dan tim penilai utama Drs. Sri Bagus Guritno, Ak, M.Sc bersama tim teknis dari Bapenas RI.

Kehadiran tim penilai PPD tahun 2023 di Tanah Datar disambut langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM bersama Ketua DPRD H. Ronny Mulyadi Dt. Bungsu, dan juga Wakil Ketua Anton Yondra.

Turut menyambut rombongan tim penilai Sekda Iqbal Ramadi Payana, Asisten Ekobang Abdul Hakim, Kepala Bappeda Litbang Alfian Zamra beserta jajaran, Kadis Pertanian Sri Mulyani beserta jajaran, beberapa kepala OPD dilingkup Pemda Tanah Datar.

Bupati Eka Putra dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada tim penilai dan rombongan dan berharap selama beberapa hari melakukan verifikasi lapangan di kabupaten Tanah Datar berjalan lancar.

Bupati Eka Putra juga menceritakan sekilas latar belakang lahirnya inovasi Biaya Operasional Membajak Sawah Secara Gratis (Bombastis) di Tanah Datar.

“Dulu sekitar tahun 2018 sebelum Saya sebelum terpilih menjadi Bupati Saya sering keliling dari satu kampung ke kampung yang lain, dan berdiskusi dengan masyarakat yang sebagian besar petani sehingga keluhan dan aspirasi yang mereka sampaikan pun sekitar masalah pertanian. Dari beberapapertemuan dan diskusi tersebut ada beberapa poin yang menjadi catatan Saya waktu itu, dan cerita ini menjadi beban pikiran Saya. Sehingga mencalonkan diri dan terpilih menjadi Bupati, ada 4 program unggulan kami yang berkaitan dengan petani,” terang Bupati.

Baca Juga :  Bupati Letakkan Batu Pertama Pembangunan Rehab RTH di Nagari Labuah

Dijelaskannya, 4 program yang berkaitan langsung dengan petani tersebut antara lain Program Bajak Sawah Gratis atau sekarang disebut Bombastis, Asuransi Tani, Perbaikan Irigasi dan peningkatan kuota pupuk bersubsidi.

Disampaikan Bupati Eka Putra, selain 4 program yang dijanjikan kepada masyarakat, dalam menjabat bersama steak holder lainnya Pemda Tanah Datar juga mengaktifkan UPPO. Ini dilakukan dengan harapan, ke depan para petani Tanah Datar tidak lagi tergantung kepada pupuk kimia.

“Alhamdulillah apa yang kami cita-citakan tercapai sesuai target yang tercantum pada roadmap program unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Inovasi bombastis pada tahun 2022 berhasil melampaui target yang kami rencanakan semula, dari target 4.200 hektare terealisasi seluas 4.204,49 hektare atau 100,11% yang meliputi 7.900 orang petani penerima manfaat,” ulasnya.

Di akhir penyampaiannya, Bupati berharap agar penilaian ini dapat berjalan dengan lancar dan kepada seluruh steak holder yang terkait juga diminta untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh tim penilai.

Sementara Ketua Tim penilai Prof. Dr. Hermanto Siregar mengatakan bahwa verifikasi lapangan ini dilakukan untuk mencocokkan apa yang telah dipresentasikan oleh Bupati pada eksposnya saat penilaian tahap II beberapa waktu lalu di Jakarta.

“Sejauh yang kami lihat semuanya sudah sesuai dengan apa yang telah dipresentasikan, namun kita akan lihat besok saat Focus Grup Discussion (FGD) karena tentu jangkauannya akan lebih luas,” ujar Hermanto.

Selain itu tambah Hermanto, tujuan lain dari verifikasi lapangan ini adalah untuk melihat langsung apa kelebihan inovasi bombastis dan manfaatnya bagi masyarakat.

Sementara terkait dengan keberadaan bengkel alsintan yang menunjang inovasi bombastis, Hermanto mengatakan akan sangat membantu dan menguntungkan bagi petani karena biaya perbaikan alsintan sudah ditanggung oleh pemerintah.

Baca Juga :  BAZNAS Tanah Datar Bantu Korban Penderita Tumor

“Kalau dihitung-hitung dengan adanya inovasi bombastis petani akan hemat biaya sekitar 1 juta rupiah per hektare, sehingga ini tentunya akan menambah semangat para petani,” sampainya.

Hermanto juga mengatakan bahwa program ini juga harus didukung oleh pemerintah pusat dan juga provinsi karena APBD jumlahnya sangat terbatas. (Kasdi Ray Red.Jm)