Padang, Jurnal Minang. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, termasuk rencana pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten di Tanah Datar.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Terbatas Kepala Daerah se-Sumatera Barat yang membahas penanggulangan dan pencegahan bahaya penyalahgunaan narkotika di Istana Gubernuran, Padang, Kamis (19/11/2026).
Rakor dipimpin Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy dan dihadiri Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Sumbar Kombes Pol Bambang Purwanto, Kepala BNN Sumbar Toton Rasyid, Kepala BPOM Provinsi Sumatera Barat Irwan, serta para kepala daerah se-Sumatera Barat.
Dalam pertemuan tersebut, BNN dan Polda Sumbar meminta dukungan penuh pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, terutama melalui edukasi sejak usia dini.
Salah satu langkah yang didorong adalah memasukkan materi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika ke dalam kurikulum pendidikan, sehingga anak-anak mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas telah memiliki pemahaman mengenai dampak buruk penyalahgunaan narkotika.
Selain pencegahan, pemerintah daerah juga didorong menyiapkan fasilitas rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Hal ini dinilai penting mengingat dampak penyalahgunaan narkotika telah menimbulkan persoalan serius, termasuk gangguan kesehatan mental.
BNN Sumbar juga berencana mengunjungi kabupaten dan kota untuk membahas langkah konkret penanggulangan narkotika, termasuk rencana pembentukan BNN di tingkat kabupaten/kota guna memperkuat upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Sumatera Barat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Ahmad Fadly mengatakan Pemkab Tanah Datar telah mulai melakukan sejumlah langkah pencegahan. Salah satunya melalui penerbitan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2026 tentang Kurikulum Muatan Lokal.
“Melalui kurikulum muatan lokal tersebut, nantinya kita bisa memberikan edukasi kepada peserta didik mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika sejak dini,” ujarnya.
Selain melalui pendidikan, tambah Wabup, Pemkab Tanah Datar bersama Polres juga telah beberapa kali menggelar pertemuan dengan para niniak mamak untuk mendorong setiap nagari memiliki peraturan nagari (pernag) sebagai upaya mencegah sekaligus mendeteksi secara dini peredaran dan penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat.
Ahmad Fadly menambahkan, Pemkab Tanah Datar juga telah mencanangkan Nagari Baringin sebagai nagari bebas narkoba. Ke depan, program tersebut diharapkan dapat diperluas ke seluruh nagari di Tanah Datar.
“Intinya, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sangat serius memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Namun, upaya ini membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari BNN, Polri, pemerintah daerah hingga masyarakat,” tegasnya.
Terkait rencana pembentukan BNN Kabupaten, Ahmad Fadly menyebut Pemkab Tanah Datar sangat mendukung. Bahkan, sebelumnya Bupati Tanah Datar telah menyampaikan langsung usulan pembentukan BNN Kabupaten kepada BNN Pusat.
Menurutnya, Bupati telah melakukan pertemuan dengan pihak BNN Pusat dan menyambut positif rencana pembentukan lembaga tersebut di Tanah Datar. Rencana itu selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui pertemuan dengan BNN Provinsi Sumatera Barat dalam waktu dekat.
Ia menegaskan, pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi berbagai pemangku kepentingan. (Kasdi Ray)
