Pagaruyung, Jurnal Minang.com. Sidang Paripurna tanggapan fraksi – fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar tentang Ranperda Perubahan APBD tahun 2023 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Anton Yondra yang didampingi oleh Ketua DPRD, Rony Mulyadi Dt.Bungsu dan Wakil Ketua Saidani serta Sekwan Yuhardi yang dilaksanakan Rabu 13/9) bertempat diruang sidang utama DPRD.
Sidang paripurna tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, Forkopinda, Staf Ahli Bupati, para Asisten, pimpinan OPD, Camat, Pimpinan BUMN/BUMD, Wali Nagari dan undangan lainnya.
Delapan fraksi yang ada di DPRD Tanah Datar menanggapi nota penjelasan bupati atas Ranperda Perubahan APBD Tanah Datar Tahun Anggaran 2023. Adapun delapan fraksi yang menyampaikan pemandangan umum diawali Fraksi PAN dengan juru bicara Alimuhar, kemudian Fraksi PPP Zulhadi, Fraksi PKS Abu Bakar, Fraksi NasDem Adrijinil Simabura, Fraksi Gerindra Sulva Hutri, Fraksi Perjuangan Golkar Wendi Aswil, Fraksi Hanura Wadrawati dan Fraksi Demokrat.
Juru Bicara Fraksi Hanura Wadrawati menyampaikan mengingat untuk pelaksanaan kegiatan yang diusulkan pada perubahan anggaran terutama program fisik dengan waktu yang relatif singkat sebaiknya belanja yang dilakukan bersifat wajib dan penting.
mengingatkan waktu yang tersedia untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang diusulkan pada perubahan anggaran waktunya relatif sempit sebaiknya belanja yang dilakukan bersifat wajib dan penting saya,” ujar Wadrawati.
Juru Bicara Fraksi NasDem Adrijinil menyampaikan perlu terobosan terkait peningkatan pendapatan asli daerah dan lebih memanfaatkan lagi badan usaha milik daerah yaitu PDAM Tirta Alami Batusangkar./Apa strategi dan kajian yang telah disiapkan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kembali PAD,ungkap Adrijinil.
Juru Bicara Fraksi PPP Zulhadi menanggapi Pemkab melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM, mohon dijelaskan apa saja yang akan dilakukan mengingat anggaran cukup besar dialokasikan kepada PDAM Tirta Alami.ujar Zulhadi
Fraksi Gerindra dengan juru bicara Surva Hutri mempertanyakan tentang kondisi jalan provinsi dan kabupaten Tanah Datar saat ini semakin banyak yang rusak berat meminta penjelasan bupati sejauh mana koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah propinsi dan anggota DPRD Provisi Sumbar daerah pemilihan dapil 6 terhadap upaya dan rencana rehabilitasi/pemeliharaan jalan-jalan provinsi tersebut” ungkap Surva Hutri.
Fraksi PKS dengan juru bicara Abu Bakar mempertanyakan antara lain yaitu setahun yang lalu kita menganggarkan untuk perumda sebesar RP 4 milyar dan itu bukan uang yang sedikit, bila dibelikan gorengan akan membuat orang se Tanah Datar kenyang selama seminggu “Apa khabarnya perumda itu sekarang? Dimana posisinya? Apakah sudah mendapat untung atau merugi, bagaimana ruginya dan kalau beruntung berapa untungnya supaya masyarakat jangan salah sangka kalau dalam bahasa Minang “Samo jo manyiram kasiak angek, sato disiram lansuang hilang” tanya Abu Bakar.
Sementara itu pimpinan sidang Anton Yondra menyampaikan dengan telah disampaikan tanggapan oleh delapan fraksi ini selanjutnya sidang akan dilaksanakan pada Jumat (15/9/2023) dengan agenda tanggapan Bupati Tanah Datar. (Kasdi Ray/Red.Jm)
