Pagaruyung, Jurnal Minang.com. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait hasil pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022 dianggap strategis untuk membangun satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati (Wabup) Tanah Datar Richi Aprian, SH. MH. saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) tersebut, di Aula Kantor Bupati, Pagaruyung, Senin (17/4/2023).
“Regsosek ini diharapkan dapat menangkap dinamika kesejahteraan masayarakat, sehingga menjadi data rujukan pemerintah, tidak hanya untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, tetapi bermanfaat dalam berbagai program pembangunan pemerintah agar lebih terarah dan tepat sasaran,” ujar Wabup Richi.
Menurut Wabup Richi Aprian, pelaksanaan FKP hasil pendataan awal Regsosek itu, dibutuhkan kolaborasi semua pihak untuk keberhasilannya di lapangan.
“Kita tidak bisa berkerja sendiri, ini harus ada kolaborasi semua pihak, sehingga pada akhirnya keberhasilan finalisasi pendataan Regsosek, adalah hasil yang diwujudkan secara bersama,” ujarnya.
Wabup Richi Aprian menambahkan melalui FKP akan terbangun komunikasi yang baik antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan masyarakat sehingga informasi, kehadiran, klarifikasi, konfirmasi dan pertanyaan legitimasi didapat secara murni untuk kepentingan pendataan Regsossek.
“Tentu ini, akan menghasilkan daftar masyarakat yang diverifikasi kelompok kesejahteraannya. Dan, menjadi dasar untuk rekomendasi pemutakhiran data Regsossek selanjutnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Tanah Datar Chardiman mengatakan tujuan Rakor FKP tersebut, untuk menyampaikan konsep, definisi dan tata cara pengisian kusioner yang akan digunakan hasil pendataan Regsosek.
Pelaksanaan Regsosek juga bertujuan untuk membuat data yang berkualitas, guna meningkatkan berbagai layanan pemerintah seperti bantuan sosial, administrasi kependudukan dan lain sebagainya.
“Regsosek memberikan data pengelompokan kesejahteraan masyarakat, apakah sangat miskin, miskin, rentan miskin atau pun tidak miskin. Dari data tersebut akan membantu pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Hadir pada saat itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Abdul Hakim, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Wali Nagari se Kabupaten Tanah Datar dan tamu undangan lainnya. (Kasdi Ray/Red.Jm)
