Jakarta, Jurnal Minang.com. News&Web TV. Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM bersama Wakil Bupati Richi Aprian, SH, MH selaku Ketua Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Tanah Datar, hadiri langsung Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Sumatera Barat tahun 2022, yang dibuka secara langsung oleh Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah di Hotel Balairung, Jakarta Timur, Kamis (6/10).
Kepala Bappeda Medi Iswandi juga menyampaikan bahwa pada rakor tersebut juga menghadirkan narasumber diantaranya Gubernur Sumbar Mahyeldi, Direktur SUPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dan Sekretaris Eksekutif TNP2K.
Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya mengatakan, untuk menurunkan angka kemiskinan di Sumatera Barat mengajak seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hadir pada rakor tersebut untuk mengoptimalkan potensi masyarakat baik yang di ranah maupun di rantau.
“Selama lebih sepuluh tahun ini, jumlah penduduk miskin Sumatera Barat telah ditekan cukup signifikan dari 384,08 ribu jiwa pada September 2013, menjadi 335,21 ribu jiwa pada Maret 2022. Secara persentase juga mengalami penurunan dari 7,56% kondisi September 2013 menjadi 5,92% pada kondisi Maret 2022. Kondisi ini juga lebih rendah dari nasional yaitu 9,54%,” ujar Gubernur.
“Kalau kita cermati data BPS pada tahun 2021 di Provinsi Sumatera Barat masih terdapat 11 (sebelas) Kabupaten yang memiliki capaian tingkat kemiskinan di atas rata-rata Provinsi (di atas 5,92 %), yaitu Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya dan Kab. Pasaman Barat, namun seluruh Kota (7 Kota) dan 1 Kabupaten memiliki capaian tingkat kemiskinan di bawah Provinsi yaitu Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman dan Kab. Tanah Datar,” jelasnya.
Gubernur Mahyeldi juga mengapreasiasi Kota Sawahlunto, karena ternyata capaian tingkat kemiskinan terendah secara nasional berada pada Kota Sawahlunto yaitu sebesar 2,38%. “Ini perlu menjadi tempat pembelajaran bagi kita bersama terhadap kunci sukses dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan, dan dampak dari keberhasilan penurunan ini juga kita lihat dari data BPS ternyata Kota Sawahlunto termasuk juga tertinggi dalam Indeks Kebahagiaan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat,” sampai Mahyeldi.
Sementara itu sampai Mahyeldi, capaian tingkat kemiskinan tertinggi masih di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 14,84%. Oleh karena itu, pada tahun 2023 nanti Gubernur sudah menginstruksikan SKPD terkait di Provinsi agar dapat memprioritaskan program/kegiatannya di Kab. Kepulauan Mentawai dengan harapan Mentawai dapat keluar dari kondisi kemiskinan ekstrem sebagaimana yang diberi label oleh pemerintah pusat.
Lebih jauh disampaikan Mahyeldi, terkait dengan kondisi capaian tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun terakhir juga mengalami fluktuasi dari sebesar 5,55% di tahun 2018 (kondisi bulan Februari) menjadi 6,17% pada tahun 2022 (kondisi bulan Februari) sehingga rata-rata kenaikan dari tahun ke tahun sekitar 0,15%. Kondisi ini berkorelasi dengan tingkat kemiskinan, yang jika dibiarkan akan menyebabkan masalah ekonomi dan masalah sosial yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat.
Karena itu, sambungnya, pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin ditujukan untuk meningkatkan fungsi sosial masyarakat miskin agar aksesibilitas terhadap pelayanan sosial (lapangan pekerjaan, perumahan, pangan, pendidikan dasar, pelayanan kesehatan, air bersih) dapat diperoleh atau ditingkatkan sehingga kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat miskin dapat semakin ditingkatkan. (KD/Red.Jm)
