Jakarta, Jurnal Minang. Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian setelah sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi politik secara resmi menyampaikan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (11/11/2026).di gedung DPR RI Jakarta.
Perkembangan tersebut turut menjadi perhatian di Sumatera Barat. Sejumlah nama anggota DPR RI asal daerah pemilihan Sumatera Barat periode 2024–2029 disebut dalam informasi awal mengenai dukungan terhadap usulan HMP tersebut.
Salah satu nama yang menjadi perhatian adalah M. Shadiq Pasadigoe, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat.
Dalam daftar awal yang beredar, terdapat enam nama legislator asal Sumatera Barat, yakni:
- Rahmat Saleh – Fraksi PKS, Dapil Sumatera Barat I.
- Mulyadi – Fraksi Partai Demokrat, Dapil Sumatera Barat II.
- Rico Alviano – Fraksi PKB, Dapil Sumatera Barat I.
- Lisda Hendrajoni – Fraksi Partai NasDem.
- M. Shadiq Pasadigoe – Anggota DPR RI.
- Cindy Monica – Fraksi Partai NasDem.
Secara nasional, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan HMP telah ditandatangani oleh 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi, yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.
Adapun pengajuan tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan dan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Para pengusul menghendaki agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional dan ketentuan perundang-undangan.
Selanjutnya, usulan penggunaan HMP dijadwalkan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 12 November 2026.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan Undang-Undang MD3.
Perkembangan ini menjadi bagian dari dinamika kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. Setiap persoalan yang menyangkut penyelenggaraan negara harus diselesaikan melalui mekanisme hukum, konstitusi, dan kelembagaan yang berlaku.
Keterlibatan wakil-wakil rakyat dari Sumatera Barat dalam dinamika politik nasional tersebut menjadi perhatian publik, mengingat pentingnya peran anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi rakyat. (Kasdi Ray)
