Tanah Datar, Jurnal Minang. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah menjelang akhir tahun 2026. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menjalin kerja sama antar daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya komoditas cabai dan beras.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin (9/11/2026).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir tersebut membahas strategi pengendalian inflasi di tingkat nasional dan daerah, termasuk mengantisipasi potensi kenaikan harga, memastikan ketersediaan kebutuhan pokok, serta perkembangan program pembangunan 3 juta rumah.
Ahmad Fadly menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Karena itu, hasil rakor tersebut akan menjadi acuan bagi Pemkab Tanah Datar dalam memperkuat kebijakan pengendalian inflasi, terutama menjaga pasokan bahan pangan agar harga tetap stabil dan daya beli masyarakat tidak terganggu.
Ia juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera menjajaki peluang kerja sama dengan kabupaten/kota yang membutuhkan komoditas pangan yang mengalami surplus di Tanah Datar.
“Kepada OPD terkait, segera jajaki kabupaten/kota yang membutuhkan bahan pangan yang surplus di Tanah Datar untuk bekerja sama, baik dengan daerah di dalam maupun luar provinsi. Apalagi saat ini sudah mendekati akhir tahun 2026,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Wabup juga menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tanah Datar yang kembali berhasil mempertahankan penghargaan TPID Award Regional Sumatera. Ia berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja pengendalian inflasi ke depan.
Sebelumnya, Kabag Perekonomian Franky Adhitama melaporkan sejumlah langkah pengendalian inflasi telah dilaksanakan bersama OPD terkait. Saat ini, beberapa OPD juga tengah menjajaki dua perjanjian kerja sama (PKS) antardaerah, sementara pada 2027 direncanakan enam nota kesepahaman (MoU) yang akan ditindaklanjuti dengan PKS.
Selain pengendalian inflasi, Franky juga menyampaikan perkembangan program 3 juta rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Tanah Datar tahun 2026. Saat ini, pemerintah daerah tengah mempersiapkan Surat Keputusan (SK) Bupati untuk penetapan penerima bantuan sebanyak 388 unit rumah.
“Alhamdulillah, tahap pertama sebanyak 388 unit sudah dialokasikan dan siap dilaksanakan. Saat ini kita masih menunggu SK penetapan penerima bantuan. Untuk tahun 2027, kami sedang mengumpulkan data melalui masing-masing kantor wali nagari untuk selanjutnya dilakukan verifikasi,” jelasnya.
Sementara itu, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah lebih serius menyusun langkah strategis pengendalian inflasi, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan stok pangan. Ia juga meminta agar perkembangan pelaksanaan program 3 juta rumah dilaporkan secara berkala.
Rakor tersebut turut diikuti sejumlah OPD terkait di lingkungan Pemkab Tanah Datar, yakni Dinas KUKMP, Dinas Pertanian, Bapenda, Dinas Pangan dan Perikanan, serta Dinas Perkim LH. (Kasdi Ray)
