Tanah Datar, Jurnal Minang. Anggota Fraksi Partai Nasdem Tanah Datar Adri Jinil Simabura, SH,MH mengatakan, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat itu merupakan yang paling utama, oleh karena itu pembahasan Ranperda APBD harus berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan,
Kehati hatian fiskal, tranparansi, efisiensi, serta keberpihakan pada kebutuhan nyata masyarakat. Apresiasi terhadap Pemda tidak mengurangi tanggung jawab DPRD untuk menguji asumsi, konsistensi, prioritas dan manfaat setiap alokasi anggaran.
Hal tersebut disampaikan Anggota Fraksi Partai Nasdem Tanah Datar Adri Jinil Simabura, SH,MH pada sidang Paripurna DPRD Tanah Datar, Selasa, 28/8-2026 yang dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, SE, MM, Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita, Forkopimda, Kepala OPD serta undangan lainnya.
Kemandirian fiskal pendapatan daerah direncanakan sebesar RP1.115.275.780.219,00.
Terdiri atas PAD RP. 200.771.591.077,00 dan pendapatan transfer RP.914.004.189.142,00.
Komposisi menunjukkan ketergantungan fiskal masih tinggi terhadap transfer.
Fraksi Partai Nasdem meminta strategi peningkatan PAD yang realistis melalui pembenahan basis data, digitalisasi pemungutan, optimalisasi aset dan BUMD serta pengawasan tanpa membebani masyarakat kecil dan UMKM.
Pandangan umum fraksi Partai Nasdem terkait Ranperda APBD tahun 2027, kualitas belanja dan prioritas belanja daerah direncanakan sebesar RP1.148.744.457.312,00. Belanja operasional mencapai Rp.984.069.091.403,00 sedangkan belanja modal sebesar Rp. 35.481.789.766,00.
Fraksi Partai Nasdem meminta penjelasan mengenai efisiensi belanja pegawai dan barang jasa serta kecukupan belanja modal bagi jalan, irigasi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata , UMKM dan Infrastruktur Nagari. Setiap alokasi harus memiliki indikator keluaran dan hasil yang terukur.
Keberhasilan APBD tidak cukup dinilai dari penyerapan anggaran, tetapi dari manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
Untuk Pemulihan Pasca Bencana Fraksi Partai Nasdem mendorong agar prioritas pertanian, peternakan, pariwisata, UMKM dan ekonomi nagari diterjemahkan menjadi program kongkret. Dukungan sarana produksi dan irigasi akses pasar, peningkatan mutu produk, pemasaran digital serta perluasan kesempatan kerja, pemerataan anggaran hendaknya didasari kebutuhan dan urgensinya.
Pembiayaan dan konsistensi dokumen Ranperda merencanakan defisit sebesar Rp.33.468.677.093,00 Dengan pembiayaan neto dalam jumlah yang sama Fraksi Partai Nasdem meminta penjelasan atas dasar penghitungan Silpa dan langkah mitigasi apabila realisasi lebih rendah dari proyeksi penyertaan modal daerah sebesar Rp.2 Miliar.
Fraksi Partai Nasdem juga menemukan perbedaan komponen lain lain pada PAD yang sah pasal 4 ayat (5) Raperda mencantumkan RP.500.000.000,00 sedangkan lampiran I dan tabel 2.1 nota keuangan mencantumkan Rp. 30.696.405.454.-sedangkan lampiran I dan tabel 2.1 nota keuangan mencantumkan RP30.696.405.454,00. Selain itu terdapat perbedaan nilai alokasi pendidikan antara tabel menurut perangkat daerah dan menurut urusan pemerintahan, untuk itu diminta klarifikasi dan rekonsiliasi resmi agar batang tubuh, lampiran, dan nota keuangan konsisten sebelum disetujui bersama.(Kasdi Ray/Red.Jm)
