Batusangkar, Jurnal Minang. Bupati Tanah Datar mengatakan, menanggapi apresiasi dan pertanyaan anggota DPRD Tanah Datar Fraksi Partai Nasdem dapat disampaikan sebagai berikut, terhadap proyeksi sejumlah indikator makro mengalami perbaikan namun harus dikonfirmasi dengan kondisi rill masyarakat karena ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya pada angka pertumbuhan tetapi pada sejauh mana masyarakat memperoleh pelayanan dasar kesempatan kerja, peningkatan pendapatan akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perlindungan sosial.
Dijawab Bupati Tanah Datar dengan ucapan terimakasih, Pemda Tanah Datar berkomitmen untuk menjadikan pertumbuhan ekonomi bukan sekedar target statistik, melainkan mendorong pemerataan kesempatan, meningkatkan kualitas hidup, memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, serta memperkuat daya beli masyarakat terhadap pelayanan dasar. Serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Jawaban Bupati tersebut disampaikan pada sidang paripurna DPRD Tanah Datar atas pandangan umum anggota DPRD terhadap rancangan APBD Perubahan tahun 2026, Kamis 10 /9-2026 di ruang utama DPRD Tanah Datar yang dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra SE MM, Wakil Ketua Kamrita, Forkopimda, Sekda Tanah Datar Abdurrahman Hadi, Kepala OPD, serta undangan lainnya.
Saran agar perubahan.APBD 2026 harus diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang paling mendesak, terukur dan berdampak langsung, diucapkan terima kasih perubahan APBD mengakomodir adanya kebutuhan mendesak atau pergeseran prioritas pembangunan daerah yang merupakan instruksi Pemerintah pusat dan provinsi, atau adanya identifikasi prioritas pembangunan baru lebih mendesak berdasarkan aspirasi masyarakat dan memerlukan penyesuaian alokasi anggaran yang sebelumnya belum terakomodasi.
Pertanyaan tentang faktor utama penurunan PAD langkah konkret yang akan dilakukan dan strategi peningkatan PAD tanpa menambah beban masyarakat dapat dijelaskan bahwa faktor utama dan penyebab menurunnya PAD disebabkan, penyesuaian penerimaan opsen PKB dan opsen BBN-KB sesuai keputusan kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, penyesuaian penerimaan PPJT tenaga listrik sesuai dengan realisasi penerimaan sampai bulan Agustus tahun 2026 dan prakiraan penerimaan sampai Desember tahun 2026.
Selanjutnya Pemda telah melakukan langkah korektif dan strategi dalam peningkatan PAD tanpa menambah beban masyarakat melalui pendataan ulang objek pajak daerah dan retribusi daerah penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan inovasi dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah secara digital.
Karena ruang fiskal terbatas, tidak semua program memiliki urgensi yang sama, dapat disampaikan bahwa dalam menentukan prioritas anggaran Pemda tetap memgutamakan pemenuhan kebutuhan wajib dan mengikat, program strategis Nasional serta pemenuhan standar pelayanan minimal.
Program yang tidak efektif harus dievaluasi, sedangkan kegiatan seremonial harus ditempatkan secara proporsional, dapat disampaikan bahwa Pemda tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memprioritaskan program kegiatan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat serta melakukan evaluasi belanja secara berkala dengan melakukan pergeseran prioritas unit kerja yang perlu dialokasikan kembali pada kegiatan produktif.
Menghasilkan infrastruktur dan fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat bukan sekedar meningkatkan serapan anggaran dapat dijelaskan peningkatan belanja modal bidang infrastruktur untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, pemulihan pelayanan dasar masyarakat, perbaikan infrastruktur publik serta penguatan ketahanan daerah terhadap resiko kebencanaan.
Pertanyaan tentang program apa pada Dinas PMDPPKB, Nagari mana yang jadi sasaran serta berapa penerima manfaat dan apa indikator keberhasilan, selain itu dimana anggaran pemberdayaan diarahkan pada penguatan kapasitas nagari, ekonomi masyarakat dan kemandirian Nagari, ekonomi masyarakat dan kemandirian Nagari bukan domain pada kegiatan administratif dan seremonial. (Kasdi Ray/Red.JM)
