Opini  

Program Bajak Gratis Kurang Diminati Petani, Prosesnya Cukup Berbelit?

Opini Oleh: Muhammad Intania, SH
Sekretaris LBH Pusako

Mungkin belum hilang dari ingatan publik Tanah Datar di Luhak Nan Tuo maupun di perantauan tentang acara seremonial launching (peluncuran) Program Unggulan Bajak Gratis yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Era Baru di hamparan sawah Kelompok Tani Sawah Limbuah, Jorong Sitakuak, Nagari Gurun, Kecamatan Sungai Tarab pada hari Rabu, 2 Februari 2022.

Mungkin juga sebagian publik Tanah Datar pernah membaca ulasan kami tentang program Bajak Gratis tersebut yang dimuat pada tanggal 6 Februari 2022 di link: https://jurnalminang.id/bajak-gratis-penutup-malu-atau-benar-benar-serius/. Nah, untuk menyegarkan ingatan netizen, silahkan klik link di atas.

Bagaimana kondisinya saat ini? Setidaknya berdasarkan data yang kami kumpulkan sampai per 16 Maret 2022 (1 ½ bulan sejak di launching).

Dilihat pada tangkapan layar website aplikasi pelayanan program bajak gratis pada Sistim Informasi Bantuan Operasional Bajak Gratis (Bombastis) per 11 Maret 2022, terbaca ada 61 orang pemohon diseluruh Tanah Datar dengan total luas lahan diverifikasi / sedang atau telah digarap seluas 22,06 HA.

Hasil diskusi yang kami peroleh dari Manajer Brigade Alsintan Kecamatan Lima Kaum yang berkantor di BPP Cubadak, Pemohon untuk Kecamatan Lima Kaum baru sebanyak 4 (empat) orang petani saja.

Ada 3 pola layanan Bajak Gratis, yaitu:

  1. Pola Pertama, Layanan Penuh Brigade Alsintan, yaitu Alsintan dan seluruh pembiayaan layanan bajak gratis ditanggung Pemkab Tanah Datar,
  2. Pola Kedua, Pemberdayaan Alsintan yang dimiliki Kelompok / Petani, yaitu Alsintan disediakan Kelompok Tani dan pembiayaan BBM serta biaya operator ditanggung oleh Pemkab TD,
  3. Pola Ketiga, Peminjaman Alsintan Brigade, yaitu alsintan dari Pemkab dan pembiayaan ditanggung Kelompok Tani.

Menurut Manajer Brigade Alsintan dan juga dikuatkan oleh PPL di Kantor BPP Cubadak, bahwa untuk tahap pertama pelaksanaan progul Bajak Gratis ini menerapkan Pola Kedua karena faktanya Alsintan milik Brigade belum tersedia untuk pelaksanaan Pola 1 dan Pola 3, hehehe bagaimana ini ?.

Baca Juga :  Belajar Batas Wilayah Dari Kearifan Lokal dan Manuskrip Minangkabau

Wan Labai pun berciloteh: Indak salah do rakyaik badarai pesimis jo program iko karano nampaknyo rancak di labuah sajo.

Hal ini dikuatkan dari beberapa komunikasi kami dengan beberapa petani bahwa konsepnya saja yang bagus, tapi penerapannya bermasalah dan ribet. Kesimpulan umum para petani merasa repot (direpotkan) dengan urusan administrasi karena harus mengisi Formulir, sementara formulirnya belum tersedia di lapangan (setidaknya belum dititipkan ke Pengurus Kelompok Tani). Kan repot seorang petani (misalnya berdomisili di Piliang atau di Silabuak, atau di Labuah) harus datang ke BPP Cubadak untuk ambil dan isi Form, kemudian mereka pulang dan menunggu verifikasi serta proses cek kelapangan oleh Manajer Brigade Alsintan.

Kok petani pemohon manja amat sih? Engga la, coba deh lakukan simulasi prosedurnya dulu, kebayang engga ribetnya? Bayang kan juga jika petani pemohon ternyata permohonannya ditolak karena terfilter oleh syarat syarat yang ditetapkan, hehehe.

“Sudah lah ongkos wak habih pai ka Kantua BPP, hasilnyo alun pasti lai. Apo lai jiko manangguang malu karano permohonan awak ditolak. Antah ka ba a cimeeh urang lapau beko ” celoteh Wan Labai lagi.

Jika bisa sistimnya bisa disederhanakan, kenapa harus dipersulit ? Serius engga nih ngejalanin Program Bajak Gratis Untuk Petani Tertentu ini? Sistim dan program ini yang membuat tidak diminati oleh masyarakat petani tertentu tersebut.

Setidaknya hasil pengumpulan data sederhana oleh kami ini sudah mewakili gambaran umum kondisi program unggulan Bajak Gratis di Kabupaten Tanah Datar ini.

Nah, sekarang kita masuk pada tahapan analisa dan kesimpulan sbb:

  1. Pemkab TD menargetkan layanan Bajak Gratis untuk lahan seluas 4.200 HA. Data per 11 Maret 2022 baru terolah untuk lahan seluas 22,06 HA untuk musim tanam Maret – April 2022. Artinya baru mencover sebanyak 0,56 % luar lahan target. Hehehe kurang dari 1 % luasan lahan nih.
  2. Tinggal 2 (dua) kali musim tanam lagi di tahun 2022 ini. Apa Pemkab TD sanggup mencapai target 4.200 HA ? Oke lah, kita masih bisa beralasan, itu kan total luas lahan, sementara petani yang memenuhi kriteria belum tentu memiliki total luas lahan sebanyak itu. Amboooi… tasarah di apak se la, hehehe.
  3. Aplikasi digital Sistim Informasi Bombastis itu pada prinsipnya bagus, namun dirasa belum tepat untuk melibatkan petani (kategori tertentu) karena kebanyakan “petani kategori tertentu” tersebut belum tentu punya HP Android dan paham untuk mengoperasikan aplikasi tersebut. Aplikasi Bombastis ini hanya efektif dan bermanfaat buat Manajer Brigade Alsintan dan penguna aplikasi yang paham saja.
  4. Masih ada waktu bagi Pemkab TD untuk menyempurnakan pelaksanaan program Bajak Gratis ini seperti meningkatkan sosialisasi, menyempurnakan data faktual di lapangan, melengkapi Alsintan seiring cairnya anggaran, mengevaluasi kelemahan dan memperbaiki sistim, melibatkan segala potensi SDM yang ada baik perangkat pemerintahan Nagari, KAN, pengurus Keltan, Gapoktan, tokoh masyarakat dll.
Baca Juga :  Hukuman Apa yang Cocok Bagi Pecandu Judi Online?

Secara umum kami menilai bahwa berat bagi Pemerintahan Era Baru untuk mencapai target pelaksanaan Program Bajak Gratis ini. Terlepas dulunya saat kampanye diusulkan tergesa-gesa atau tidak tanpa dikaji secara mendalam sisi kebutuhan masyarakat petani, analisa data, komparasi, dll
Kenyataan dilapangan yang kami temukan, petani membutuhkan JAMINAN KETERSEDIAAN PUPUK SUBSIDI dan HARGA PUPUK YANG TERJANGKAU serta JAMINAN HARGA JUAL HASIL PERTANIAN sehingga hasil jual produk pertanian bisa lebih besar di banding ongkos produksi.

Bukan tidak mungkin Program Bajak Gratis ini ditinjau ulang dan diganti ke Program Petani Unggul (misalnya) dimana Pemerintah Era Baru berperan aktif dari hulu ke hilir di bidang pertanian untuk menjamin ketersediaan pupuk, edukasi dan penerapan teknologi pertanian, melindungi harga jual dan menyerap serta menyalurkan produksi pertanian.

Saat ini tentu Pemerintah Era Baru belum bisa melaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta kepada Ketua Partai akan keberhasilan program unggulannya karena sampai saat ini hanya sebatas launching-launching saja. Belum ada indikator keberhasilan yang bisa disajikan kepada publik.

Seandainya Pemerintah Era Baru professional mengambil sikap dari evaluasi yang ada dianalisa secara objektif, maka dapat dipastikan akan dapat melaju menghadapi Pilkada 2024 dengan mulus, namun sebaliknya jika tidak dapat memenuhi target dan tidak bisa membuat terobosan cemerlang dan bersikap tegas serta professional, maka segera siapkan bendera putih untuk dikibarkan pada tahun 2024 nanti.

Print Friendly, PDF & Email