Tanah Datar, jurnalminang.com. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) partai PPP Sumatera Barat akhirnya menjatuhkan pilihan dukungan politik kepada Betty Shadiq Pasadigoe dan Edytiawarman untuk menjadi balon Bupati Tanah Datar pada pilkada th 2020 ini. Hal ini disampaikan oleh Amora Lubis sebagai sekretaris PPP pada acara Koordinasi dan persiapan pilkada oleh PPP di hotel Kyriad Bumi Minang Padang kemaren Rabu 1 Juli 2020.
Tidak hanya Betty Sadiq dan Edytiawarman, beberapa dukungan untuk kabupaten/kota lain juga disampaikan spt Erick Haryona untuk Pasaman Barat, Hariadi untuk Agam, Novi Chandra untuk Solok dan beberapa daerah lainnya. Sedang untuk dukungan pasangan gubernur PPP tetap mengusung Mahyeldi (PKS) dan Audy Joynaldi sebagai balon wagub.
Menurut beberapa pengamat politik di Tanah Datar bahwa apa yang diprediksi oleh banyak pihak terbukti. Dari awal Betty dan Edytiawarman sudah diprediksi akan direkomendasi oleh PPP untuk Balonbup Tanah Datar mengingat popularitas Betty semakin tinggi karena satu satunya kaum perempuan yang mau berlaga di Pilkada Tanah Datar. Namun PPP dengan perolehan empat kursi harus berkoalisi dengan partai lain untuk mencukupi tujuh kursi agar bisa mengusung calonbup. “Melihat dari passion dan komunikasi politik selama ini, kemungkinan PPP akan berkoalisi dengan PAN” komentar Nopi Budiman, M,Si Direktur Pusat Kajian Politik Studia Politika.
Edytiawarman adalah sosok birokrat dan mantan guru yang sudah sangat berpengalaman. Kini masih menjabat sebagai sekretaris KPU kota Padang Panjang. Edytiawarman adalah representasi calon dari Batipuh dan X Koto, termasuk representasi Aparatur Sipil Negara (ASN). “Disamping seorang birokrat beliau juga seorang pemangku adat yang rendah hati dan dikenal luas oleh berbagai lapisan masyarakat” ucap Dedi sebagai tokoh masyarakat X Koto.
“Untuk memimpin Tanah Datar ke depan butuh politisi dan birokrat yang berpengalaman sehingga daerah ini cepat bertransformasi mengejar ketertinggalan selama ini” tambah Nopi Budiman. Tanah Datar sering defisit. Kita banyak bergantung kepada dana pusat karena PAD rendah. Pembangunan masih banyak ketimpangan disana sini. Pertumbuhan ekonomi sangat rendah karena tidak ada inovasi.
Tetapi proses politik ditentukan oleh masyarakat Tanah Datar sendiri karena merekalah yang memilih. Dukungan dari DPW PPP ini tentu disampaikan ke DPP terlebih dahulu untuk mendapatkan surat persetujuan. Andai saja ada “pasal pasal” koalisi yang tidak bisa disepakati oleh partai pengusung tentu koalisi tidak bisa diwujudkan. Itulah politik yang selalu penuh dinamika sampai last menit. (Red/Jam).
