Sungayang, Jurnal Minang.com. Nagari Sungai Patai termasuk daerah blank spot atau daerah tidak memiliki sinyal karena tidak memiliki menara telekomunikasi. Untuk itu realisasi tower untuk akses telekomunikasi dan internet jadi prioritas dalam Musyawarah Nagari (Musnag) Sungai Patai, kecamatan Sungayang, Rabu (05/07/2023).
Hal tersebut disampaikan pada kegiatan Musyawarah Nagari yang dihadiri oleh Anggota Tim Musyawarah Nagari kabupaten Tanah Datar, Forkopimca kecamatan Sungayang, Camat, walinagari Sungai Patai Irfan Zainora, Ketua BPRN, Ketua KAN, lembaga unsur niniak mamak, alim ulama dan cadiak pandai, tokoh masyarakat dan peserta musyawarah.
Wali nagari Sungai Patai Irfan Zainora menyampaikan prioritas yang dibutuhkan di daerahnya tersebut adalah menara telekomunikasi atau tower karena di daerah tersebut tidak ada akses internet.
“Harapan kami atas nama masyarakat agar disegerakan pembangunan menara telekomunikasi atau tower seperti yang sudah diagendakan, karena daerah ini tidak memiliki akses internet dan itu salah satu kesulitan bagi masyarakat khususnya pelajar menggunakan internet atau untuk kegiatan komunikasi penting lainnya,” ujarnya.
Lebih lanjut Irfan Zainora atau lebih dikenal dengan sebutan Mak Itam ini berharap tim Musnag kabupaten bisa menyampaikan harapan tersebut kepada pemerintah kabupaten Tanah Datar untuk bisa segera bisa direalisasikan.
Sementara itu dalam amanatnya Bupati Tanah Datar yang disampaikan Sekretaris Camat (Sekcam) Sungayang Busnika Hamidi, ST, MT mengatakan Kegiatan Musyawarah Nagari digelar dalam rangka penyusunan perencanaan Nagari yaitu penyusunan RKP 2024 dan Du RKP Tahun 2025.
“Tanah Datar penyusunan RPJM dan RKP Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Tanah Datar nomor 23 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyusunan Rencana Pemerintah jangka menengah (RPJM) dan Rencana Kerja pemerintah (RKP) Nagari, ” ujarnya.
Lebih lanjut Sekcam menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten Tanah Datar telah merumuskan pembangunan tahun 2024 yakni “Peningkatan Perekonomian daerah dan kualitas pelayanan publik melalui program unggulan (progul) daerah.
“Musyawarah Nagari merupakan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), pemerintah Nagari dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPRN untuk menyepakati hal yang strategis, hasil musyawarah akan menjadi pedoman bagi pemerintah Nagari dalam menyusun rancangan RKP Nagari dan daftar usulan RKP Nagari, dan Musnag yang dilaksanakan hari ini membahas antara lain mencermati ulang dokumen RPJM Nagari, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari dan pembentukan tim verifikasi, ” kata Busnika Hamidi. (Kasdi Ray/Red.Hm)
