Opini Oleh: M. Intania, S.H. (Advokat/Praktisi Hukum)
Selamat datang bulan Agustus 2025, bulan optimis menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI ke 80 yang bertemakan “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Akankah optimisme yang sama berlaku terhadap keberlangsungan Program Unggulan (Progul) Bajak Gratis yang dicanangkan pemerintah kabupaten Tanah Datar?
Dari Jawaban Permohonan Informasi yang diberikan oleh Dinas Kominfo Tanah Datar dengan Nomor: 500.12.18.1/342/Kominfo-2025 tertanggal 18 Juli 2025 dan dibandingkan dengan informasi Progul Bajak Gratis di situs https://bajak-gratis.tanahdatar.go.id per tanggal 03 Agustus 2025, maka dapat penulis sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Pagu Anggaran TA 2023 dan 2024 adalah Rp. 3.440.000.000.- (3,440 milyar rupiah). Untuk TA 2025 ditetapkan hanya Rp. 2.108.800.000.- (2,108 milyar rupiah). Artinya TURUN sekitar 38,70 % dari anggaran tahun sebelumnya.
- Penurunan anggaran tersebut turut dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten yang akhirnya berdampak signifikan juga kepada para petani dan para operator Progul Bajak Gratis.
- Dari target 4.300 HA pada tahun 2024, karena efisiensi anggaran di tahun 2025 maka target capaiannya diturunkan menjadi 2.636 HA saja, atau menjadi 61,30% dibanding target TA 2024. Dengan demikian maka jumlah petani penerima manfaat progul ini akan turut terpangkas.
- Capaian program bajak gratis sampai per 3 Agustus 2025 baru diangka 7,03%. Sebuah capaian yang mengecewakan mengingat sudah 2 musim tanam berlalu capaiannya jauh dari angka ideal 50%.
Terdapat 3 pola pelayanan progul Bajak Gratis, yaitu:
- Pola 1 dinamai BRIGADE ALSINTAN, yaitu alsintan dan seluruh pembiayaan dari layanan bajak gratis ditanggung oleh pemerintah daerah yang berasal dari dana APBD.
- Pola 2 dinamai PEMBERDAYAAN ALSINTAN KELOMPOK TANI, yaitu alsintan disediakan oleh kelompok tani dan seluruh pembiayaan dari layanan bajak gratis ditanggung oleh pemerintah daerah.
- Pola 3 dinamai PEMINJAMAN ALSINTAN BRIGADE, yaitu alsintan disediakan oleh pemerintah daerah dan seluruh pembiayaan dari layanan bajak gratis ditanggung oleh kelompok tani.
Mereview capaian progul Bajak Gratis untuk tahun 2024, dapat disampaikan sebagai berikut:
- Capaian pengunaan Pola 1 (Brigade Alsintan) sebanyak 793 dengan luas lahan diolah sebanyak 382,55 HA (9%), dan penggunaan Pola 2 (Pemberdayaan Alsintan Kelompok Tani) sebanyak 8.545 dengan luas lahan diolah sebanyak 3.917,45 HA (89%), serta penggunaan Pola 3 (Peminjaman Alsintan Brigade) tidak disebutkan jumlahnya dengan luas lahan diolah sebanyak 101,75 HA (2%) saja.
- Tidak disebutkan berapa permohonan yang masuk dan berapa permohonan yang diproses serta total permohonan yang ditolak, sehingga tidak dapat diketahui minat petani atas progul ini serta juga tidak dapat diketahui alasan penolakan atas progul tersebut untuk perbaikan ke depannya.
Dari review diatas, maka diketahui bahwa penggunaan Pola 1 BRIGADE ALSINTAN (Alsintan dan seluruh pembiayaan dari layanan bajak gratis ditanggung oleh pemerintah daerah yang berasal dari dana APBD) hanya berkontribusi 9% saja. Lantas untuk apa membeli mobil pick up Brigade Alsintan sekian banyak dan untuk apa membeli alsintan sekian banyak?
Sementara penggunaan Pola 2 PEMBERDAYAAN ALSINTAN KELOMPOK TANI (ALSINTAN DISEDIAKAN OLEH KELOMPOK TANI dan seluruh pembiayaan dari layanan bajak gratis ditanggung oleh pemerintah daerah) malah menyumbangkan 89% pada capaian progul Bajak Gratis ini. Lantas untuk apa gembar gembor layanan bajak gratis jika faktanya malah alsintan milik kelompok tani yang diberdayakan? Maka tidak heran petani jadi malas meminjam alsintan ke provider Bajak Gratis (Pola 3) yang terbukti hanya memberi kontribusi sebanyak 2% saja! Mungkin, prinsipnya Asa lai ado sajo sebagai pelengkap semata!
Maka tidak salah ada pandangan dari petani cerdas yang memberikan pendapatnya pada saat acara Reses Perorangan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, H. Zuldafri Darma, S.H. pada tanggal 29 Juli 2025 lalu di Talago, kecamatan Lima Kaum, yang mengatakan bahwa progul Bajak Gratis tersebut tidak efektif dan tidak bermanfaat sama sekali kepada para petani Tanah Datar.
Pernyataan petani cerdas tersebut harusnya disikapi dengan positif sebagai kritikan yng konstruktif untuk bahan evaluasi dan perbaikan. Hal tersebut wajar disampaikan karena sarana untuk menyampaikan pendapat bagi pengurs kelompok tani tidak cukup diakomodir, salah satunya karena pelaksanaan Monitoring & Evaluation (Monev) sudah tidak melibatkan elemen pengurus kelompok tani (setidaknya pengurus kelompok tani yang kritis tidak lagi diajak serta).
Dengan demikian percuma saja dilakukan Monev untuk bahan masukan bagi Dinas Pertanian, bagi Pemkab Tanah Datar dan bagi anggota DPRD Tanah Datar.
Padahal jika berkaca kepada data progul Bajak Gratis TA 2024 yang telah memakan dana APBD sebanyak 3,440 miliar rupiah tersebut, seharusnya jadi bahan strategis bagi para stakeholder yang mau berpikir rasional agar merubah konsep Bajak Gratis dengan membelanjakan anggaran APBD dengan cara memberikan bantuan Alsintan yang tepat guna dan tepat sasaran sesuai kebutuhan di lapangan kepada seluruh kelompok tani yang terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar.
Jika berpikir rasional tanpa kepentingan politis dan tanpa ada kepentingan pribadi / kepentingan kelompok tertentu untuk mendapatkan komisi proyek misalnya, anggaran progul Bajak Gratis TA 2025 sebanyak 2,108 milyar rupiah tersebut adalah lebih dari cukup untuk dibelanjakan pada pembelian Alsintan seperti Mesin Bajak Sawah Traktor Tangan, Mesin Cultivator, Pompa Air, dll.
“Mengapa tidak mikir kesana ya para stakeholder terkait? Jangan jangan faktor politis lebih mendominasi daripada faktor kebutuhan petani? Jangan jangan petani dijadikan objek politik terselubung? Jangan jangan Bajak Gratis dijadikan alat kampanye gratis pada waktu Pilkada tahun 2024 lalu? Wallahu’alam” gumam Wan Labai mencerna dinamika perjalanan progul Bajak Gratis tersebut seraya menghisap kretek merahnya.
Lihat fakta capaian progul Bajak Gratis TA 2025 sampai tanggal 03 Agustus 2025 (atau sudah 7 bulan berjalan), hanya membukukan persentase capaian 7.03% saja! Padahal sudah 2 musim tanam padi berlalu. Hal ini makin membuktikan bahwa progul Bajak Gratis semakin tidak diminati / tidak dibutuhkan petani! (kecuali ada rekayasa untuk merubah data seperti sistem website bajak gratis tiba tiba down dan kemudian muncul dengan data baru dengan alasan belum diinput oleh para Manajer Bajak Gratis / Tenaga Administrasi, hehehe).
Sekarang mari kita lihat dan baca Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Barat atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada LHP BPK RI Tahun 2024 Kabupaten Tanah Datar di halaman 61 dan 62 atas Dinas Pertanian Kab. Tanah Datar.
Diketahui bahwa Bandahara Pengeluaran Pembantu Bidang Penyuluh Pertanian (BPP) telah melakukan beberapa transaksi penarikan tunai dalam jumlah yang besar selama tahun 2024. Uang tunai tersebut digunakan untuk pembayaran upah bajak dan pendistribusiannya dilakukan oleh manajer program bajak gratis.
Dalam praktiknya, BPP melakukan penarikan tunai menggunakan cek dan kemudian melakukan penyetoran tunai ke rekening manajer program atau menyerahkan uang secara tunai kepada manajer program.
Selama tahun 2024, BPP telah melakukan 17 kali penarikan tunai dengan total sebesar Rp. 3.440.000.000.- (3,440 miliar rupiah) dana sebesar Rp. 1.753.696.000.- (1,753 miliar rupiah) diserahkan kepada manajer program melalui setor tunai ke rekening manajer program sedangkan sebesar Rp. 1.686.304.000.- (1,686 miliar rupiah) diserahkan langsung secara tunai kepada manajer program. Berdasarkan hasil pengujian atas bukti setor dan bukti penyerahan uang tunai ke manajer program diketahui bahwa penyerahan uang ke amanjer program, baik melalui penyetoran tunai ke rekening maupun penyerahan uang tunai, dilakukan ditanggal yang sama dengan tanggal transaksi penarikan tunai oleh BPP.
Selanjutnya, berdasarkan pengujian secara uji petik terhadap penyerahan upah kepada kelomppok tani oleh manajer program pada Kecamatan Sungayang, Kecamatan Lintau Buo Utara dan Kecamatan Padang Ganting diketahui bahwa manajer program menyimpan uang tunai di rumah ybs dalam rentang waktu 4 s.d 22 hari hingga penyerahan uang kepada kelompok tani.
Maka tidak salah jika diingatkan adanya potensi (peluang) penyalahgunaan keuangan daerah pada program Bajak Gratis ini. Oleh karena itu, maka peran Monev yang objektif dan transparan serta melihatkan setiap komponen terkait seperti pengurus kelompok tani, manajer program / tenaga administrasi, PPL, Kepala BPP, Kadis Pertanian dan unsur terkait lainnya perlu disinergikan akan dapat meminimalis potensi penyalahgunaan keuangan dan sekalian keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar baku yang ditetapkan.
Jadi mau dibawa kemana progul Bajak Gratis TA 2025 ini bilamana capaiannya sampai awal Agustus 2025 baru mencatat kurang dari 10%? Mau dibawa kemana jika menjadi temuan oleh BPK RI Perwakilan Sumbar pada TA 2024? Sementara TA 2025 tinggal 5 bulan ke akhir tahun 2025. Atau hanya sekedar “palapeh tanyo” publik saja?
Akankah temuan BPK TA 2024 di Dinas Pertanian akan menjadi atensi Aparat Penegak Hukum (APH) terkait nantinya sebagaimana adanya temuan indikasi penyalahgunaan pengelolaan keuangan pada BUMD Tuah Sepakat yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar? Wallahu’alam!
=== selesai ===
