Kontroversi PAW Syafaruddin Dt.Marajo: Antara Kepentingan Partai, Kemanusiaan dan Maladministrasi?

Opini Oleh: Muhammad Intania, SH
(Advokat & Pengamat Sosial Politik)

Bagi seorang pimpinan yang baik, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana adalah sebuah hal yang sulit dan penuh kehati hatian. Namun bagi pimpinan partai politik, keputusan apa saja bisa dibuat. Terkadang pimpinan parpol mengabaikan urusan keadilan, mengabaikan urusan kemanusiaan, apalagi hanya persoalan administrasi. Dalam politik, yang penting adalah kompromi.

Akhirnya proses pelantikan Ir. Syamsul Bahri Oesoer sebagai Anggota DPRD Tanah Datar Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Fraksi Golkar Dapil TD 1 tetap dilaksanakan pada hari Selasa, 30 Januari 2024 di Gedung DPRD Tanah Datar menggantikan Syafaruddin Dt. Marajo, walau ada keberatan sebelumnya dari pihak Syafaruddin Dt. Marajo karena diduga kuat ada rekayasa dan kejanggalan administrasi mengenai proses pengajuan PAW tersebut.

Dari kegiatan dengar pendapat (hearing) Kuasa Hukum dari Syafaruddin Dt. Marajo dan 3 perwakilan masyarakat dari Kecamatan Padang Ganting dengan Pimpinan DPRD Tanah Datar yang diadakan pada hari Senin, 29 Januari 2024 (sehari sebelum proses pelantikan), Kuasa Hukum dan perwakilan sudah menyampaikan keberatan atas rencana pelantikan tersebut karena diduga kuat proses pengurusannya cacat formal. Dan disepakati bahwa masalah proses PAW tersebut adalah MASALAH INTERNAL PARTAI Golkar dengan kadernya, bukan dengan lembaga DPRD.

Pihak Pimpinan DPRD Tanah Datar dapat melaksanakan pelantikan karena menurut mereka syarat syarat untuk pelantikan sudah terpenuhi. Juga diakui Pimpinan DPRD bahwa dari sisi kelembagaan di DPRD Tanah Datar, tidak ada masalah dengan Syafaruddin Dt. Marajo, tidak ada sanksi dari lembaga DPRD kepada Syafaruddin Dt. Marajo selama ini.

Jadi, pelantikan PAW ini atas permintaan pengurus Partai Golkar yang mengatasnamakan sudah menjalankan peraturan dan mekanisme yang ada? Hehehe wallahualam.

Berikut penulis sampaikan kejanggalan kejanggalan yang menjadi kontroversi atas pelantikan PAW tersebut sebagai berikut:

  1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023, DPD Partai Golkar Kab. Tanah Datar telah mengeluarkan surat No. 29/DPD-PGK/VII/TD-2023 perihal Penyampaian Pengusulan PAW Anggota FPG Kab. Tanah Datar kepada Ketua DPD Partai Golkar Prov. Sumbar. Catatan: bahwa patut diduga ada kesalahan prosedur dimana pengusulan PAW di tujukan ke DPP dan harus sepersetujuan DPP, bukan ke DPD Provinsi.
  2. Bahwa pada tanggal 15 September 2023, DPD Partai Golkar Prov. Sumbar telah mengeluarkan surat No. 144/DPD-SUMBAR/GOLKAR/IX/2023 perihal Persetujuan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ir. Syamsul Bahri Oesoer menggantikan Sdr. Syafaruddin Dt. Marajo. Catatan: bahwa patut diduga ada kesalahan prosedur dimana DPD Provinsi tidak berhak menyetujui PAW, melainkan hanya sebatas merekomendasikan ke DPP untuk disetujui oleh DPP.
  3. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2023, DPD Partai Golkar Prov. Sumbar telah mengeluarkan surat No. 177/DPD-SUMBAR/GOLKAR/X/2023 tentang Permohonan Rekomendasi PAW Anggota FPG DPRD Kab. Tanah Datar.
  4. Bahwa pada tanggal 22 November 2023, DPP Partai Golkar telah mengeluarkan surat No. Skep-621/DPP/GOLKAR/XI/2023 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Golkar atas nama Syafaruddin Dt. Marajo.
  5. Bahwa pada tanggal 30 November 2023, DPP Partai Golkar telah mengeluarkan surat No. B-1096/GOLKAR/XI/2023 perihal Persetujuan pergantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar.
  6. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2024, pihak Syafaruddin Dt. Marajo telah mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Barat perihal Permohonan Keberatan Atas Pemberhentian Saya Sebagai Anggota DPRD Kab. Tanah Datar.
  7. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024, Gubernur Sumbar telah mengeluarkan SK No. 171 – 38 – 2024 tentang Peresmian Pemberhentian PAW Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar.
Baca Juga :  Yuni Darlis, S.Sos, Caleg DPRD Tanah Datar Partai Nasdem Dapil I Paling Potensial

Jika netizen Luhak Nan Tuo baik di kampung halaman maupun di perantauan, khususnya bagi simpatisan dan konstituen Syafaruddin Dt. Marajo di Kecamatan Padang Ganting cukup cermat membaca kronologis diatas, maka sudah bisa dibaca ada dugaan kesalahan prosedur yang cukup mendasar sebagai berikut:

  1. Dasar dasar pengajuan PAW seseorang kurang jelas / tidak diungkapkan. Jika misalnya dikatakan berdasarkan hasil keputusan Rapat Pleno Internal Partai Golkar Kab. Tanah Datar, maka HARUS DISERTAKAN notulen rapat dan siapa siapa saja yang hadir dan tanggal dilaksanakan Rapat Pleno tersebut.
  2. Syafaruddin Dt. Marajo adalah salah seorang Pengurus DPD Partai Golkar Kab. Tanah Datar dan selama ini diakui tidak pernah dilibatkan / tidak diundang dalam Rapat Pleno. Pertanyaannya, Rapat Pleno memang pernah diadakan atau tidak diadakan sama sekali?
  3. Pantaskah sekelas pengurus partai yang sudah senior di DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar meminta usulan persetujuan PAW kepada DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar dan dianggap semakin blunder karena dijawab pula oleh DPD Partai Golkar Prov. Sumbar dengan persetujuan dan agar diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pandangan penulis, sebaiknya DPD Partai Golkar Kab. Tanah Datar meminta REKOMENDASI kepada DPD Partai Golkar Prov. Sumbar, dan setelah rekomendasi diperoleh baru mengajukan Permohonan PAW ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Bahwa bahasa halusnya Syafaruddin Dt. Marajo telah diberhentikan dari keanggotaan Partai Golkar oleh DPP Partai Golkar sejak tanggal 22 November 2023.

Bahasa lainnya bahwa Syafaruddin Dt. Marajo telah DIPECAT dari keanggotaan Partai Golkar sejak tanggal 22 November 2023. Sudah jatuh ditimpa tangga. Sudah dipecat, surat pemecatannya tidak pernah diterima Syafaruddin Dt. Marajo, padahal yang bersangkutan adalah pengurus DPD Partai Golkar Tanah Datar itu sendiri. Ada apa ini dengan sistim korespondensi di internal pengurus Partai Golkar Tanah Datar?

Baca Juga :  Noviandri Alias An Japang Caleg Partai Nasdem Nomor 5 Dapil Tanah Datar I Didukung Penuh Masyarakat

Syarat syarat pemecatan itu harus jelas. Biasanya pemecatan terpaksa harus dilakukan jika anggota melakukan kesalahan berat. Dan tidak serta merta dipecat begitu saja, harus ada prosedur yang dilalui seperti “diadili” dulu di Dewan Kehormatan Partai, dimintai klarifikasi dari yang bersangkutan, baru ada sidang pleno untuk memutuskan seseorang itu layak tidaknya dipecat.

Setahu penulis, hal diatas tidak lengkap dilakukan oleh Pengurus DPD Partai Golkar Kab. Tanah Datar. Apa sudah dianggap sah sudah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Syafaruddin Dt. Marajo belum pernah menerima surat resmi terkait rencana pemecatan dan PAW yang bersangkutan dari Pengurus DPD Partai Golkar Kab. Tanah Datar. Tidak pernah diberikan sanksi administrasi perihal “tuduhan kesalahan” yang dialamatkan kepada Syafaruddin Dt. Marajo.

Jika dijadikan alasan Syafaruddin Dt. Marajo tidak bisa ditemui, bukankah bisa dikirimkan setiap surat tercatat ke alamat yang bersangkutan yang menandakan bahwa sekretariat DPD Partai Golkar Kab. Tanah Datar telah melaksanakan proses administrasi yang prosedural. Jika tidak dilakukan, ada apa ini?

Jika hanya dianggap misalnya, photo dirinya terpasang di gambar caleg dari partai lain, kenapa tidak ditegur dan tidak diberi tahu bahwa yang bersangkutan telah melanggar pasal sekian AD/ART Partai Golkar? Apakah pengurus DPD Partai Golkar Tanah Datar ingin “menjebak” kadernya sendiri ?

Jika Ketua DPD Partai Golkar Kab. Tanah Datar, Anton Yondra, SE, MM menyatakan bahwa Syafaruddin Dt. Marajo diberhentikan dengan hormat karena beliau dalam keadaan sakit dan tidak bisa menjalankan tugas kedewanan, mana Surat Pemberhentian Dengan Hormatnya? Agar tidak dianggap sebagai pemecatan.

Surat Pemberhentian Dengan Hormat nya saja tidak pernah diserahkan kepada yang bersangkutan. Jangan jangan memang dipecat karena surat pemberhentian dengan hormatnya tidak ada sama sekali. Patut kita pertanyakan, proses dan “permainan” seperti apa ini di internal Partai Golkar Kab. Tanah Datar?

Hemat penulis, tidak sesederhana itu untuk memberhentikan seseorang dari anggota partai. Jika beralasan karena sakit dan tidak bisa menjalankan tugas tugas kedewanan, maka harus disertai dengan data dan fakta tertulis seperti tidak hadir berapa kali dalam Rapat Paripurna atau dalam menjalankan tugas kedewanan lainnya. Sudah diberikan surat teguran resmi sebelumnya, dll. Jika sakit, harus ada Surat Keterangan Sakit dari Dokter bahwa yang bersangkutan memang sudah tidak layak untuk mengembankan tugas tugas kedewanan.

Jadi tidak bisa disimpulkan sepihak saja bahwa yang bersangkutan sakit yang menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa menjalankan tugas tugas kedewanan. Faktanya, yang bersangkutan diketahui masih ada hadir di saat Rapat Paripurna dan di saat reses serta di saat kunjungan kerja. Bisa jadi daftar kehadiran Syafaruddin Dt. Marajo masih lebih baik di banding Anggota DPRD dari Fraksi Perjuangan Golkar lainnya (Silakan dicek sendiri). Kalau mau cari alasan, carilah alasan itu yang berbasis data sehingga tidak menimbulkan kontroversi!

Baca Juga :  Muhammad Idrus: Pelopor "Pendidikan Politik Cerdas" Untuk Masyarakat Tanah Datar

Maka tidak salah simpatisan dan relawan serta keluarga besar Syafaruddin Dt. Marajo merasa yang bersangkutan telah diperlakukan tidak manusiawi dan merasa dizalimi oleh oknum internal pengurus DPD Partai Golkar Kab. Tanah Datar.

Syafaruddin Dt. Marajo walaupun sakit, tapi masih bisa bicara dan berpikir normal sebagai syarat dasar yang bersangkutan menjalankan tugas tugas kedewanan. Walaupun agak kesulitan untuk naik tangga gedung DPRD yang terhormat, tapi masih tetap diusahakan oleh yang bersangkutan.

Maka patut diduga alasan alasan tanpa alasan tertulis dan tanpa keterangan dokter resmi serta tanpa melalui mekanisme internal kepartaian yang wajar adalah bentuk dari kezaliman dan merampas hak yang bersangkutan. Jika pengurus DPD Partai Golkar Kab. Tanah Datar memang MANUSIAWI, kenapa Syafaruddin Dt. Marajo tidak dibiarkan saja tetap menjadi Anggota Partai Golkar walaupun sudah di PAW? Kenapa harus “dicampakkan” sedemikian rupa? Apa karena dianggap sudah tidak berguna lagi bagi kepentingan partai?

Proses pemecatan yang diiringi dengan proses PAW terhadap Syafaruddin Dt. Marajo ini dapat dianggap kontroversial karena ditemukan dugaan kejanggalan di sisi maladministrasi, malprosedur dan dugaan kuat penyalahgunaan wewenang dan dugaan adanya konflik kepentingan serta intrik politik oknum tertentu di DPD Partai Golkar Kab. Tanah Datar.

Agaknya netizen Luhak Nan Tuo bisa semakin tercerdaskan dengan dinamika politik yang terjadi di internal partai Golkar Kab. Tanah Datar. Tentu saja netizen yang mempunyai HAK SUARA akan semakin bijak untuk memberikan hak suaranya nanti.

Diprediksi dari 1.519 suara sah yang mendukung dan memilih Syafaruddin Dt. Marajo pada pileg 2019 lalu akan kecewa dengan perlakuan dugaan “tidak prosedural dan kurang manusiawi” yang dialami oleh Syafaruddin Dt. Marajo.

Jika setidaknya 75% suara pindah ke partai lain pada pileg 2024 nanti, maka diprediksi partai Golkar akan kehilangan suara di kecamatan Padang Ganting (Dapil TD I) sekitar 1.139 suara. Mari kita saksikan nanti setelah tanggal 14 Februari 2024.

Tulisan kali ini penulis tutup dengan quote dari penulis sendiri: “Sesungguhnya politik santun dan bermartabat itu hanya sebatas retorika kosong belaka bilamana pelaku politik dikuasai syahwat homo homini lupus”. (*)

Print Friendly, PDF & Email