Opini Oleh: Muhammad Intania, SH
(Advokat & Pengamat Sosial Politik)
“Kepemimpinan dilaksanakan lebih sebagai sikap dan tindakan nyata, bukan sekedar kata”, demikian kata bijak yang penulis kutip dari sebuah kanal kepemimpinan yang ada di dunia maya.
Akankah kata bijak tersebut berlaku bagi Bupati Eka Putra dalam melaksanakan program unggulan daerah Tanah Datar selama ini?
Dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, penulis sudah meminta data tertulis kepada PPID Tanah Datar dan mendapatkan jawaban berikut data data yang diminta melalui surat dari Kepala Dinas Kominfo Tanah Datar Nomor: 500.12.18.1/277/Kominfo2024 tertanggal 14 Mei 2024.
Karena data yang disajikan cukup banyak, maka kali ini penulis bahas secara partial yaitu perihal pelaksanaan dan realisasi Progul Daerah No. 9 Tahun 2023 saja terlebih dahulu. Topik lain akan penulis bahas di lain kesempatan. Yuk simak tulisan ini sampai selesai untuk pencerahan kita bersama dan agar netizen tidak gagal paham.
Progul daerah No. 9 adalah Meningkatkan Kesejahteraan dan Kualitas ASN dan Tenaga Honorer. Bagaimana capaiannya? Silahkan netizen lihat dan pahami tabel yang penulis sajikan diatas. Ada 3 (tiga) indikator yang disajikan Pemkab Tanah Datar atas progul daerah No. 9 tersebut, yaitu:
1) Persentase Peningkatan Anggaran Tambahan Penghasilan ASN yang semula ditargetkan naik 10%, namun realisasinya malah MINUS 2,56 sehingga persentase capaiannya menjadi MINUS 25,65. Data itu menggambarkan, jangankan akan ada peningkatan tambahan penghasilan untuk ASN sebanyak 10%, malah anggaran yang ada DIPANGKAS 2,56%. Artinya, bukan terjadi peningkatan, malah penurunan. Lantas dimana keseriusan Bupati Eka Putra? Data yang menyebutkan anggaran tambahan penghasilan ASN malah MENGALAMI PENURUNAN!
Data tersebut cukup membuktikan bahwa Bupati Eka Putra sepertinya belum mampu mengelola keuangan daerah dan pengalokasiannya secara proporsional untuk kesejahteraan ASN nya sendiri. Masihkah mau terlena dengan janji janji yang tidak terukur lainnya?
“Jangankan kembali sama / setara tingkat kesejahteraannya, eh malah turun! Makanya netizen harus rasional menilai dan jangan terpesona dengan pencitraan yang sistematis. Coba pikir, anggaran tambahan penghasilan ASN malah turun. Kemana anggaran yang turun tersebut?
Mungkinkah dialihkan ke kegiatan lain? Wallahu alam bissawab.
Ingat, ada ribuan ASN yang tersebar di Tanah Datar ini, dan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan mereka pada tahun 2023 malah TURUN.
Menurut penulis itu wujud ketidakseriusan Bupati yang tidak mampu memberi atensi serius kepada kesejahteraan ASN nya. Hebatnya dimana? Ini analisa datanya:
2) Persentase Peningkatan Anggaran Jasa Non ASN (mungkin yang dimaksud adalah tenaga honorer / THL) yang ditargetkan naik 10%, realisasinya ternyata hanya 3,77% atau sekitar 1/3 saja dari target. Artinya capaian yang ditargetkan itu kurang dari 50%, atau hanya sanggup direalisasikan pada angka 37,65% saja. Sekedar ado palamak carito sajo?
Sungguh miris dan sangat mengecewakan nasib para tenaga Non ASN di Tanah Datar. Siapa peduli?
Dari data yang disajikan Dinas Kominfo Tanah Datar ini, maka penulis menyimpulkan bahwa sepertinya belum ada keseriusan Bupati dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas SDM baik ASN maupun Non ASN.
“Hanya bisa sekedar memberi angin surga saja. Hebatnya dimana? Gumam Wan Labai seraya menghisap kretek merahnya.
3) Satu satunya yang bisa dibanggakan adalah persentase capaian Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN dari target 73 dan bisa mencapai angka 79,8 sehingga capaian adalah 109, 32 %. Sementara 2 indikator lainnya sangat mengecewakan.
Kesimpulan penulis atas topik ini adalah bahwa lebih banyak yang yang patut dipertanyakan daripada yang harus dibanggakan dalam hal peningkatan kesejahteraan dan kualitas SDM.
Oleh karena itu, penulis mengajak segenap elemen masyarakat yang cerdas agar logis berpikir dan senantiasa peduli dengan kehidupan sosial politik di Tanah Datar ini. Jangan mau dipermainkan dengan kata kata lips service. Senantiasa menganalisa informasi dan memakai data, kemudian berani memberikan masukan, teguran dan saran kepada stake holders di Tanah Datar, baik itu kepada anggota DPRD, kepada pejabat eksekutif, dan lain lain untuk Tanah Datar yang lebih baik lagi.
Penulis memandang bahwa progul daerah No. 9 yang harus direalisasikan oleh Bupati Eka Putra ini ibaratnya seperti progul “rancak di labuah”. Eh, ternyata labuah nyo berlubang lubang pula. (*)
