Tanah Datar, JurnalMinang.com. Hampir bisa dipastikan kalau cabup yang akan berlaga di Pilkada Tanah Datar tiga pasang jika parpol “kelas bebas” alias belum dipinang tidak menentukan sikap. Padahal jika tiga partai tesebut bersatu (Hanura, Nasdem dan PDIP) jika digabung menjadi 8 kursi. Kalau pimpinan parpol memiliki visi untuk menyukseskan pesta demokrasi tentu jalan ini layak dilakukan.
Alasan logisnya adalah keterwakilan suara pendukung ketiga partai tersebut mau dibawa kemana? Haruskah masyarakat dipaksa memilih “sajian” tiga pasang saja? Sementara “sajian” yang lain masih ada? Menyikapi hal ini, media ini mencoba mengkonfirmasi kepada Direktur Pusat Kajian Politik “Studia Politika” Novi Budiman, M.Si. Beliau berpendapat bahwa poros baru, aliansi baru entah apa saja nama lainnya, boleh dilakukan. Sedangkan untuk skala politik nasional saja ada stambus accord dan dulu disebut Poros tengah.”
Kini tinggal niat baik dari parpol tersebut apakah mereka punya keinginan atau tidak. Untuk di tingkat kabupaten jika ingin membuat poros baru tentu butuh keberanian ketua partai masing masing dan butuh restu dari Pengurus provinsi dan pusat. Menurut Irwan Malin Basa seorang akademisi yang cukup konsen mengamati peta politik di Tanah Datar bahwa ide poros baru untuk pilkada Tanah Datar ini sangat tepat karena ribuan masyarakat yang pernah memilih partai (Hanura, Nasdem dan PDIP) ketika pileg dulu ingin ada calon dari partai ini.
“jika ini tidak dilakukan oleh ketiga partai itu maka tidak tertutup kemungkinan masyarakat akan lari dari ketiga partai tersebut pada pemilu tahun 2024 nanti” tegas Irwan Malin Basa. Sekali lagi, apakah ketua ketua partai tersebut memiliki nyali politik? Kalau persoalan calon yang akan diusung, masih banyak putra putri terbaik Tanah Datar yang berminat dan memiliki kemampuan. “Entah kalau surat dukungan dari ketiga parpol itu sudah dikantong para calon dan belum mau diekspos” tutup Irwan mengakhiri wawancara via telpon. (GN./RED.JM).
