Opini Oleh: Muhammad Intania, SH
(Aktivis Hukum & Pemerhati Sosial Politik)
Tulisan kali ini hanya tulisan ringan saja sebagai bacaan pengantar bagi para netizen sebelum berbuka puasa atau setelah sahur. Tulisan ini dibuat sebagai sarana menyampaikan buah pikiran kepada stakeholder terkait dan kepada segenap netizen yang rutin mengikuti tulisan saya di media Jurnal Minang.
Seperti kita ketahui, Richi Aprian, SH, MH resmi ditunjuk sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Tanah Datar periode 2023 – 2024 (1 tahunan) oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh pada tanggal 17 Maret 2023 lalu.
Penunjukkan tersebut akhirnya mengakhiri polemik yang berkembang di kalangan publik Tanah Datar baik di salingka Luhak Nan Tuo maupun yang di perantauan tentang kepastian pindah partai Richi Aprian yang sebelumnya adalah Bendahara di Partai Gerindra DPC Tanah Datar.
Pindah partainya Richi Aprian yang juga dikenal sebagai Wakil Bupati Tanah Datar ini sedikit banyaknya menciptakan kejutan dalam pusaran perpolitikan Tanah Datar. Peristiwa ini bisa juga dianggap sebagai proses pendewasaan berpolitik di Tanah Datar.
Berikut beberapa hal yang dapat penulis simpulkan pasca pindahnya Richi Aprian dari Partai Gerindra Tanah Datar ke Partai NasDem Tanah Datar sebagai berikut:
- Secara personal, pindah partai dari jabatan sebelumnya sebagai Bendahara dan dipercaya menjadi Ketua Partai di tempat lain adalah sebuah jenjang karir politik yang bagus. Tinggal Richi Aprian harus pandai menempatkan diri dan membuktikan kompetensi leadership and managerial skillnya untuk menjalankan mandat meraih target yang ditetapkan.
- Secara kelompok / secara organisasi, bergabungnya Richi Aprian ke Partai NasDem tentu bagaikan tambahan suplemen penyemangat bagi kredibilitas dan elektabilitas serta popularitas Partai NasDem.
- Bagi Partai Gerindra yang ditinggalkan oleh Richi Aprian, seharusnya merespon positif dan berbangga bahwa salah satu kader terbaiknya diminati oleh partai lain. Artinya, mengisyaratkan bahwa Partai Gerindra punya kader kader yang bagus sehingga diminati oleh partai lain. Dan menjadi poin positif bagi Partai Gerindra Tanah Datar untuk segera mengisi kekosongan jabatan Bendahara dengan kader yang tidak kalah bagusnya.
- Partai politik adalah sebuah organisasi. Organisasi yang bergerak dibidang politik. Menurut Teori Klasik Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga Negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Jadi proses berpolitik itu adalah lumrah dalam kehidupan warga Negara. Semua orang pada hakekat telah berpolitik dalam mencapai tujuannya. Tergantung kita mencermati saja apakah langkah berpolitik yang ditempuhnya berkategori politik santun atau langkah politik kotor.
- Pernyataan internal Partai Gerindra Tanah Datar yang mengatakan bahwa Richi Aprian telah dipecat, justru menjadi blunder bak menepuk air didulang. Pernyataan yang mengesankan adanya sentimen negatif dan seolah membuka borok mekanisme dalam partai itu sendiri.
Dimana mana organisasi parpol punya mekanisme. Mekanisme umum yang berlaku jika ada kader yang diduga melanggar Tatib Partai, pasti dipanggil secara patut terlebih dahulu untuk dimintai klarifikasi. Diberi Surat Teguran jika mangkir, jika dugaan kasusnya berat, maka dapat disidang untuk diberi Rekomendasi Surat Pemecatan kepada Ketua Umum. Adakah hal itu telah dilakukan sebelum pernyataan pecat disampaikan ?
Pemecatan harus melalui proses dan prosedur yang ditetapkan partai masing masing. Jika kader partai diangkat melalui mandat dari Ketua Umum, maka Surat Pemecatan harusnya keluar dari Ketua Umum Partai juga. Ketua DPC tingkat Kabupaten dan Ketua DPD tingkat Provinsi tidak diberi kewenangan untuk memecat kader partai yang diangkat dari mandat Ketua Umum.
- Sekretaris Partai Gerindra Tanah Datar harusnya menunjukkan kepada publik salinan Surat Pemecatan agar sesuai dengan apa yang dikatakan untuk memperkuat pernyataan sendiri.
Jadi publik akan tahu bahwa benar telah dipecat, tahu dasar pemecatan, tanggal pemecatan, siapa yang tanda tangan surat pemecatan. Jika tidak ditunjukkan, maka jadi pertanyaan baru mengenai motif dan kompetensi seorang Sekretaris.
Menyebarkan berita tanpa dukungan dokumen / data dapat dikategorikan sebagai menyebarkan berita hoax.
- Pernyataan bahwa seolah olah exs Bendahara tidak tahu berterima kasih meninggalkan partai yang telah membesarkannya juga dipandang menjadi blunder. Sebuah pernyataan yang tidak patut untuk disampaikan, dan menjadi catatan publik mengenai karakter diri orang yang menyampaikan pernyataan tersebut, karena dapat merugikan popularitas partai itu sendiri. Semua orang selama mengabdi pasti berjasa sesuai kompetensinya masing masing. Tidak patut kita menyesali kepergian seseorang. Setelah seseorang keluar, maka selesai sudah pengabdiannya. Tidak perlu dibicarakan lagi.
Keluar masuk sebuah organisasi, termasuk organisasi parpol itu adalah hal yang lumrah. Menjadi aneh saja jika ada seseorang pernah keluar partai, kemudian menjelek jelekan pengurus partainya selama berada diluar, lantas bisa diterima lagi masuk partai tersebut atas kebesaran jiwa pengurus partainya.
- Penulis melihat dalam beberapa kesempatan pertemuan, baik Richi Aprian maupun Rony Mulyadi Dt. Bungsu, SE selaku Ketua Partai Gerindra Tanah Datar yang juga Ketua DPRD Tanah Datar tetap menunjukan sikap hangat dan harmonis kepada publik. Sebuah sikap profesional yang patut kita acungkan jempol karena telah menunjukkan kedewasaan berpolitik kepada publik. Sebuah sikap politik santun yang seharusnya menjadi pedoman dan model baik bagi para pemimpin partai lainnya serta antar pengurus partai lainnya.
Penulis juga mengamati dengan kepindahan Richi Aprian ini ke Partai NasDem, cukup banyak reaksi yang muncul dikalangan publik yang dapat diartikan sebagai fenomena politik di Tanah Datar seperti: Timbulnya sentimen positif dan negatif karena anggapan periode Era Baru telah berakhir. Berakhirnya pasangan politik Eka – Richi.
Bagi yang bijak dan bersentimen positif, sebenarnya pasangan Eka-Richi tidak bubar. Mereka berdua masih legitimate sampai Pilkada berikutnya. Dan mereka harus menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sampai Pilkada berikutnya ditahun 2024.
Bagi yang bersentimen negatif, menganggap sudah pecah kongsi pasangan Eka – Richi. Secara de yure masih sah, namun secara de facto sudah kelihatan pecahnya (tidak harmonis) hubungan mereka berdua. Dan biarkan saja mereka jalan sendiri sendiri.
Pandangan seperti ini tentu tidak elok buat pemerintahan Era Baru, dan juga tidak elok bagi masyarakat Tanah Datar. Dikhawatirkan kondisi seperti ini dapat dimanfaatkan oleh rival partai politik lainnya.Perubahan sikap pendukung Era Baru yang semula mendukung melalui jargon “Era Baru 2 Periode”, kemudian berubah menjadi “Eka Dua Periode” lengkap dengan simbol jarinya.
Mulai ditemukan sosialisasi jargon Eka Dua Periode mengunakan media baju kaos. Walau belum dilakukan secara masif, namun tindakan ini sudah menunjukkan adanya reaksi atas berakhirnya kongsi Era Baru.
Ditemukan upaya mendiskreditkan tokoh tertentu menggunakan orang orang yang vokal. Namun perlu dicermati agar “tidak memakai tangan orang lain” yang tidak terkontrol karena justru akan merugikan si pemberi orderan nantinya. Menjadi blunder bagi oknum dan partai nya.
2. Di tingkat elit politik Tanah Datar, juga ditemukan fenomena untuk mendekatkan diri dan menakar posisi tawar untuk menjadi mitra Calon Wakil Bupati (Wacabup) dari koalisasi partai yang akan ditawarkan.
Dilihat dari skala politik nasional yang akan turut menentukan arah politik daerah, maka saat ini dapat diprediksi 3 (tiga) kekuatan partai yang akan mencalonkan kadernya jadi Cabup 2024, yaitu Partai Demokrat yang akan mengusung incumbent, Partai NasDem yang akan mengusung Ketua Partai, dan Partai Gerindra sebagai pemegang kursi DPRD terbanyak yang akan turut memegang peran krusial menentukan Cabup dan atau Cawabupnya.
Di tingkat kabupaten, Partai PKS yang sejalan koalisinya dengan Demokrat dan NasDem akan turut memainkan peran apakah akan berkoalisi dengan Demokrat atau berkoalisi dengan NasDem.
Yang agak sulit adalah koalisi kembali antara Demokrat dengan Gerindra karena arah kebijakan partai di pusatnya sudah berbeda. Namun dalam politik, tidak ada yang tidak mungkin selama ada kompromi politik antar para pihak untuk mencapai tujuan politik.
