Tanah Datar, Jurnalminang.Com. News&Web TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar memberikan 33 rekomendasi penting tentang penyampaian LKPj Bupati Tanah Datar tahun 2020, dalam rapat paripurna pada Jum’at (30/04/21) di Pagaruyung.
Diantara ke 33 poin rekomendasi tersebut, salah satu yang teramat penting adalah persoalan tapal batas. Untuk itu DPRD meminta pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian masalah tapal batas, baik di nagari, kecamatan maupun di kabupaten.
Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Saidani dalam penyampaian poin-poin penting itu, berharap ada peningkatan OPD dalam memanfaatkan sistem digitalisasi untuk mempermudah pelayanan.
“Dan tingkatkan pengawasan secara kontiniu pada OPD yang menghasilkan PAD seperti Pariwisata, Perhubungan, dan Koperindag” ucap Saidani.
Selanjutnya, sampai Saidani, badan legislatif juga merekomendasikan tentang peningkatan pengawasan bersama dalam menyikapi maraknya narkoba dan penyakit sosial masyarakat di wilayah Tanah Datar.
Ia juga meminta untuk melakukan pendataan kembali pelaku UMKM di Tanah Datar, agar dapat mempermudah dalam menentukan legalitas UMKM tersebut.
“Pemkab juga harus serius memberikan penanganan tentang masalah pupuk bersubsidi,” sebutnya.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt Bungsu, didampingi oleh Wakil Ketua Saidani, turut hadir Forkopimda Tanah Datar, para staff ahli, asisten pemerintahan, kepala OPD dan 18 anggota dewan itu, Saidani juga menyebutkan jika surat rekomendasi ini terdapat 33 point penting yang diharapkan segera ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah.
“Besar harapan kami, bapak bupati dan wakil bupati bisa segera menerapkan isi rekomendasi ini. Ada beberapa yang sangat penting dan butuh percepatan dalam penyelesaiannya,” tuturnya.
Bupati Tanah Datar Eka Putra dalam tanggapannya, mengatakan jika pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 agar mendapatkan hasil maksimal bagi kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
Selaku kepala daerah, ia juga selalu menghimbau agar seluruh stakeholders meningkatkan kinerja demi kemajuan Luhak Nan Tuo. Seperti penanganan-penanganan untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 melalui ASN dan Petugas Pelayanan Publik.
“Dengan pengaktifan kembali Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, kami menghimbau agar masyarakat tetap menerapkan aturan prokes dan meminta perantau untuk menunda mudik demi masyarakat di kampung halaman.
Dia juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung program pemkab demi terwujudnya Tanah Datar yang sejahtera.
Peningkatan kerjasama dan koordinasi semua pihak demi mencegah penyakit sosial masyarakat. Menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba, pemuktahiran data pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) untuk mempermudah fasilitasi, penempatan tenaga medis di Pustu (Puskesmas Pembantu), mencari jalan keluar masalah kekurangan peserta didik tingkat Sekolah Dasar (SD) yang menyebabkan beberapa sekolah digabung serta masalah kelangkaan pupuk bersubsidi. (KD/Red.Jm).
