Opini Oleh: Muhammad Intania, SH
(Advokat & Pengamat Sosial Politik)
Empat hari menjelang Ramadhan akhirnya Calendar of Event (CoE) Tanah Datar Tahun 2024 dilaunching juga secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar, tepatnya pada hari Jum’at malam, 8 Maret 2024 lalu di Hotel Pangeran di Padang.
Walau terlambat dilaunching karena sejatinya sebuah kalender tahunan itu setidaknya sudah harus dipublikasikan kepada publik minimal pada bulan Januari tahun berjalan, sedangkan CoE Tanah Datar 2024 baru dilaunching pada akhir minggu pertama bulan Maret 2024. Yaahhh, jadilah daripada tidak ada sama sekali.
Keterlambatan launching ini meninggalkan kontroversi beragam di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan para pelaku pariwisata. Setidaknya mereka telah kehilangan momentum untuk menjual jasa hotel, jasa penginapan, objek wisata, kuliner, paket wisata dll untuk disinergikan dengan CoE TD 2024 ini.
Kontroversi lainnya diketahui bahwa seluruh Wali Nagari dan seluruh Camat se Tanah Datar diundang untuk hadir pada malam launching tersebut di kota Padang. Tentu saja biaya perjalanan para 75 orang Wali Nagari dan 14 Camat tersebut menjadi beban APBNagari dan beban kecamatan masing masing. Tentu tidak mungkin panitia pelaksana CoE TD 2024 menyediakan fasilitas transportasi dan akomodasi untuk para undangan Wali Nagari dan Camat tersebut semuanya.
“Beko kalo indak hadir “ditandoan” pulo mereka ciek ciek” gumam Wan Labai penuh tanda tanya. Padahal urgensi mengadakan launching tersebut di luar kota sangat patut dipertanyakan efektivitasnya. Mengapa tidak di Batusangkar saja dilaunching?
‘
Penulis mencoba merangkum aneka kontroversi atas launching CoE TD 2024 tersebut dari beragam sumber dan dari perspektif penulis sendiri sebagai berikut:
1) Mengingat launchingnya bisa dikatakan terlambat, sebaiknya launching tersebut bisa “dilekatkan” dengan kegiatan 1 Event 1 Nagari terdekat. Disamping hemat biaya, juga relevan dengan opening ceremony 1E1N tersebut yang diadakan di salah satu Nagari di Tanah Datar. Perputaran uang juga tetap berada di daerah sendiri.
“Atau jangan jangan launching ini sengaja diadakan diluar daerah agar ada SPJ untuk mengeluarkan uang daerah? Makin tersedot dong uang rakyat?” gumam Wan Labai seraya menghisap kretek merahnya.
2) Informasi launching CoE TD 2024 ini terkesan minim dan tidak transparan. Penulis melihat di IG Resmi Pemkab Tanah Datar: prokopim_tanahdatar yang diposting pada hari Minggu, 10 Maret 2024 hanya menyebutkan bahwa ada 70 event wisata selama 171 hari pelaksanaan di tahun 2024, akan tetapi TIDAK DITAMPILKAN CoE TD 2024 itu sendiri. Sehingga pelaku wisata dan wisatawan tidak tahu kapan dan dimana sebuah event itu diadakan. Padahal esensi utama dunia kepariwisataan adalah informasi (publikasi)!
“Bagaimana sebuah travel agent, manajemen hotel, pemilik penginapan, pengusaha / penggiat wisata lainnya seperti Pokdarwis untuk menjual produknya bilamana informasi CoE TD 2024 dari Pemkab sendiri minim? Kapan mereka akan mensinergikan program program mereka dengan CoE TD 2024 itu sendiri” ujar Wan Labai yang merasa gemes dengan sikap setengah hati tersebut terkait keterbukaan informasi publik.Kurang informatifnya Pemkab Tanah Datar dibawah kepemimpinan Eka Putra ini juga dapat dibaca bahwa tidak (belum) disampaikan berapa rekap jumlah kunjungan wisatawan (wisatawan lokal dan wisatawan manca Negara) berkunjung ke Tanah Datar selama kepemimpinan Eka Putra ini. Juga tidak diketahui berapa kontribusi peningkatan perekonomian dari sektor pariwisata tersebut. Engga usah jauh jauh, publik saja tidak tahu berapa kunjungan wisatawan ke Pos Air Terjun Lembah Anai dan ke Istano Basa Pagaruyung yang dikelola oleh Pemkab Tanah Datar itu sendiri, hehehe. Atau ini memang sengaja “dikaburkan” ? Wallahualam.
Penulis belum melihat kontribusi Perumda Tuah Sepakat untuk ikut mendukung penjualan dan pemasaran (sales & marketing) bidang kepariwisataan. Maknanya Pemkab Tanah Datar “lupa” untuk memberdayakan potensi Perumda untuk bersinergi melakukan pekerjaan dalam mencapai visi misi Pemkab Tanah Datar di bidang kepariwisataan.
Belum terbaca adanya upaya menjalin kerjasama dengan pihak travel agent travel agent, manajemen hotel nasional / internasional, maskapai penerbangan, pelayaran, dll untuk membantu “menjual” CoE TD 2024.
Belum diketahui hasil rekap / evaluasi launching CoE TD 2023 di Pekanbaru pada bulan Februari 2023, berapa total kunjungan dan jumlah pendapatan yang signifikan dari warga Pekanbaru / Provinsi Riau ke Tanah Datar selama periode 2023 lalu hasil dari launching di kota tersebut.
3) Dengan baru dilaunchingnya CoE 2024 pada bulan Maret 2024, sementara CoE 2023 dapat dilaunching pada bulan Februari 2023, menandakan bahwa Pemkab Tanah Datar dibawah kepemimpinan Eka Putra mengalami kemunduran dalam hal tata kelola waktu (time management). Padahal kemampuan time management yang baik adalah salah satu faktor penentu sebuah organisasi yang akuntabel dan terukur.
Jadi, secara umum terkesan Calendar of Event ini seperti progul “asal ado” dan terkesan “rancak dilabuah” saja tanpa ada indikator yang terukur dan akuntabel. Ya, palapeh tanyo sajalah.
Bukankah Pemkab Tanah Datar dibawah kepemimpinan Eka Putra punya sumber daya manusia yang memadai? Bukankah ada organ TAPD / TAP4D / TP2KP2 atau apalah sebutannya untuk membantu Bupati? Bukankah ada juga Perumda Tuah Sepakat yang bisa berkontribusi membantu Pemkab Tanah Datar yang berorientasi profit? Kapan lagi mereka diberdayakan? Atau tunggu berakhir dulu 1 (satu) periode ini? NO WAY, cukup sudah!
Penulis juga sudah meminta CoE TD 2024 ke salah satu Tim TAPD Tanah Datar, sudah dijanjikan namun tidak kunjung diberikan sampai tulisan ini dipublikasikan. Hal ini menyisakan pertanyaan baru, apakah CoE TD 2024 tersebut benar sudah ada dan sudah final atau hanya sekedar diada-adakan saja?
“Tak usahlah pandai baminyak aia. Tidak usah ngotot lanjut dua periode jika Pekerjaan Rumah sekarang ini saja masih banyak terbengkalai” gumam Wan Labai seraya meninggalkan Kadai Karambia Uncang.
Saya tutup tulisan ini dengan sebuah “petuah klasik” politik, demokrasi dan hukum (Ferguson: 1709) yaitu Vox Populi, Vox Dei; Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kalau sudah banyak suara rakyat yang sumbang terhadap pemimpin, berarti pemimpin itu sudah bermasalah dan perlu diganti!
Salam Perubahan.
