Opini Oleh: Muhammad Intania, SH
(Advokat & Pengamat Sosial Politik)
Euforia kampanye pileg dan pilpres 2024 sudah berakhir pada Sabtu, 10 Februari 2024 jam 00.00 WIB. Sekarang publik memasuki masa tenang menuju hari pencoblosan pada Rabu, 14 Februari 2024, hanya dia hari lagi.
Para wakil rakyat petahana baik di tingkat DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI serta DPD RI mayoritas harap harap cemas apakah mereka akan dipercaya lagi oleh konstituennya untuk mengemban amanah di periode berikutnya, demikian juga bagi para caleg yang baru terjun dan yang pernah terjun di pertarungan pileg sebelumnya tentu berharap cemas juga dengan peruntungan yang akan mereka dapatkan nanti. Semua hasilnya akan diketahui nanti selepas tanggal 14 Februari 2024.
Pada artikel kali ini, penulis mencoba menyampaikan pendapat / opini terhadap dinamika politik di Tanah Datar dan Provinsi sebagai bahan literasi menambah wawasan politik bagi netizen Luhak Nan Tuo baik di kampung halaman maupun diperantauan agar semakin bijak dalam menentukan pilihan pada 14 Februari 2024 nanti.
Untuk itu penulis mencoba menyampaikan buah pikiran dari perspektif penulis dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi netizen yang mengunakan logika dan akal sehat berbasis data.
Tidak bisa dipungkiri bahwa faktor FIGUR calon, faktor RELASI (networking) dan faktor FINANSIAL sangat menentukan sikap dan komitmen pemilih, selain faktor kredibilitas partai tempat sang caleg bernaung itu sendiri, dan faktor-faktor lainnya.
Figur seseorang biasanya dilihat dari ketokohannya di tengah masyarakat, sikap dan tindak tanduknya di tengah masyarakat, kemampuan bersosialisasinya di tengah masyarakat, tutur kata dan sikap moral yang dipertunjukkan di tengah masyarakat serta kontribusinya kepada masysrakat itu sendiri.
Relasi yang dimaksud adalah kemampuan seseorang untuk menjalin jaringan profesi, menjalin jaringan sosial dan menjalin jaringan antar individu dan antar kelompok masyarakat serta menjalin jaringan lintas institusi, dll.
Faktor finansial adalah dukungan dana yang memadai yang dimiliki oleh figure tersebut, baik dukungan finansial pribadi maupun dukungan finansial keluarga (dari orang tua, sanak, kerabat, dll) maupun dukungan finansial dari organisasi atau dari perusahaan tertentu serta dukungan finansial dari pihak ketiga (sumber X).
Nah, sekarang mari kita bahas tabel daftar anggota DPRD Tanah Datar periode 2019 – 2024 per Dapil beserta perolehan suaranya berdasarkan Keputusan KPU Tanah Datar No. 71/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/VII/2019 dari perspektif penulis sebagai berikut:
DAPIL Tanah Datar 1:
Dilihat dari perolehan suara tertinggi diraih oleh Istiqlal dari Partai PKS sebanyak 2.200 suara dengan konstituen terbesar di Kec. Lintau Buo Utara sektiarnya, dan perolehan suara terendah oleh Wadra Wati dari Partai Hanura sebanyak 988 suara dengan konstituen terbesarnya di wilayah Kec. Padang Ganting. Dibaca dari respon masyarakat dan gerakan relawan serta figur caleg itu sendiri, simpatisan PKS punya kelebihan dari segi loyalitas dan militansi pendukung. Oleh karena itu, diprediksi Istiqlal masih dipercaya untuk memegang amanah di DPRD Tanah Datar untuk periode 2024 – 2029. Faktor lain karena didukung oleh kebesaran nama Partai PKS itu sendiri baik di tingkat pusat maupun provinsi.
Sementara itu, Wadra Wati dari Partai Hanura, perlu “kerja keras” untuk mempertahankan kursinya dengan meningkatkan perolehan suara diri sendiri dan perolehan suara partai. Wadra Wati juga perlu hati hati karena di Dapil I banyak muncul saingan dari partai lain yang tidak kalah kualitas figurnya di mata masyarakat. Mungkin cara yang agak membantu adalah dengan berkolaborasi dengan eks Anggota DPRD Syafaruddin Dt. Marajo dari Partai Golkar dimana proses PAWnya diketahui “penuh kontroversi” dan tim nya yang memiliki suara 1.500 lebih di Kec. Padang Ganting untuk dialokasikan atau setidaknya berbagi strategi dalam menjalankan amanah masyarakat Kec. Padang Ganting.
Kursi kosong yang ditinggalkan Syafaruddin Dt. Marajo adalah target empuk bagi caleg lain khususnya dari Partai Ummat, Partai PKB, Partai NasDem, Partai PAN, dll karena diprediksi akibat kontroversi PAW eks kader partai Golkar itu menimbulkan reaksi negatif dikalangan pendukung Syafaruddin Dt. Marajo dan masyarakat Padang Ganting sehingga diprediksi akan mengalihkan suaranya keluar dari Partai Golkar.
Peluang emas dapat diperoleh Asrul Jusan dari Partai Hanura yang dulu di PAW oleh partai PDIP secara baik baik dan berlangsung prosedural, sehingga Asrul Jusan dapat menjaga loyalitas simpatisannya untuk tetap mendukung figur Asrul Jusan walau sekarang sudah berganti kendaraan partai ke Partai Hanura. Dampak positifnya, Partai Hanura tertolong dengan kehadiran figur Asrul Jusan yang pada Pileg 2019 lalu memperoleh suara sah 1.447 suara.
DAPIL Tanah Datar 2:
Dapil Tanah Datar 2 terbaca sebagai dapil yang penduduknya heterogen dan demokratis. Di Dapil TD 2 ini banyak berdiam pendatang, baik untuk bekerja maupun untuk kuliah. Di Dapil TD 2 khususnya di Kec. Lima Kaum banyak terdapat komplek komplek perumahan dan tempat berdirinya kampus UIN. Dengan demikian, juga banyak rumah rumah sewa / rumah kos yang diisi oleh ribuan pendatang. Pemilik suara seperti mereka itu adalah target yang seksi namun “liar” karena banyak diisi oleh kaum terpelajar (intelektual) bagi para caleg incumbent dan caleg lainnya.
Anggota DPRD dari Dapil TD 2 termasuk anggota yang kompromistis. Setidaknya ada kesepakatan tidak tertulis bahwa ada pengkotak kotakan “wilayah binaan”, maka tidak salah alokasi dana pokirnya terbaca per wilayah dengan alasan disanalah konstituen terbesar mereka, hehehe.
Contoh sederhana, M. Haekal lebih dominan menggelontorkan dana pokirnya untuk wilayah Nagari Balimbing dan sekitarnya. Selanjutnya, Dra. Donna banyak mengelontorkan dan pokirnya untuk wilayah Nagari Baringin, Limakaum dan sekitarnya. Adrijinil Simabura, SH,MH banyak menggelontorkan dana pokirnya untuk Nagari Simawang dan sekitarnya. Jadi, konsep mereka masih mengandalkan Dana Pokir untuk “merayu” warga agar tetap memilih mereka. Padahal dana pokir tersebu setidaknya ada 5 x dalam 1 periode, apakah konstituen mereka rutin dapat dana pokir setiap tahun? Apakah sudah menjangkau semuanya seperti para anggota kelompok tani, anggota pengajian, komunitas pedagang kecil, komunitas ninik mamak, komunitas pemuda, dll? Wallahualam, karena belum ada keterbukaan informasi publik yang terukur dan berkelanjutan dari para anggota DPRD tersebut.
Padahal tahun 2024 sudah terjadi pergeseran pola berpikir masyarakat akibat massif nya informasi melalui media sosial dan media online yang bisa secara instan diterima oleh masyarakat. Penggunaan dana pokir hanya untuk wilayah nagarinya semata dirasa telah merugikan hak warga masyarakat lainnya. Di saat seseorang sudah menjadi wakil rakyat kabupaten, maka mereka adalah wakil rakyat untuk semua warga Tanah Datar di dapilnya, bukan berpikiran sempit bahwa yang memilih saya adalah warga nagari A / Nagari B daja, maka saya hanya punya kewajiban untuk nagari A / B itu saja. Kalau begitu, mending mereka jadi Wali Nagari saja.
Oleh sebab itu, sudah selayaknya masyarakat yang cerdas untuk memilih perubahan dengan memilih calon calon baru yang tidak kalah kompetensi dan rekam jejaknya untuk Tanah Datar, bukan sekedar untuk nagari dan kecamatannya semata.
DAPIL Tanah Datar 3:
Di Dapil ini suara terbanyak diraih oleh Saidani, SP sebesar 2.149 suara sah yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Tanah Datar. Kantong suara terbanyaknya masih di skala Nagari yaitu di Nagari Pariangan dan sekitarnya. Untuk periode 2024-2029 ini, Saidani, SP diprediksi duduk kembali di DPRD Tanah Datar.
Sama seperti Dapil TD 1, ada 1 kursi kosong yang akan ditinggalkan oleh H. Rony Mulyadi, SE Dt. Bungsu yang sedang mempersiapkan diri untuk jadi caleg Provinsi Sumbar dari Dapil Sumbar 6. Kursi kosong tersebut menjadi incaran banyak caleg lainnya dengan pertimbangan belum terbaca suksesor potensial dari Partai Gerindra untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Rony Mulyadi tersebut, kecuali mereka diam diam melakukan gerakan senyap untuk “merayu” warga, hehehe. Selain itu di Dapil TD 3 ini juga banyak diisi oleh para caleg yang memiliki kompetensi dan figur yang baik di mata masyarakat dari partai partai yang bagus pula sehingga akan terjadi persaingan ketat untuk memperebutkan 1 kursi tersebut.
Dapat dibaca di tabel bahwa hanya Nova Hendria, SH dari Partai NasDem yang memperoleh suara dibawah 1.000 suara, tepatnya hanya memperoleh 836 suara sah. Agaknya ini menjadi lampu kuning bagi Nova Hendria dan bagi Partai NasDem jika tidak hati hati dan tidak punya strategi yang matang baik secara pribadi maupun secara kepartaian untuk mempertahankan kursi. Agaknya cukup berat bagi Partai NasDem dari Dapil TD 3 ini untuk mendapatkan 2 kursi.
DAPIL Tanah Datar 4:
Sebagian orang menyebutkan Dapil TD 4 merupakan Dapil Neraka karena diisi oleh para Ketua Partai. Setidaknya ada 3 orang Ketua Partai yang berada di Dapil TD 4 ini. Namun penulis mengamati bahwa kurang tepat disebut sebagai Dapil Neraka karena target konstituennya berbeda wilayah dan tidak bersinggungan sama sekali.
Di Dapil 4 ini ada Ketua Partai Hanura Kab. Tanah Datar, Benny Apero, Amd dengan basis di Nagari Sungai Tarab sekitarnya dalam wilayah Kec. Sungai Tarab. Kemudian Nurhamdi Zahari selaku Ketua Partai Demokrat Kab. Tanah Datar dengan basis utamanya di Nagari Salimpaung, Kec. Salimpaung, dan Anton Yondra, SE, MM selaku Ketua Partai Golkar Kab. Tanah Datar dengan basis di Nagari Tanjung Baru Kec. Tanjung Baru.
Selain itu pada tabel Dapil 4 bisa kita lihat posisi Zulli Rustam dari Partai PAN dengan perolehan suara 923 dan posisi Khairul Abdi dari Partai NasDem dengan perolehan suara 778. Keduanya memperoleh suara dibawah 1.000. Agaknya ini menjadi perjuangan tersendiri bagi mereka berdua untuk menaikan perolehan suara diatas 1.000. Dengan demikian menjadi tantangan tersendiri juga bagi pengurus Partai PAN dan pengurus Partai NasDem untuk mendongkrak perolehan suara partai di Dapil TD 4 tersebut. Tapi, pendatang baru seperti Iswandi Putra dari PAN sangat agresif, Marsel dari Nasdem juga cukup baik.
Diprediksi metode dan strategi perolehan suara tetap memainkan metode klasik dengan cara mengunakan alokasi dana pokir sebagai “pemikat”, menggunakan peran sanak saudara dan keluarga bako, menggunakan jasa tokoh masyakarat lokal dan tokoh masyarakat di perantauan, menggunakan jasa influencer (agen / timses) lokal untuk memperkuat basis nagari masing masing sekaligus melakukan black campaign counter dan lain sebagainya.
Namun publik yang cerdas khususnya kalangan akademik, ninik mamak, tokoh masyarakat dan cerdik pandai, pemilih pemula dalam kategori swing voter dan generasi Z, khususnya yang sudah terbiasa dengan keterbukaan informasi yang tersebar di aneka media sosial dan media online akan dapat memilah dan menilai para caleg incumbent berdasarkan rekam jejak mereka di keluarga, di partai dan di lembaga DPRD karena cukup mudah mengakses informasi tentang mereka di dunia maya.
Jika ada rekam jejak dugaan korupsi dan dugaan penyalah-gunaan jabatan / dugaan penyalah-gunaan wewenang, adanya kontroversi PAW anggota DPRD dari Partai tertentu, adanya dugaan sumbang moral karena hubungan suami istri, dan lain lain sebagainya tentu akan menjadi poin pengurang elektabilitas dan pengurang popularitas di mata masyarakat. Belum lagi karena ketiadaan prestasi di lembaga DRPD dalam menjalankan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang dipandang kurang tegas dan terkesan tidak sungguh sungguh untuk menekan pemborosan (efisiensi) dan sekaligus menambah sumber sumber PAD yang baru dari tahun ke tahun.
Provinsi: DAPIL SUMBAR 6
Menutup artikel kali ini, penulis akan bahas sedikit tentang kondisi Dapil Sumbar 6. Di Dapil ini sebenarnya ada 6 (enam) orang wakil rakyat dari Kab. Tanah Datar dan Kota Padang Panjang yang duduk jadi Anggota DPRD Provinsi Sumbar, mereka adalah: 1). Ir. H. Hendra Irwan Rahim, MM dari Partai Golkar, 2). Bukhari Dt. Tuo, SE dari Partai PAN, 3). Budiman Dt. Malano Garang, S.Ag, MM dari Partai PKS, 4). Ir. H. Arkadius Dt. Intan Bano dari Partai Demokrat, 5). Jefri Masrul dari Partai Demokrat, dan 6). Mesra dari Partai Gerindra.
Setidaknya selama periode jabatan 2019 – 2024 ini penulis tidak / belum membaca tentang peran strategis para anggota dewan tersebut untuk penanganan dan pengalokasian dana pokir mereka terhadap perbaikan jalan provinsi dan jalan jalan kabupaten di Tanah Datar dan Padang Panjang. Kita tahu bahwa jalan adalah urat nadi utama masyarakat dalam memudahkan mobilitas ekonomi, mobilitas pembangunan dan pendidikan serta sekaligus menjadi citra kab / kota yang dinilai makmur dimata masyarakat.
Sudah cukup lama masyarakat menunggu kinerja para anggota dewan tersebut, bahkan jalan rusak parah yang ada di kampung halaman para anggota DPRD Provinsi itu sendiri seperti dibiarkan. Bahkan sudah cukup banyak yang jatuh korban akibat jalan rusak tersebut. Dimana empati dan tanggung jawab mereka?
Belum lagi mengenai alokasi dana pokir dari DPRD Provinsi yang nilainya cukup besar, namun tidak terbaca oleh masyarakat banyak. Distribusi ke kabupaten dipandang kurang tepat sasaran karena diduga distribusi berdasarkan kehendak dari para anggota DPRD itu sendiri (top down), bukan berdasarkan masukan dari rakyat yang ditumpangkan proposalnya lewat instansi instansi terkait.
Contoh sederhana, permohonan alsintan seperti cultivator dan mesin bajak diberikan kepada kelompok kelompok tertentu, bahkan ada kelompok tani yang tidak kebagian walau mereka membutuhkan dan sudah memasukan proposal ke Dinas Pertanian sekian tahun. Tidak usah kita sebutkan alokasi alsintan ke daerah / kecamatan tertentu, nanti dianggap pula ada sentimen kedaerahan.
Karena datangnya top down, akibatnya Dinas terkait di kabupaten menjadi kesulitan dan fungsi Dinas hanya sebatas menyerahkan dan menginventaris alsintan sesuai peruntukannya semata. Tentu kurang sejalan dengan program strategis pemerintah Kabupaten Tanah Datar di bidang pertanian. Belum lagi di bidang bidang lainnya.
Oleh karena itu, akan menjadi peluang besar bagi caleg caleg lain putra putri Tanah Datar untuk mencoba peruntungan dalam kontestan politik pileg DPRD Provinsi Sumbar ini dengan mengedepankan paradigma dan komitmen baru memajukan kampung halaman untuk perubahan yang lebih baik, lebih akuntabel, mengedepankan transparansi, menyalurkan program / proyek sesuai kebutuhan akar rumput dan tanpa membeda-beda asal kampung.
Sebut saja banyak tokoh tokoh muda yang bermunculan, yang layak menjadi pertimbangan kuat bagi masyarakat Tanah Datar untuk perubahan yang lebih baik seperti kehadiran tokoh muda ERICK HAMDANI, SE Dt. Ambasa dari Partai NasDem dengan nomor urut 11, NASRUL A, S.Sos.I, MM dari partai NasDem nomor urut 5, ALLEX SAPUTRA dari Partai PAN dengan nomor urut 11, dan DONNY KARSONT, SH Dt. Bijo Anso Nan Tinggi dari Partai PAN nomor urut 5.
Satu hal yang perlu menjadi komitmen masyarakat Luhak Nan Tuo adalah bahwa dalam kerangka untuk mengantarkan wakil rakyat pilihan maka masyarakat dan elemen masyarakat perlu bersatu, hindari perpecahan dengan cara mengadu domba pihak lain, hindari black campaign, jadikan caleg lain sebagai mitra, senantiasa saling memuji caleg lain, dengan demikian akan tercipta politik santun yang bermartabat yang sebenarnya.
Jika masyarakat tahu rekam jejak yang mereka perbuat selama ini karena ada yang cacat etika perilaku dalam keluarga dan partai, cacat moral, tidak produktif selama menjabat, terduga penyalahgunaan wewenang, terduga melakukan tindak pidana korupsi dan terduga melakukan perbuatan negatif lainnya, maka lebih baik ditinggalkan dan pilih pengganti yang lebih baik.
Sesungguhnya memilih orang yang cacat perilaku, cacat etika, terduga penyalahgunaan wewenang, terduga melakukan tindak pidana korupsi dan sifat negatif lainnya adalah sama saja dengan mendukung perbuatan negatif mereka tersebut.
14 Februari 2024 kita mulai dari 0 (Nol). InsyaAllah ada perubahan. AMIN.
