Batusangkar-Jurnal Minang.com. News&Web TV. Dalam rangka menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan di Tanah Datar Wakil Bupati Richi Aprian, SH, MH buka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan bersama OPD dan Stakeholder, Selasa (01/11) di Aula Kantor Bupati Tanah Datar.
Wakil Bupati Richi Aprian mengatakan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 persentase kemiskinan sebesar 4,54 persen dengan indeks kedalaman kemiskinan 0,64, ini lebih tinggi dari tahun 2020 dan ini bisa jadi dipengaruhi pandemi Covid-19.
“Presiden Republik Indonesia Joko Widodo baru-baru ini pada saat rakornas mengatakan untuk kemiskinan ekstrem targetnya harus 0 (nol) persen dan itu menjadi tantangan dan PR bagi kita di daerah,“ ujarnya.
Dari itu, Wabup minta OPD dan unsur terkait menemukan sebuah strategi dan upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Tanah Datar, dan ada langkah-langkah kongkrit untuk pemenuhan kebutuhan dasar termasuk akses pendidikan dasar dan juga akses kesehatan.
“Dalam upaya mengurangi beban masyarakat kita juga punya Program Unggulan (Progul) dibidang pertanian, program bajak gratis, dan program peningkatan pendapatan masyarakat miskin dengan keberlanjutan usaha mikro kecil dan menengah berbasis potensi daerah,” ujarnya.
Terkait kestabilan harga berbagai kebutuhan di pasar, Wabup minta OPD terkait untuk dapat memanage harga-harga tersebut dan berharap harga buyer kepetani tidak terlalu rendah dari harga jual di pasar sehingga petani juga diuntungkan.
Ditambah lagi, Tanah Datar mendapat penghargaan dari Pemerintah Pusat sebagai daerah pengendalian inflasi terbaik untuk wilayah Sumatera.
Sekretaris Baperlitbang Adriyanti Rustam menyampaikan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) ini menjadi tanggung jawab bersama dari itu pemerintah daerah membentuk tim guna percepatan pelaksanaan program tersebut.
Dikatakan Adriyanti, program penanggulangan kemiskinan tersebut dilakukan pemerintah maupun stakeholder adalah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Peran TKPK menjadi koordinator dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ekstrem maupun dibawah garis kemiskinan sehingga program ini pada OPD tidak tumpang tindih,” ujarnya.
Adriyanti menyebut, laju pertumbuhan ekonomi Tanah Datar dibanding Provinsi Sumatera Barat dan Nasional pada tahun 2021 terjadi peningkatan pasca pandemi covid-19 sebesar 3,33 % , provinsi 3,29 % dan nasional 3,69 %.
Kepala Dinas Sosial Afrizon, mengatakan jika disandingkan data Dinas Dukcapil dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per 31 Desember 2022 sebanyak 117.450 KK maka 51,16 % masuk dalam DTKS dan tersisa 84,80% yang termasuk DTKS.
“Jika DTKS dianggap angka kemiskinan maka di Tanah Datar masih tinggi angka kemiskinannya. Namun di Tanah Datar kemiskinan ini tergolong ke dalam dua kelompok yaitu kemiskinan struktural atau benar-benar miskin atau tidak mampu kedua jiwanya miskin seperti tidak layak menerima bantuan namun ingin terus menerima bantuan,” ucap Afrizon.
Pada saat rakor tersebut turut hadir Sekretaris Daerah Iqbal Ramadi Payana, Staf Ahli Bupati Desi Trikorina dan Ermon Reflin yang juga bertindak selaku moderator. (KD/Red.Jm)
