Opini Oleh: M. Intania, S.H. (Advokat dan Pengamat Sosial Politik)
Setahun sudah kepemimpinan Bupati Eka Putra dengan Wakil Bupatinya Ahmad Fadli. Apa capaian yang sudah ditorehkan oleh bupati yang diusung dari partai Demokrat dan wakilnya yang diusung oleh partai Gerindra selama ini? Penulis akan merangkumnya berupa torehan “catatan merah” untuk disajikan kepada netizen Tanah Datar agar netizen semakin objektif membaca beragam data yang penulis kumpulkan. Cukup banyak, tapi berhubung keterbatasan halaman, maka penulis coba menyajikan inti sarinya.
Tolak ukur penilaian adalah capaian 10 Progul Eka-Fadly dan realita publik di lapangan lainnya. Benarkah pemerintahan Eka-Fadli sudah memenuhi janji kampanyenya setahun ini? Ini lah yang akan penulis ungkap kepada publik Tanah Datar.
Sampai tulisan ini dipublikasikan, tidak ada ditemukan statistik capaian 1 tahun kepemimpinan Bupati Eka Putra dan Wakil Bupati Ahmad Fadli, sebagaimana hal ini telah disampaikan pimpinan lain, seperti statistik capaian kinerja kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya dan informasi publik 1 tahun kepemimpinan Wako dan Wawako Padang Panjang.
Kenapa Eka Putra dan Ahmad Fadli tidak menyampaikan statistik capaian kepemimpinan mereka? Bisa jadi karena memang tidak ada / tidak berani menyampaikan statistiknya!
Oleh karena itu, penulis hanya bisa memberikan pendapat dari perspektif penulis sebatas informasi dan data yang sempat dirangkum saja.
10 Progul Eka-Fadli tersebut adalah:
1). Lanjutkan Program Bajak Gratis, Pertahanankan Kuota Pupuk Bersubsidi, Asuransi Tani dan Pembangunan Irigasi, Ditambah dengan Program Bantuan Biaya Bertanam Padi.
RAPOR MERAH nya adalah bahwa program Bajak Gratis targetnya DITURUNKAN, Kuota pupuk subsidi tidak jelas angkanya dan tidak ada irigasi yang sudah dibangun, serta program Asuransi Tani TIDAK ADA dilaunching sampai Februari 2026 ini! Dan program Bantuan Biaya Bertanam Padi juga TIDAK ADA sosialisasi ke petani hingga saat ini!
Lantas dimana komitmen Eka-Fadli kepada kaum tani? Jangan selalu beralasan karena defisit anggaran ya!
2). Lanjutkan Program Jaminan Kesehatan dan Berobat Gratis bagi masyarakat (Tanah Datar Sehat, Merdeka Berobat).
RAPOR MERAH nya adalah bahwa Eka-Fadli bukan saja MUNDUR, tapi juga GAGAL mempertahanan kerjasama jaminan kesehatan dengan BPJS Kesehatan! Otomatis Eka-Fadli GAGAL meneruskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikeluarkan Pemerintah Pusat. Makna lainnya, Eka-Fadli GAGAL menjalankan program nasional di bidang kesehatan!
Dan program penggantinya berupa Bantuan Sosial Kesehatan (Bansos Kesehatan) pun tak jelas wujudnya hingga saat ini. Satu yang pasti, program baru tersebut diyakini tidak sebagus program BPJS Kesehatan. Artinya Pemkab Tanah Datar telah MENGURANGI nilai (value) fasilitas layanan hak dasar masyarakatnya.
Jika janji kampanye tidak bisa direalisasikan, ini sudah fatal. Kenapa DPRD Tanah Datar tidak mengambil sikap politik?
Dan anehnya DPRD Tanah Datar DIAM SERIBU BAHASA atas ketidakmampuan Pemkab Tanah Datar untuk memenuhi salah satu HAK DASAR masyarakat ini. Jadi untuk apa masyarakat punya wakilnya di DPRD? Jangan jangan DPRD sudah berubah fungsi jadi wakil partai, bukan mewakili masyarakat?! Wallahu’alam.
3). Lanjutkan Program Satu Rumah Satu Hafiz/Hafizah, Kesejahteraan Guru Surau/hafiz/TPA, serta optimalkan fungsi surau sebagai tempat belajar agama, adat, budaya dan silek.
RAPOR MERAH nya, coba tunjukkan ke publik sudah berapa sertifikat Hafiz/Hafizah yang ditandatangani Eka Putra selama ini? Berapa dan dimana saja sebaran Hafiz/Hafizah? Cobalah sampaikan ke publik pakai data statistik!
Jangan tanya berapa nominal kesejahteraan guru surau yang sudah dicairkan. Ada tidak?? Dan apa serta dimana saja upaya mengoptimalkan fungsi surau selama ini? Jangan omon omon ya!
4). Lanjutkan Program Kesejahteraan ASN dan Tenaga Honorer dan Tingkatan Kualitas ASN.
RAPOR MERAH nya, belum ada statistik dikeluarkan Pemkab Tanah Datar bentuk program kesejahteraan apa yang sudah direalisasikan, berapa anggaran yang ditetapkan untuk program tersebut. Jangan jangan ini hanya omon omon juga. Apa tunjangan sertifikasi guru TA 2025 sudah dibayarkan semuanya oleh bupati Eka Putra?
5). Optimalkan fungsi Ninik Mamak, Ulama, Bundo Kanduang untuk mewujudkan ABS-SBK dan melestarikan kebudayaan serta mengupayakan Peningkatan Biaya Operasional KAN, LKAAM, Bundo Kanduang dan organisasi.
RAPOR MERAH nya, akan menjadi hoaks terbaik di Tanah Datar selama belum ada publikasi atas realisasi metode mengoptimalkan fungsi Ninik Mamak dsb dan berapa anggaran yang telah direalisasikan berbanding tahun sebelumnya untuk operasional KAN dsb.
Dan jangan heran jika banyak ditemukan degradasi moral di masyarakat jika upaya optimalisasi fungsi Ninik Mamak dsb itu hanya sebagai jargon kosong belaka dan perwujudan ABS-SBK hanya sebagai dibibir saja! Hanya sekedar “panyanang hati” saja.
6). Lanjutkan program Satu Nagari Satu Event untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian kebudayaan, memajukan olahraga dan produk nigari menuju “One Village One Product”
RAPOR MERAH nya, mana realisasinya? Sudah dianggarkan belum? Buktinya di Calendar of Event 2026 tidak tercantum event event dari Nagari, malah event Lapangan Cindua Mato yang banyak, hehehe.
7). Membangun Pusat Kreativitas Anak Muda (Creative Hub) dan Sarana Olahraga di Nagari-nagari.
RAPOR MERAH nya, sampai akhir Februari 2026 ini belum terbaca rencana kerja progul ini, belum tahu berapa dana yang dianggarkan dan sudah dimana saja realisasi progul ini. Akankah progul ini sebatas progul pemberi harapan palsu? Mari kita kawal bersama-sama!
8). Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan Kabupaten dan memperjuangkan Perbaikan Jalan Provinsi dan jalan Nasional yang ada di Tanah Datar.
Berita baiknya, iyo lai nampak sekedar memperjuangkan sajo! Berita buruknya, tidak juga ada realisasi nyata hingga akhir Februari 2026 ini.
RAPOR MERAHnya, rusaknya jalan di Tanah Datar ini sudah berlangsung bertahun tahun. Nampak terbaca kegamangan Pemkab Tanah Datar yang tidak terjadwal kapan jalan A, jalan B, jalan C dst dikerjakan. Hal ini mengindikasikan LEMAHNYA LOBI POLITIK Eka Putra dan Ahmad Fadli ke tingkat provinsi dan pusat.
Boro boro tingkat pusat, mengumpulkan para Anggota DPRD tingkat Provinsi asal Tanah Datar saja tidak terlihat selama ini. Bagaimana harus membuat “road map” untuk pengerjaan rehabilitasi jalan-jalan tersebut ?
Kalau mau rehab atau bangun infrastruktur jalan itu, coba tiru gaya kepemimpinan Bupati Dharmasraya, jelas mendatangi orang Provinsi dan orang Pusat sambil membawa proposal lengkap, bukan sekedar cuap cuap semata! Hasilnya nampak dan terukur dalam kinerja 1 tahun pemerintahannya, dengan bisa menunjukkan statistik dimana dan kapan pekerjaan infrastruktur tersebut dilaksanakan. Jadi, bukan sekedar pencitraan dan omong kosong semata !
9). Meningkatkan Investasi dan Peningkatan Kualitas UMKM untuk membuka Lapangan Pekerjaan
RAPOR MERAH nya, manaaa…? Bicaralah pakai statistik data!
10).Satu Nagari Satu Bank Sampah. Menghidupkan Gotong Royong dan Gerakan Toilet Bersih di Rumah Ibadah, Sekolah dan Fasilitas Umum sebagai salah satu upaya mendukung Tanah Datar Bersih dan Berkelanjutan.
RAPOR MERAHnya, belum terbaca dalam rilis resmi Pemkab Tanah Datar melalui Kominfo Tanah Datar perihal realisasi progul ini. Sepertinya hanya sebatas wacana untuk melengkapi syarat kampanye 10 progul Eka-Fadli saja.
Dan belajar 2 kali dari pengalaman yang ada, dimana dulu mau mengadakan wisata KAPAL PESIAR dll, agaknya trik “yang penting sabuikkan sajo dulu, pakaro dikarajokan indak urusan belakangan, yang penting kito manang!” terulang lagi.
Selain rapor merah atas 10 progul Eka-Fadli tersebut, perlu juga disampaikan rapor merah lainnya dalam hal:
1). Ketidak-mampuan / kelalaian dalam menjaga amanah dana hibah untuk operasional BUMD Perumda Tuah Sepakat, sehingga terungkap kasus dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian negara yang mencoreng marwah Tanah Datar yang berkonsep ABS-SBK ini.
Terlepas apakah mantan direkturnya berasal dari kader partai pengusung Eka Putra dari partai Demokrat, atau berasal satu kampung dan ada ikatan kekeluargaan jauh misalnya, dugaan korupsi ini sepertinya tidak terlepas dari tanggung jawab pengawasan dan kontrol dari Pengawas dan Bupati Eka Putra selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM).
Tentu menjadi pertanyaan dasar publik kenapa 3 tahun berturut-turut seperti tidak ada tindakan administratif yang dilakukan KPM atas kinerja negatif Perumda TS dibawah kepemimpinan direktur ? Disengajakah oleh KPM? Tidak mampukah KPM? Atau ada unsur kelalaian dari KPM?
2) Pekerjaan rumah lama yang tidak kunjung ada perencanaan matang untuk menyelesaikannya. Sebut saja perihal penanganan tapal batas antar kabupaten seperti tabal batas Simawang – Sulit Air dan tapal batas Lintau – Lipat Kain, serta masalah tapal batas Malalo Sumpur dan juga masalah tapal batas X Koto dengan kota Padang Panjang.
Lantas dimana hebatnya kinerja Bupati Eka Putra dan Wakil Bupati Ahmad Fadli? Iya, mungkin hebat dalam hal pengalihan isu dan pencitraan semu!
Tulisan kali ini penulis tutup dengan mengutip kalimat bijak dari Tan Malaka: “Tertindas, Tertipu, dan Terperdaya itulah Nasib Rakyat jika Ia Tidak Berpikir”.
