Oleh: Putri Vanessa Hulu
(Mahasiswa Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas)
Ancaman politik adalah setiap upaya atau tindakan yang dapat mengancam kedaulatan negara yang berkenaan dengan politik dan hal lain yang berkaitan dengannya. Ancaman politik dapat berasal dari dalam maupun luar negeri dan dapat bersifat politik, ekonomi, sosial, militer, atau bahkan berasal dari isu-isu lingkungan. Ancaman politik dapat menjadi penyebab terjadinya politik tak sehat.
Politik tak sehat, seperti politik yang menyemai kebencian antar kaum dan agama, merupakan ancaman serius bagi stabilitas politik dan sosial suatu negara. Politik tak sehat dapat memicu konflik dan kekerasan, serta merusak tatanan demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memerangi politik tak sehat dan membangun kebijakan publik yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini.
Dikutip dari Jurnal resmi Kemenko Polhukam RI oleh Humas Kemenko Polhukam RI, 2017, bahwa
Menteri Koordinator bidang Politik, Keamanan, dan Hukum menyatakan bahwa ancaman terbesar bangsa Indonesia bukanlah berasal dari luar negeri tetapi dari dalam negeri sendiri. Masyarakat bisa menetralisir ancaman tersebut dengan merajut kebersamaan sebagai bangsa caranya yaitu dengan kembali membangun toleransi.
“Kejahatan narkoba, terorisme, radikalisme, korupsi, ilegal logging, ilegal fishing dan sebagainya, itu ada dan kelihatan. Tapi yang bahaya adalah perpecahan dari bangsa itu sendiri. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penduduknya paling besar beragama Islam, tapi ketika bangsa ini didirikan kita tidak memaksakan sebagai negara Islam karena ada toleransi, dimana ada berbagai suku, agama, dan ras.”
Lebih jauh lagi, ditekan, …..”Karena itu, mari kita menjaga kebersamaan dan membangun toleransi dan kebersamaan. Yang terpenting bagaimana menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan,”
Ujarnya dalam Perayaan Cap Go Meh bersama th 2017 yang diadakan oleh Forum Bersama Indonesia Tionghoa (FBIT). Bekerja Keras Mengatasi Kesenjangan Untuk Menciptakan Kesejahteraan yang Lebih Baik dan Berkeadilan,” Jakarta, Minggu (19/3) malam.
Salah satu cara untuk memerangi politik tak sehat adalah dengan meningkatkan literasi digital dan pendidikan politik masyarakat. Literasi digital dan pendidikan politik dapat membantu masyarakat untuk mengenali dan menghindari politik tak sehat, serta memperkuat partisipasi politik yang sehat dan kritis.
Pendidikan politik adalah suatu proses untuk membina individu agar mampu memahami, menilai, dan mengambil keputusan tentang berbagai permasalahan politik yang ada di sekitarnya. Pendidikan politik bertujuan untuk membentuk tata laku pribadi individu dan membentuk suatu tatanan masyarakat yang diinginkan sesuai dengan tuntutan politik. Pendidikan politik dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui pendidikan formal di sekolah dan perguruan tinggi, pelatihan dan workshop, serta kampanye sosial dan politik.
Pendidikan politik harus mengajarkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme, serta memperkuat kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan mempengaruhi kebijakan publik.
Selain pendidikan politik, literasi digital juga penting dalam memerangi politik tak sehat.
Literasi digital dapat membantu masyarakat untuk mengenali dan menghindari hoaks dan ujaran kebencian yang seringkali menjadi alat politik tak sehat. Masyarakat perlu dilatih untuk memilah-milah informasi yang benar dan tidak benar, serta memahami cara-cara untuk memverifikasi informasi yang diterima.
Dalam membangun kebijakan publik yang berkelanjutan untuk mengatasi politik tak sehat, perlu dilakukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Kebijakan publik harus memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, seperti lembaga pemilihan umum dan lembaga pengawas, serta mempromosikan partisipasi politik yang sehat dan kritis.
Kebijakan publik juga harus memperkuat literasi digital dan pendidikan politik masyarakat, serta memperkuat jaringan sosial yang ada untuk memperluas jangkauan pesan politik. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang benar dan memahami cara-cara untuk berpartisipasi dalam proses politik yang sehat dan kritis.
Dalam menghadapi ancaman politik tak sehat, literasi digital dan pendidikan politik merupakan kunci untuk membangun kebijakan publik yang berkelanjutan dan memperkuat partisipasi politik yang sehat dan kritis. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan literasi digital dan pendidikan politik masyarakat, serta membangun kebijakan publik yang berkelanjutan untuk mengatasi politik tak sehat. (*)
