Oleh: Riadi, SE. ST Polowan
(Sekjen Masyarakat Peduli Tanah Datar (MPTD).
Devisit di kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar) menjadi persoalan klasik dari tahun ke tahun dan sepertinya tanpa solusi yang nyata. Masyarakat Peduli Tanah Datar (MPTD) menyarankan agar dilakukan perampingan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) di Luak Nan Tuo Ini.
Melihat dari banyaknya organisasi dalam pemerintahan di Tanah Datar ini, membuat anggaran dari pemerintahan terkuras habis untuk organisasi terkait dan terjadi pemborosan anggaran. Seyogyanya anggaran tersebut bisa dipergunakan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat Tanah Datar.
Masyarakat peduli Tanah Datar melihat terlalu banyak OPD di kabupaten ini, yang cenderung kurang berfungsi dan tidak menunjang untuk mengangkat perkembangan kabupaten ini kedepannya.
Seperti contoh di Dinas Pertanian, ada lebih kurang lima Eselon 3 yang membidangi bidang tertentu. Kalau itu dirampingkan dengai satu atau dua saja, sudah berapa daerah ini tertolong dengan anggaran yang dikurangkan tersebut.
Dengan mengurangi OPD tentu efisiensi bisa dimaksimalkan. Dan untuk pejabatnya carilah figur yang betul-betul faham dengan bidangnya serta memiliki dasar ilmu pengetahuan yang relevan untuk memimpin OPD tersebut. Dengan kata lain, fungsikan mereka dengan tupoksinya sendiri-sendiri.
MPTD berharap kepemimpinan Era Baru Tanah Datar bisa menjawab keinginan masyarakat Tanah Datar untuk maju kedepanya. Pemerintah tidak Era Baru tidak hanya menjalankan rutinitas saja tetapi harus ada inovasi yang jelas demi kemajuan daerah.
MPTD berharap Kabupaten Tanah Datar dengan PAD terbesar ke Dua di Sumbar tidak lagi menjadi kabupaten yang miskin dan sering mengalami defisit. Apakah kita benar benar defisit? Atau salah urus? Atau kelebihan OPD? Wallahu alam. (Red.Jm).
