Tanah Datar, Jurnalminang.com. Organisasi “Masyarakat Peduli Tanah Datar” (MPTD) melakukan diskusi dan dengar pendapat dengan Pimpinan beserta Seluruh fraksi di DPRD Tanah Datar, Selasa 2 Juni 2020 di Gedung DPRD Tanah Datar. Rapat dibuka oleh Anton Yondra, SE selaku unsur pimpinan DPRD dan dilanjutkan dengan pengantar oleh Ketua MPTD Harry Prima Hidayat. Acara ini dimoderatori langsung oleh Sekretaris MPTD Riadi, SE.
Penyampaian aspirasi diawali oleh Dewan Pembina MPTD Dr (can) Irwan Malin Basa, M.Pd yang mengangkat persoalan bantuan beras yang kurang tepat sasaran, tidak jelasnya SOP penerima bantuan BLT dan apakah ada perubahan data untuk penerima BLT yang berhak menerima tetapi belum menerima BLT. Kemudian dilanjutkan oleh Optimal, S.Pd yang mengkritisi masalah harga beras dolog, teknis pengadaan beras dan mengapa tidak beras penduduk Tanah Datar yang berkualitas premium yang dibeli.
Dua orang politisi senior Ir.Asrul Nurhasan dan Junaidi TD juga ikut memberikan pendapat. Asrul Nurhasan mengangkat isu pembangunan pasar nagari, RSUD, lapangan Cindua Mato serta beberapa pembangunan lainnya di Tanah Datar. Sementara Junaidi TD menyampaikan bagaimana tugas dan fungsi pengawasan dewan dalam hal covid ini.
Menjawab seluruh pertanyaan tersebut Wakil Ketua DPRD Anton Yondra, SE mengatakan dengan tegas bahwa anggota DPRD sudah berbuat maksimal namun tidak semua terpantau dan terawasi dengan baik. “DPRD Tanah Datar sudah sepakat untuk memotong seluruh dana pokir th 2020 dan digunakan buntuk bsntusn covid. Perjalanan Dinas luar daerah anggota DPRD dipotong 30 persen” Jelas Anton Yondra. Sedangkan Saidani, SP menjelaskan bagaiman proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan di Tanah Datar. “Meskipun masih ada yang belum tercover semuanya namun DPRD Tanah Datar tidak akan pernah membiarkan persoalan persoalan tersebut hilang begitu saja. Seluruh anggota DPRD juga sudah turun ke wilayahnya masing masing” tegas Saidani.
Acara diskusi yang berjalan alot namun bersahabat ini ditutup oleh ketua DPRD Rony Mulyadi, Dt.Bunsu yang mengatakan bahwa DPRD akan menindaklanjuti persoalan-persoalan tersebut termasuk tambahan data calon penerima sekitar 7.000 KK lagi. DPRD akan melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya dan dalam waktu dekat akan memanggil seluruh OPD dan pihak terkait yang bertugas dalam penanggulangan covid-19 ini.
“MPTD akan selalu mengawal persoalan ini sampai selesai dan siap bekerja dengan DPRD Tanah Datar” jelas ketua MPTD. Ormas ini meskipun belum lama eksis tetapi sudah mendapat tempat di hati masyarakat dan sudah memiliki kader sampai ke tingkat nagari. Slogannya adalah MPTD ” Rumah Kita” sehingga siapapun yang peduli dengan Tanah Datar boleh ikut bergabung. (ADM).
