Tanah Datar , Jurnal Minang. Dalam upaya mendukung transformasi digital dan peningkatan kemudahan layanan pertanahan bagi masyarakat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat tengah mempersiapkan implementasi layanan peralihan hak elektronik di seluruh kantor pertanahan se-provinsi. Program ini direncanakan mulai berjalan secara serentak pada Agustus 2025.
Hingga pertengahan tahun ini, dua kantor pertanahan ,yakni Kantor Pertanahan Kota Padang dan Kota Bukittinggi, telah lebih dahulu menerapkan layanan digital tersebut. Menyusul langkah tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar turut serta dalam tahap persiapan dengan mengikuti kegiatan pelatihan dan koordinasi teknis yang difasilitasi oleh Kanwil BPN Sumatera Barat bekerja sama dengan Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN.
Kepala Subbagian Tata Usaha, Randi Nurista, S.Ak., Mengatakan Kegiatan pelatihan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh pegawai dari Seksi Survei dan Pemetaan serta Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Seluruh rangkaian kegiatan diikuti dari Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, pada 22 Juli 2025.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas secara komprehensif berbagai aspek teknis dan regulatif yang menjadi fondasi layanan peralihan hak elektronik, termasuk kesiapan infrastruktur digital, integrasi sistem data pertanahan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pelatihan mencakup penggunaan Aplikasi Tata Letak sebagai sistem pendukung layanan, serta simulasi teknis layanan peralihan hak elektronik.
Implementasi layanan digital ini bertujuan untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih cepat, efisien, transparan, dan akurat, sekaligus memperkuat tata kelola pertanahan yang berbasis data dan teknologi informasi. Langkah ini juga merupakan bagian dari program strategis nasional dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik di seluruh sektor pemerintahan.
Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar menunjukkan komitmennya untuk menjadi bagian dari perubahan besar dalam layanan pertanahan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem agraria yang modern dan responsif. (Kasdi Ray/Red.Jm)
