Opini Oleh: M. Intania, S.H. (Advokat dan Pengamat Sosial Politik)
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H untuk netizen Luhak Nan Tuo, khususnya untuk kaum tani, apalagi yang sering dibuai janji manis oleh politisi dan pejabat. Yaa… petani itu memang acok kanai ota oleh pejabat.
Tulisan kali ini diperuntukkan kepada kaum tani dan stake holder Tanah Datar yang peduli dengan nasib kaum tani. Semoga ada perubahan signifikan dan terukur untuk kaum tani Tanah Datar. Jangan sampai petani hanya dijadikan objek politik belaka. Ada apa gerangan?
Memasuki akhir triwulan 1 tahun 2026 ini, belum terbaca geliat positif dari pemerintah Tanah Datar dibawah kepemimpinan Eka-Fadly terhadap bidang pertanian, kenapa? Karena yang dibicarakan hanya masih sebatas informasi umum tanpa tenggat waktu dan tanpa by name by address.
Contoh hal umum yang disampaikan oleh bupati Eka Putra dalam informasi di akun IG nya adalah sbb: “Pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Tanah Datar. Karena itu berbagai program seperti bajak gratis, asuransi pertanian, penguatan UMKM hingga dukungan sektor pariwisata terus kami dorong agar ekonomi rakyat kembali bergerak”.
Fakta di lapangan hingga akhir triwulan 1 tahun 2026 ini tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan secara retorika tersebut alias omon omon belaka. Faktanya sbb:
1) Tidak ada Bupati Eka Putra dan Wabup Ahmad Fadly bicara dengan angka sudah berapa persen capaian bajak gratis hingga saat ini. Tidak pula didengar oleh kaum tani kapan asuransi tani dibuka? Kapan anggaran asuransi tani disetujui? Karena saat ditanya ke PPL pada Januari 2026, program asuransi tani itu belum diluncurkan.
“Sebenarnya yang hoaks itu siapa sebenarnya?” ujar Wan Labai manggut manggut terkait lips service pejabat yang disampaikan.
2) Capaian realisasi progul Bajak Gratis tahun 2025 sebesar 93,22% dari target 4.300 HA. Belum ada kajian dari Dinas Pertanian penyebab turunnya capaian target tersebut. Apakah karena faktor bencana alam, kurang gesitnya administrator Bajak Gratis atau karena minat petani yang menurun? Atau karena penyebab lain? Tidak adanya monev terbuka tentu sulit menemukan solusi yang jitu.
Makanya di tahun 2026 ini target capaian Progul Bajak Gratis 2026 DITURUNKAN ke angka 4.000 HA saja. Juga belum ada info tentang program Asuransi Tani dan Bantuan Biaya Bertanam Padi (B3P).
“Semoga tidak omon omon dan hanya pandai pencitraan semu belaka kepada kaum tani” gumam Wan Labai mengingatkan.
3) Website Progul Bajak Gratis: https://bajak-gratis.tanahdatar.go.id sampai artikel ini ditayangkan masih belum bisa diakses publik, sehingga kaum tani pun tak tahu progress progul bajak gratis ini. Lantas kemana layanan pemkab Tanah Datar kepada publik terhadap hal ini?
Jika progul Eka-Fadly hanya dilontarkan sekedar untuk menarik minat masyarakat saat pilkada 2024 lalu, maka alangkah naifnya masyarakat pemilih dengan hanya bisa pasrah tidak ada realisasi dan informasi yang signifikan kepada masyarakat pada saat ini.
Jika para pengembira/pendukung mencari alasan semu tidak tercapainya realisasi progul itu sesuai janji karena adanya efisiensi anggaran dari pusat, maka apakah relevan jika kepala daerah tetap beli mobil mewah dan anggaran DPRD untuk alasan kunker keluar daerah tidak direview? Kenapa malah hak rakyat terhadap Kesehatan dan program UHC DIHAPUSKAN? Kenapa tidak dilakukan EFISIENSI di kalangan birokrat dan legislatif terlebih dahulu? Kenapa malah masyarakat banyak yang “dikorbankan?”
Dan kalaupun ada pembangunan dilakukan dengan bahasa “melakukan percepatan”, bukankah hal itu mengindikasikan bahwa sebelum sebelumnya serba lambat untuk bertindak? Hehehe
Mengapa selama tahun 2024 hingga saat ini infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak karena bencana galodo tidak kunjung diperbaiki, tidak ada rencana kerja kapan jalan dan jembatan itu diperbaiki? Dimana pula letak sinkronisasi Pemkab Tanah Datar dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat? Boro boro memfasilitasi semua Anggota DPRD Provinsi dari Tanah Datar saja belum ada kabarnya hingga saat ini!
Jangan jangan belakangan ini pejabat daerah terkesan mampu mendekati pejabat provinsi dan pejabat pusat karena adanya tekanan publik, atau karena provinsi dan pusat sangat kasihan melihat kondisi Tanah Datar yang tak kunjung dibenahi karena miskin?
Maka bicaralah pakai data, sampaikan ke publik dengan transparan dan terukur (accountable). Misalnya, jembatan Simpang Manunggal sudah ditindaklanjuti, DED dan biaya terlampir. Estimasi dikerjakan pada tahun sekian. Demikian juga untuk jembatan Piliang dan ruas jalan provinsi di beberapa tempat di Tanah Datar. Bicaralah pakai data, kapan, dimana, siapa, dll.
Bukan omon omon dengan pencitraan semu! Bisa bisa masyarakat semakin muak nantinya! Dan para pendukung dan pengembira akan malu kepada junjungannya! Sikap masyarakat sudah banyak yang apatis dan mencibir kepada penguasa yang berpidato atau candu teriak teriak setiap saat. “Jan diota juo kami pak.” Ucap para petani. (*)
