Oleh: Muhammad Fajri
(Mahasiswa Ilmu Politik, Universitas Andalas)
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan.
Birokrasi menurut Max Weber merupakan sarana organisasi sosial yang kuat, prediktabel dan terutama, efisien, yang mana organisasi birokrasi hanya memberi sedikit ruang bagi kecondongan pribadi karena mereka bekerja di dalam sebuah tatanan hirarki yang ketat, yaitu jabatan-jabatan yang lebih rendah diawasi secara ketat oleh jabatan-jabatan yang lebih atas, penekanan diberikan pada pembuat keputusan yang rasionalitas dan berbasis bukti, sehingga penunjukan dan promosi dibentuk oleh kriteria profesional ketat (Anderson, 2004).
Transformasi birokrasi di Sumatera Barat merupakan sebuah perjalanan yang memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika yang ada, penting bagi kedua belah pihak untuk membangun sinergi yang kuat guna menciptakan sistem birokrasi yang lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan yang berkualitas.
Pemerintah daerah memiliki peran utama dalam memimpin proses transformasi birokrasi. Salah satu langkah penting yang dapat diambil adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengelolaan birokrasi. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, termasuk penerapan audit yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran dan implementasi kebijakan.
Selain itu, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan juga perlu memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh, dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran yang penting dalam mendukung transformasi birokrasi. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan mereka.
Selain itu, masyarakat juga dapat berperan sebagai pengawas independen melalui penguatan lembaga swadaya masyarakat dan media independen, yang dapat memberikan umpan balik konstruktif kepada pemerintah terkait kinerja mereka dalam mengelola birokrasi.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, baru-baru ini mengungkapkan pencapaian gemilang dalam evaluasi kinerja Pemprov Sumbar tahun 2023. Dengan nilai mencapai 76,25, Pemprov Sumbar berhasil meraih kategori BB dengan predikat sangat baik, melampaui pencapaian tahun sebelumnya yang hanya berada dalam kategori B. Capaian ini juga berhasil melampaui target nilai RB yang ditetapkan yaitu sebesar 70,01.
Langkah-langkah konkret juga dapat diambil untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan birokrasi di Sumatera Barat. Misalnya, penyelenggaraan forum dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat secara rutin dapat menjadi wadah bagi berbagai pihak untuk saling bertukar informasi, menyampaikan masukan, dan membangun pemahaman bersama.
Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi pelayanan publik online, dapat membantu mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, Sumatera Barat dapat menghadapi berbagai tantangan birokrasi dengan lebih efektif.
Sinergi ini juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam mengimplementasikan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, perlu diingat bahwa proses transformasi birokrasi bukanlah perjalanan yang mudah. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak, serta kesadaran akan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama.
Hambatan dan tantangan akan selalu ada, namun dengan tekad yang teguh dan kerjasama yang baik, Sumatera Barat dapat menuju arah yang lebih baik dalam pengelolaan birokrasinya. (*)
