Tanah Datar, JurnalMinang.com. Berbagai manuver dari partai politik maupun balonbup silih berganti tiap hari menjelang pendaftaran balonbup ke KPU. Partai politik yang belum dipinang oleh balonbup tidak berdiam diri. Partai PDIP misalnya, meskipun hanya memiliki dua kursi di DPRD Tanah Datar tetapi bagaimanapun juga PDIP adalah pemenang pemilu legislatif secara nasional dan pemenang pilpres yang sedang berkuasa. Menjawab manuver partai politik ini, media ini mencoba bincang bincang dengan salah seorang Wakil Ketua DPD PDIP Sumatera Barat bung Dian Ihkwan, S.IP yang juga sebagai Tim Kampanye Jokowi ketika pilpres dulu.
Ketika ditanya masalah syarat dan dukungan serta mekanisme partai PDIP, Dian Ihkwan menjelaskan bahwa PDIP adalah partai yang memiliki aturan yang jelas. “Mendaftar ke DPC, Diteruskan ke DPD dan akan dikirimkan ke DPP.” Jelas Dian. Kemudian bacalon akan diminta menjelaskan visi dan misi nya sebagai calon bupati. Siapa pasangannya? Dengan partai apa berkoalisi? Harus dijelaskan secara rinci.
Bagaimana bentuk dukungan dari PDIP terhadap calon yang diusung? Dian Ihkwan menjelaskan bahwa partai PDIP akan membantu calon yg didukung melalui mesin dan kader partai. Dukungan APK (Alat Peraga Kampanye) dan tidak tertutup akan dibantu secara finansial oleh DPP partai PDIP” tambah Dian penuh semangat. PDIP tidak akan memberikan rekomendasi saja tetapi akan mengawal sampai proses akhir. “Apa yang tidak bisa dilakukan PDIP untuk memenangkan calonnya?” Tantang Dian sambil tertawa.
Jika nanti menang calon yang diusung PDIP nantinya akan dibantu untuk membangun daerahnya masing-masing. “Setiap daerah butuh koneksi dengan pemerintah pusat. Bupati butuh lobi lobi dan dukungan dari anggota DPR RI, sedangkan penguasa parlemen sekarang adalah kader kader terbaik PDIP” timpal Dian penuh keyakinan. Kalau kita simak penjelasan Politisi muda ini tentu rugi sekali jika tidak dimanfaatkan peluang emas ini oleh Bacalonbup maupun bacalon Wabup.
Mempung masih ada waktu untuk berkoalisi mengapa tidak dibangun oleh para cabup? Nasdem dan Hanura pun belum memiliki “Marapulai” yang akan diusung. Kalau KPU sudah menutup pendaftaran tgl 6 September nanti tidak ada lagi upaya yang dapat dilakukan kecuali menunggu pilkada tahun 2024.
Ketika disinggung masalah reshuffle pengurus PDIP di Tanah Datar, Dian menjawab diplomatis bahwa partai PDIP memiliki mekanisme tersendiri. “Jika pengurus yang sekarang dipandang tidak mampu melakukan yang terbaik untuk partai maka akan ditinjau ulang. Begitu juga dengan anggota DPRD dari PDIP, jika tidak berkontribusi kepada partai PDIP tentu bisa dilakukan PAW alias Pengganti Antar Waktu” tutup Dian seakan memberikan warning kepada pengurus DPC dan anggota DPRD dari PDIP. (Red.Jm).
