Kapolres Tanah Datar Apresiasi Wartawan, Ini Pesan dan Harapannya

Batusangkar, Jurnal Minang. Kapolres Tanah Datar AKBP Drs.Derri Indra,SIK mengatakan bahwa dirinya telah bertugas di Tanah Datar selama 1 tahun 6 bulan dan tidak berapa lama lagi akan pindah menjadi Kapolres Pesisir Selatan dan akan memberikan cindera mata kepada wartawan di Tanah Datar berupa rompi.

Hal tersebut disampaikan Kapolres Tanah Datar ketika mengadakan jumpa pers, Senin 23/9-2024 dalam deklarasi anti hoak, di ruangan Mapolres.

Dalam kesempatan itu Kapolres Tanah Datar mengucapkan terima kasih atas kerjasama dengan para wartawan Tanah Datar selama bertugas, mudah mudahan yang baik ini akan selalu kita tingkatkan.

Sementara itu Ketua KPU Tanah Datar Dicky Andrika menyampaikan pada Pilkada 2024 bahwa pilkada kali ini berlangsung sengit, karena diikuti dua orang Paslon. Kehadiran pemilih di TPS merupakan yang krusial, karena ada yang menyampaikan hoak kita pilih kedua duanya, maka yang kami hitung adalah suara yang sah.

Pada kegiatan pengambilan lot nomor urut diminta kepada pewarta agar mendaftarkan kepada panitia, kampanye dilaksanakan 25 September 2024 ,disitu tidak ada lagi yang namanya Bupati dan Wakil Bupati sampai tgl 23 November 2024, setelah itu kembali lagi sebagai sediakala.

Jauh sebelum demokrasi di Indonesia, di Minangkabau sudah ada demokrasi antara kaum kelarasan Bodi Chaniago dan kelarasan Koto Piliang. Kampanye pada media cetak dimulai 14 hari sebelum kampanye ditutup.

Untuk mengantisipasi kabar hoak, yang cukup sulit mengantisipasi adalah online yang tidak terdaftar, literasi masyarakat kita masih kurang, mereka hanya membaca judulnya saja.

Ketua Bawaslu Andre Azki mengatakan saat memetakan tahapan Pilkada, tahapan yang paling rawan adalah kampanye kemudian masa tenang, masa paling rawan dalam pelaksanaan Pilkada 2024, sesuai dengan, PKPU No 13 tahun 2024 pasal 5, kampanye dilaksanakan sebagai sarana pendidikan politik kepada masyarakat.

Baca Juga :  Sambut Hari Bhayangkara ke 76, Polda Sumbar Gelar Bakti Kesehatan

Yang paling rawan pada pelaksanaan kampanye adalah ASN, adanya intervensi kepala daerah, disini disampaikan kita atensi karena disini belum bisa kita menetapkan seseorang, karena tahapan pelaksanaan kampanye belum dimulai. (Kasdi Ray/Red.Jm)