Tanah Datar, Jurnal Minang.com. Bertekad memperbaiki dan meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM, Jumat (12/1/2024) lakukan koordinasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Republik Indonesia di Jakarta.
Ikut mendampingi Bupati Asisten Administrasi Umum Jasrinaldi, Inspektur Desi Rima, Kepala Bappeda Adriyanti Rustam, Kadis Kominfo Yusrizal, Kabag Organisasi Wina Martayeni dan Kabag Prokopim Dedi Tri Widono.
Bupati dan rombongan disambut langsung oleh Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Erwan Agus Purwanto bersama Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I Ahmad Hasmy di ruang kerjanya.
Kepada Deputi Erwan Agus Purwanto, Bupati menyampaikan bahwa reformasi birokrasi merupakan kunci utama untuk mencapai keberhasilan dalam menyusun perencanaan yang sangat membutuhkan bimbingan langsung dari Kemenpan RB.
“Terima kasih pak Deputi dengan kegiatan yang begitu padat masih mau menerima kami disini, ini tentu akan menambah motivasi bagi kami untuk meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati Eka Putra berharap dengan adanya koordinasi langsung ke Kemenpan RB penguatan manajemen kepegawaian dan manajemen pemerintahan di Tanah Datar ke depan bisa semakin baik.
“Melalui bimbingan dan dukungan langsung dari bapak, kami sangat mengharapkan sistem birokrasi ASN kami akan lebih baik sehingga tujuan akhirnya tentu peningkatan kinerja ASN itu sendiri,” tukasnya.
Menanggapi apa yang disampaikan Bupati, Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Erwan mengatakan bahwa kehadiran langsung seorang Kepala Daerah untuk melakukan koordinasi menunjukkan sebuah komitmen yang tinggi untuk melakukan perbaikan birokrasi.
“Untuk meningkatkan SAKIP itu butuh komitmen bersama, tidak hanya Bupatinya saja, namun harus didukung penuh oleh seluruh perangkat daerah. Semua tugas harus dibagi dan semuanya harus bekerja sesuai tupoksi. Dari sini akan terlihat jelas peningkatannya dan kelemahannya pun akan terlihat sehingga mudah untuk diperbaiki,” sampainya.
Erwan menambahkan, dalam sebuah perencanaan kinerja juga perlu memperhatikan beberapa hal sebagai pedoman teknis perencanaan diantaranya manajemen kinerja, indikator kinerja, penetapan target, pengukuran kinerja secara berkala dan yang lainnya.
Menurut Erwan, untuk meningkatkan SAKIP juga harus diiringi dengan rencana aksi dari seluruh perangkat daerah yang mencakup strategi dalam mencapai kinerja tahunan serta melakukan reviu dan perbaikan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan logical framework dan Critical Succes Factor (CSF) dalam mencapai sebuah tujuan dan sasaran organisasi.
Di akhir penyampaiannya, Erwan juga berjanji akan selalu siap untuk membantu dan mendukung Pemerintah Daerah Tanah Datar di dalam upayanya untuk mencapai hasil terbaik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahannya. (Kasdi Ray/Red.JM)
