Malalo, Jurnal Minang. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade sepakat dengan masyarakat Salingka Danau Singkarak Kecamatan Batipuh Selatan, Kecamatan Rambatan, untuk memindahkan PSN (Proyek Strategis Nasional) berupa PLTS Singkarak.
Menurut Andre Rosiade, jadi saya ingin sampaikan sebenarnya untuk konservasi ikan bilih PLN sudah ada program, tapi kalau ditolak tidak ada masalah, saya tegaskan tidak ada pemaksaan, inilah demokrasi, kami sudah mendengar aspirasi, iko nagari awak nagari musyawarah, PLN akan melakukan kajian nanti disampaikan kepada Bupati Tanah Datar.
Soal PLTA ambo indak tau do, sia anggota DPR nyo, Bupati, serta pejabatnyo, persoalan muncul kiniko karano ado persoalan masa lalu yang tidak komit, kalau Jo ambo ado yang indak komit ambo bisa tanggaan sarawanyo dan kanai pasal 378 tentang penipuan tanpa kekerasan.
Lalu Andre bertanya kepada hadirin ado itam diateh putiahnyo? Lalu dijawab oleh peserta yang hadir, ado pak, iko sureknyo, surek ko ambo mintak ciek nantik ambo pelajari dulu, ujar Andre Rosiade.
Penolakan warga disampaikan warga dalam Sosialisasi Rencana Pembangunan PLTS Terapung Singkarak 50 MW di Danau Singkarak di Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Rabu (15/1/2025). Pada Sosialisasi diikuti ratusan warga dari empat nagari, yaitu Padang Laweh Malalo, Sumpur, Guguk Malalo, dan Bungo Tanjung dan dilaksanakan di SMPN 2 Malalo Batipuh Selatan.
Pertemuan dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade; Direktur Utama PT PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra, Direktur Utama PT Indo Acwa Tenaga Singkarak, Helmi Kautsar; Bupati Tanah Datar Eka Putra; serta perwakilan Pemprov Sumbar, dan lainnya.
Menurut Anak Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Tanah Datar, Nasrul A, mengatakan, penolakan tersebut dilakukan oleh masyarakat karena kekhawatiran terhadap keadaan danau dan juga biota endemik Danau Singkarak yakni Ikan Bilih yang saat ini menjadi penopang perekonomian masyarakat.
“Kami menolak didirikannya PLTS di sini,” kata warga kepada tim PLN dan pemerintah yang datang untuk melakukan sosialisasi, Rabu, (15/1/2024) sore.
Alasan masyarakat di daerah tersebut melakukan penolakan berkaitan dengan berbagai pertimbangan. Mulai dari keadaan danau, hingga biota endemik yang ada di Danau Singkarak berupa ikan bilih merupakan sumber perekonomian masyarakat.
“Karena saat ini keadaan danau juga sudah rusak. Dulu, hanya dengan menggunakan kaki saja bisa mendapatkan ikan bilih di sini. Tapi saat ini sudah tidak seperti itu lagi,” kata Nasrul A.
Ia mengatakan, masyarakat di sekitar Danau Singkarak tidak serta merta menolak program yang dibuat oleh pemerintah. Melainkan memiliki berbagai pertimbangan lainnya.
“Kami sudah kecewa dengan PLTA yang sudah berdiri puluhan tahun. Janjinya dulu akan memberikan penerangan jalan gratis, beasiswa hingga listrik untuk masjid juga digratiskan,” katanya. Namun kenyataannya janji tinggal janji tanpa adanya realisasi.
“Selain itu, saat ini masyarakat sedang gencar menggalakkan wisata di pinggir danau. Kalau PLTS ini direalisasikan, tentu tidak ada lagi pemandangan danau yang indah katanya. (Kasdi Ray/Red.Jm)