Tanah Datar, Jurnal Minang.com. News&Web TV. DPRD Kabupaten Tanah Datar kembali menggelar sidang dengan agenda Jawaban Bupati Tanah Datar terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2022.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu, SE didampingi Wakil Ketua Saidani, SP dan Anton Yondra, SE, MM dan dihadiri 25 orang anggota DPRD. Selain itu Forkopimda, Staf Ahli Bupati, Asisten, Pimpinan Perangkat Daerah dan Kabag di lingkup pemkab Tanah Datar juga hadir pada Rabu, (17/11) di ruang sidang utama DPRD Tanah Datar.
Jawaban atas pernyataan, pertanyaan dan saran disampaikan bupati secara terperinci yang terdiri dari 32 halaman sesuai urutan penyampaian pada sidang sebelumnya melalui juru bicara fraksi yaitu Fraksi PPP dengan Juru Bicara Zulhadi, Fraksi PKS oleh Abu Bakar, Fraksi Golkar Perjuangan oleh Afriman Dt. Majo Indo, Fraksi Gerindra oleh Afrizal, Fraksi Nasdem oleh Adrijinil, Fraksi Demokrat oleh Eri Hendri, Fraksi Hanura oleh Wadrawati dan Fraksi PAN oleh Jasmadi.
Bupati jelaskan, salah satu pertanyaan bagaimana upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah pada tahun 2022 yaitu dengan mengoptimalkan potensi daerah melalui objek-objek retribusi, pajak dan pendapatan lainnya.
Sehubungan dengan Program Unggulan (Progul) pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target RPJMD, bupati jelaskan, target pencapaian RPJMD dan Progul pada tahun 2022 ditargetkan 25 % dengan prioritas di bidang tenaga kerja, koperasi UKM, Pariwisata, pertanian, informasi telekomunikasi, kesejahteraan rakyat, administrasi dan pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, pada rancangan APBD 2022 sudah mengalokasikan progul dalam rangka pemulihan ekonomi antara lain bantuan pembajakan sawah melalui brigade alsintan, asuransi ternak dan usaha tani padi, pelatihan UMKM dan bantuan modal UMKM.
Sehubungan dengan penyelesaian batas daerah antara Nagari Simawang dengan Nagari Bukik Kanduang kabupaten Solok, pada saat ini tim penegasan tapal batas pada saat ini menunggu jadwal dari tim penegasan batas dari Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri untuk verifikasi dan validasi data sesuai faktual masyarakat di lapangan.
Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi mengatakan pernyataan, pertanyaan dan saran yang disampaikan 8 Fraksi DPRD bertujuan untuk penyempurnaan Ranperda APBD 2022. Selanjutnya pembahasan ditargetkan rampung pada akhir November 2021. Kemudian DPRD bersama TAPD akan melakukan pembahasan pada tanggal 18-24 November mendatang dilanjutkan dengan rapat paripurna pengambilan keputusan DPRD terhadap Ranperda APBD 2022. (KD/Red.Jm).
