Tanah Datar, Jurnal Minang.Com. News& Web TV. Menjelang tgl 17 Agustus, seperti kebiasaan yang sama dengan tahun lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna mendengarkan pidato Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI th 2021 dan sekaligus penyampaian RUU RAPBN tahun anggaran 2022.
Dalam Rapat Paripurna pembukaan masa persidangan I DPR RI tahun sidang 2021 – 2022 secara virtual, seluruh daerah wajib mengikuti dan di Tanah Datar sendiri dilakukan di ruang sidang utama DPRD setempat, Senin (16/8/21).
Khusus di Kabupaten Tanah Datar pelaksanaan kegiatan Rapat Paripurna yang dipimpin dan dibuka Ketua DPRD Rony Mulyadi, Dt. Bungsu didampingi Wakil Ketua Anton Yondra, SE, MM, diikuti Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE dan Wakil Bupati Richi Aprian, SH. MH, Plh Sekda Edi Susanto bersama Forkopimda dan anggota DPRD Tanah Datar, Kepala OPD, BUMN, BUMD, dan tamu undangan lainnya.
Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan mengatakan, untuk mencapai kebijakan fiskal yang tetap ekspansif, guna mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi, Pemerintah siapkan 6 fokus utama dalam kebijakan APBN 2022.
“Pada tahun 2022, Pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif, guna mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural,” kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi menyebutkan secara rinci bahwa Pemerintah telah menyiapkan 6 fokus utama dalam kebijakan APBN 2022, yaitu: Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, memperkuat agenda peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.
Selanjutnya keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Dan keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan Zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.
Dengan demikian, ucap Jokowi, enam fokus utama tersebut sejalan dengan tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu ‘Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural’.
“Pemulihan sosial ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi, untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal,” pangkasnya. (KD).
